Oleh :Dayang Sari

Mediaoposisi.com-Hymne guru, lagu populer yang kerap kali dinyanyikan tatkala lulus sekolah, setiap lariknya identik dengan guru, Pahlawan Bangsa Tanpa Tanda Jasa, begitulah gelar yang di sematkan pada guru.

Tak ada yang pungkiri betapa besar jasa guru, benarlah ia diibaratkan pelita yang menerangi kegelapan, sebab ia bagian dari penerang peradaban, pemberantas buta aksara, pembuka cakrawala berpikir yang jadikan manusia mulia tersebab ilmu yang ia ajarkan. Benarlah pula ia ibarat embun sebab memberikan kesejukan pada jiwa-jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan.

Namun sayang, realitanya banyak kita jumpai nasib guru yang berkubang dalam derita, akibat penerapan sistem hari ini menjadikan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa seakan mulai kehilangan asa bahkan hampir putus asa, sebab gelar tanpa tanda jasa seakan jadikan guru tak berharga.
Tanggal 25 November 2018 bertepatan dengan Peringatan Hari Guru Nasional yang ke-73. Inilah saat yang tepat untuk kembali meninjau bagaimana nasib para guru di negeri ini. Agar peringatan hari guru tak hanya sebatas seremonial belaka.

Jika ditelisik lebih jauh, begitu banyak polemik memprihatinkan yang menimpa para guru di negeri ini, mulai dari gaji guru yang pas-pasan, masalah pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang tak kunjung tuntas, ada yang sudah 30 tahun mengabdi, bahkan yang sudah berumur 60 tahun dengan gaji terakhir Rp 160 ribu tak kunjung jadi perhatian pemerintah (liputan6.com).

Belum lagi tragedi guru Budi yang berujung maut dan juga kasus penganiyaan lainnya terhadap guru sampai kepada kasus guru dipenjara hanya karena mencubit siswanya, sungguh miris!

Permasalahan ini tentu tak lepas dari peran Pemerintah, sebab mereka yang mengurus negeri ini sudah sepatutnya serius dalam menyelesaikan problem masyarakat termasuk didalamnya permasalahan guru, bahkan seharusnya menjadi perhatian serius, sebab sejatinya guru adalah bagian dari komponen terpenting menciptakan generasi terdidik untuk membangun masa depan bangsa. Namun mirisnya, fakta dilapangan menujukkan pemerintah abai terhadap nasib guru.

Hal ini dapat kita lihat pada saat aksi 74.000 guru honorer dari 34 Provinsi di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan istana negara 31 Oktober 2018 lalu. Mereka bahkan rela menginap diseberang istana demi menagih janji presiden untuk memperbaiki nasib mereka, mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun sayangnya, Presiden Jokowi tak bersedia memberikan tanggapan terhadap aksi tersebut. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com bahwa beliau ditemui wartawan seusai menghadiri Sains Expo di ICE,  BSD, Tangerang Selatan. Jokowi hanya tersenyum kecil dan berjalan meninggalkan wartawan saat ditanya soal guru honorer.

Faktanya memang Rabu sore itu, menurut Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, perwakilan massa diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Itupun tak dijanjikan apapun terkait nasib guru honorer (kompas.com). Akhirnya mereka harus pulang dengan menelan kekecewaan atas ketidakjelasan nasib mereka untuk yang kesekian kalinya.

Selama ini kacamata pendidikan dalam sistem kapitalisme-demokrasi hanya memandang sebelah mata peran guru honorer. Dengan gaji yang mereka peroleh tak sebanding dengan jasa mereka yang tanpa pamrih, untuk meningkatkan intelektualitas dan membentuk akhlak mulia pada peserta didik.

 Di era kapitalisasi pendidikan ini, guru hanya dijadikan sebagai komponen ekonomi pencetak mesin industri bukan pembangun peradaban sehingga kental dengan hitungan untung rugi. Betapa banyak guru honorer yang gaji mereka hanya seadanya dan itupun diterima sekali tiga bulan. Sementara beban kerja guru honorer dan guru PNS tak ada bedanya. Beban kerja dan kompensasi yang mereka terima sangat tidak berimbang.

Ketidakjelasan nasib para tenaga pendidik ini pada akhirnya bermuara pada satu sebab yaitu kegagalan negara menaungi para pendidik yang ditangannya nanti akan lahir anak-anak bangsa harapan masa depan. Negara gagal karena mengadopsi sistem yang salah. Sekulerisasi pendidikan telah mematikan peran negara. Padahal telah terbentang dihadapan kita dengan jelas, sejarah meriwayatkan bagaimana sistem pendidikan Islam memuliakan guru hingga mampu melahirkan ulama dan para ilmuwan hebat yang namanya kita kenal hingga saat ini.

Di riwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dari al-wadl-iah bin Atha, bahwasanya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khathab memberi gaji pada tenaga pendidik senilai 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas, 15 dinar = 63,75 gram emas, bila saat ini 1 gram emas Rp 500 ribu, berarti gaji guru pada saat itu setiap bulannya sebesar Rp 31.875.000).

Dalam Tarikh Daulah Khilafah Islam, Al-Baghdadi, 1996 mencatat Madrasah An-Nuriah di Damaskus yang di dirikan pada abad ke-6 Hijriyah oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky memberi fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Coba kita bandingkan dengan kondisi guru hari ini.

Benar bahwa ada guru di kota besar yang berpenghasilan puluhan juta per bulan, tapi tidak sedikit yang hanya berpenghasilan Rp 250 ribu per bulan. Lagi-lagi ketimpangan ini menggambarkan abainya pemerintah hari ini dalam menciptakan keadilan bagi tenaga pendidik.
Dalam sistem Islam, paradigma pendidikan dibangun dalam kerangka ibadah. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwasanya “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR Baihaqi).

Maka dari sinilah negara berperan dalam memenuhi kewajiban tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana, termasuk tenaga pendidik. Karena kewajiban itu datangnya dari Sang Pencipta Kehidupan sehingga dosalah yang akan didapat oleh penguasa jika mengabaikannya.

Sudah seharusnya negara sadar bahwa semua polemik di dunia pendidikan hari ini akan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan itu sendiri. Jika guru tak sejahtera maka pengajaran kepada peserta didik pun takkan maksimal dan efeknya adalah turunnya kualitas intelektual para generasi penerus peradaban ini.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan dan kesejahteraan guru hanya akan terwujud dalam sistem yang menerapkan Islam secara kaffah[MO/an]

Posting Komentar