Oleh : Anggraini Arifiyah
Ibu Rumah Tangga

Mediaoposisi.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa seluruh mahasiswa di Indonesia akan diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak ( NPWP ).

Hal itu juga merupakan kelanjutan kerja sama yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Namun, Sri Mulyani ingin agar wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir secara langsung kepada jajaran rektor universitas di Indonesia.

"Jadi beliau juga menginginkan antar mahasiswa diberikan NPWP.Saya ingin yang bicara ini Pak Menteri. Karena kalau saya yang ngomong dikiranya Bu Menteri sudah desperate sekali sampai mahasiswa dipajaki," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Urusan Kementerian keuangan, kata Sri Mulyani, melalui Direktorat Jenderal Pajak hanya akan memberikan materi pembekalan terhadap seluruh mahasiswa akan pentingnya pajak bagi kehidupan.

"Kita masuk ke kampus dan ada baiknya kita semua dibantu untuk memberikan pemahaman," jelas dia.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun meminta kepada seluruh masyarakat termasuk mahasiswa agar tidak khawatir jika diwajibkan memiliki NPWP.

Inilah potret salah kaprah pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara hanya dapat diambil dari pajak. Penguasa melakukan pemalakan pada rakyat atas nama pajak. Dengan kamuflase dengan menyadarkan pajak pada kalangan pelajar SD,SMP,SMA hingga Mahasiswa.

Makna pajak yang digunakan di sistem sekulerisme – kapitalisme ini sangatlah bertentangandengan pandangan Islam. Islam yang merupakan agama sekaligus pandangan hidup, memiliki konsep yang sempurna karena lahir dari Sang Penguasa Jagat Raya.

Islam menetapkan pemasukan negara dari berbagai sumber diantaranya :

Zakat

 Pada masa awal Islam diterapkan di Madinah, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat. Adanya berupa uang tunai bentuk emas dan perak, hasil pertanian dan hasil peternakan.

Ghanimah

Ghanimah merupakan pendapatan negara yang dihasilkan dari kemenangan jihad fisabilillah menegakkan agama Allah subhanahu wata’ala setelah dakwah ditolak mentah-mentah oleh negara di luar pemerintahan Islam. Distribusi hasil ghanimah secara khusus diatur langsung dalam Al-Quran surah al-Anfal ayat 41.

Khumus

Khumus atau seperlima bagian dari pendapat ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan.

Fa'i

Fa’i adalah sama dengan ghanimah.Namun bedanya, ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, fa’i 'tidak dengan pertumpahan darah karena lawan pasrah menyerah untuk menerima dalam pengaturan hukum Islam.

Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini.

Jizyah ini bisa disebut juga dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non-Muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam,  di sanalah jizyah tersebut bisa menjadi imbalannya.

Kharj

Kharj merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Ini seperti yang diberlakukan kepada Penduduk Khaibar.
Infak, sedekah, dan wakaf.

Infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela dasri rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah Swt. semata. Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara.

Adapun mengenai pajak, dalam Islam dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”( Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160).

Pengambilan pajak dilakukan negara jika sumber pendapatan yang dibahas sebelumnya tidak mampu didapat. Jika negara memaksakan pajak kepada rakyatnya tanpa mengupayakan pemasukan yang seharusnya, maka negara telah berbuat aniaya. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran syariat.

أَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِ
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil….” [An-Nisa : 29].

Penguasa yang mencari dana dengan memberlakukan pajak di negeri ini dengan landasan yang ia pakai dalam mengurusi rakyatnya ialah sistem kapitalisme-sekularisme.

Asas hidup yang “fasluddin ‘anil hayah” yaitu memisahkan agama dari kehidupan jelas secara nyata menyengsarakan rakyat yang diurusinya.

Tidak heranidakjikalau sumber daya alam yang melimpah ruah yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan umat sebagai pendapatan negara, kini justru hanya dinikmati segelintir pengusaha. Sehingga pendapatan negara fokus diandalkan pada pajak juga jeratan utang riba “rentenir raksasa” alias Bank Dunia.

Walhasil, kondisi negara ada dalam carut marut yang berkelanjutan.Sehingga akibatnya penguasa sana – sini mencari dana dengan alasan kemaslahatan umat.

Kini saatnya Indonesia sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim untuk bermuhasabah diri,melakukan pembenahan secara keseluruhan dengan menerapkan solusi shahih yang berasal dari Allah SWT.

Semua permasalahan umat dapat teratasi,sehingga negri ini menuju kemakmuran umat yang diridhoi oleh Allah SWT hanya dengan menerapkan sistem islam secara kaffah. Hal ini bisa diterapkan oleh sebuah institusi yang telah terbukti kejayaannya selama 13 Abad yang lalu yaitu Khilafah Ar-Rasyidah.[MO/ge]



Posting Komentar