Oleh: Anisa Fitri Mustika Bela
Mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial

Mediaoposisi.com-TERKINI lintas sektor digandeng Kementerian keuangan (Kemenkeu) untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak.

Dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag) hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menandatangani nota kesepakatan bersama untuk memperluas kerjasama dalam edukasi pajak.

Sri Mulyani (Kemenkeu) menyatakan bahwa edukasi pajak tidak menjadi satu mata pelajaran atau mata kuliah yang berdiri sendiri, tetapi menjadi sebuah bab khusus pada materi pembelajaran yang telah ada.

“Dari 10 orang yang bekerja di Indonesia, baru 1 yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 10 wajib pajak, yang benar-benar membayar pajak hanya 1 orang. Adapun wajib pajak yang benar-benar menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak hanya 5 orang”, ungkap Sri Mulyani.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) turut terdorong untuk melakukan penyuluhan terkait pajak di sekolah-sekolah di daerah, diantaranya di Bengkulu dan Lampung mengangkat tema pajak bertutur.

Direktorat Jendral Pajak pun termotivasi menyelenggarakan pekan inklusi pajak bertajuk Pahlawan Masa Kini di Mal ska Pekanbaru. Pekan inklusi pajak diarahkan sebagai bentuk edukasi kesadaran pajak.

Mahasiswa juga terkena imbas kebijakan ini dengan adanya rencana wajib punya NPWP alias Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebelumnya pajak telah menyasar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5% pada Juli 2018.

Di negara lain pajak juga menjadi pendapatan utama dan pertama untuk menunjang pembangunan, seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan Filipina. S

edang Berazil sukses menjadi negara dengan tax ratio tertinggi yakni sebesar 34%. Pajak biasanya berfungsi sebagai penambah dana APBN sekaligus untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional.

Palak Berwujud Pajak, Benarkah?

SEPINTAS anjuran kesadaran wajib pajak terlihat bagus dan nanti uang pajak juga akan mengalir kembali kepada masyarakat demi mengurangi ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan sosial.

Setelah berpikir mendalam dan cemerlang ternyata pajak menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jikalau untuk mengurangi kesenjangan, muncul pertanyaan kenapa rakyat kecil juga kena imbasnya?

Edukasi pajak demi meningkatkan APBN timbul karena negara tidak memiliki sumber pendapatan lain selain pajak, kalaupun ada seperti devisa dan hibah pasti kecil jumlahnya hingga tidak mampu menutup defisit anggaran.

Aneh memang, mengingat Indonesia terkenal gemah ripah loh jinawi bermakna kekayaan alam yang melimpah sampai-sampai tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, Senandung Koes Plus.

Realitas alam tak sebanding realitas sosial. Melimpahnya kekayaan alam Indonesia tidak membuktikan kesejahteraan dialami masyarakatnya. Hampir setiap hari dijumpai ada saja anak-anak Indonesia pada pagi hari mengais rejeki bukannya memperoleh pendidikan.

Di beberapa sekolah setelah dilakukan pengamatan dan observasi rupanya ada saja peserta didik yang rumahnya hanya satu petak untuk ditinggali oleh empat orang hingga tiada kondusif belajar.

Belum lagi para gelandangan di pinggir jalan dan rel kereta api yang hampir tiap hari dijumpai tidak pernah terlihat sejahtera, seolah kata sejahtera hanya bahasan yang tidak pernah terealisasikan.

Pertanyaan kembali muncul Kemana sebenarnya kekayaan alam Indonesia yang membentang dari Sumatera hingga Papua?

Buktinya rakyat tidak jadi raja justru jadi budak di negeri yang kaya. Diperas dan dipalak atas pungutan bernama pajak dengan berbagai dalih keadilan, pembangunan, redistribusi, dsb. Fakta bertutur rakyat tetap jadi budak dan kuli sedang kapitalis berpesta pora menikmati hasil alam Indonesia.

Interkoneksi pajak di negeri ini dengan di negeri lainnya yang juga sama tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya hingga perlu memalak rakyat terlebih dahulu. Problematika pajak demi menutupi defisit anggaran tampaknya tidak terjadi di bumi pertiwi saja, tetapi juga di negeri lainnya.

Menjadikan masalah ini patut dikatakan sebagai masalah sistemik, karena Indonesia dan negara-negara lainnya memakai sistem ekonomi dari ideologi yang sama, yakni Kapitalisme.

Dimana ideologi itu memang sengaja disebarluaskan oleh Barat lewat penjajahan hingga terbentuk negara bangsa berasas sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Kapitalisme memandang kekayaan alam suatu bangsa bisa dikuasai oleh sekelompok orang ataupun seseorang alias pribadi. Tidak ada pengelompokan kepemilikan berakibat pada munculnya jurang pemisah yang lebar lagi dalam antara si miskin dan si kaya.

Para kapital ini tidak serta merta rakyat Indonesia saja, banyak pula yang justru adalah asing dan aseng pengeruk SDA dengan dalih investasi dsb. Negara hanya dapat sisa limbah dan kerusakan alamnya, sedang untung mereka borong semua.  Rakyat tetap sengsara dan para kapital tetap bergelimang harta.

Penjajahan non-fisik ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dan segenap masyarakat demi paham bagaimana bentuk-bentuknya dan penanggulangannya.

Penghisap darah itu bukan hanya Belanda ketika belum terbaca proklamasi yang pertama, tetapi seluruh penyokong, pendukung, penyebar dan pembuat kapitalisme yang kini jadi raja.

Memoar Yang Tenggelam, Obat Mujarab Harus Ditelan

Coba tengok dunia beberapa abad silam. Peristiwa bersejarah yang kini seolah tenggelam, bahkan ditutup-tutupi. Peradaban yang begitu gemilang sepanjang Spanyol sampai Indonesia, tiada kata sengsara apalagi menderita.

Tiada pembunuhan merajalela, tiada perzinahan dimana-mana, tiada kaum Sodom berani tampakkan diri, bahkan tiada sama sekali. Tiada anak-anak putus menuntut ilmu, tiada buta huruf yang tinggi dan tiada keburukan lainnya. Yang ada hanya kebaikan-kebaikan yang tiada pernah ada sebelumnya.

Careleton dalam tulisannya yang berjudul Technology, Business, and Our Way Life: What’s Next, 2001 mengomentari peradaban gemilang tersebut yang dikenal sebagai peradaban Islam dari tahun 800-1600 M.

“Peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan sebuah negara adidaya kontinental (continental super state) yang terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain.

Dari iklim utara hingga tropis dan gurun dengan ratusan juta orang tinggal di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan asal suku. Tentaranya merupakan gabungan dari berbagai bangsa yang melindungi perdamaian dan kemakmuran yang belum di kenal sebelumnya.”

Bukalah mata! Jangan sampai mau terjerembab ke lubang biawak yang dituturkan musuh-musuh Allah terkait Peradaban Islam yang dikenal dengan sebutan Khilafah. Sejak Daulah Islam pertama yang didirkan Rasulullah saw.

di Madinah, lalu diestafetkan pada para sahabat yang disebut Khulafaur rasyidin sampai  masa Khilafah Utsmani.

Hanya obat ini yang mampu mengatasi seluruh permasalahan negeri, termasuk pajak. Sebab dalam Islam dikenal tiga kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

SDA tidak akan lagi dikuasai segelintir orang apalagi asing dan aseng. Kepemilikan umum seperti, air, padang rumput, dan api atau barang tambang harus dikelola oleh negara untuk kemudian hasilnya didistribusikan kepada masyarakat.

Alhasil pajak bukanlah pendapatan utama dan pertama negara, melainkan yang paling terakhir diambil itu pun jika dalam keadaan terdesak. Sedang dalam keadaan tidak terdesak, negara tidak akan memungut pajak.

Jika ingin sembuh tentu harus minum obat, meskipun sangat pahit rasanya. Begitupula negeri ini jika ingin terbebas dari belenggu kapitalisme pembawa berbagai penyakit bernama krisis dan sengsara, maka harus telan dahulu obatnya.[MO/ge]

Posting Komentar