Oleh : Aulia Rahmah
Aktivis dakwah Islam, tinggal di Gresik
 

Mediaoposisi.com-Politik Islam semakin terang dimata rakyat Indonesia. Terbukti, narasi yang diciptakan oleh pihak - pihak tertentu untuk menyudutkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ) dengan politik khilafahnya berbuah kecewa.

Umat Islam telah memahami kewajibannya untuk kembali dan menginginkan kesempurnaan dalam berislam.

Dengan semangat dan antusias yang tinggi rakyat membela bendera tauhid. Ormas - ormas Islam bergabung, bahkan Pemuda Pancasila yang dinilai nasionalis ikut serta,

komunitas - komunitas lain tak ketinggalan ikut tergerak membela kalimat tauhid dengan alasan kelahiran mereka disambut dengan lantunan tauhid dan mereka berharap kalimat

" Laa ilahaillallah muhammadarrosulullah " menjadi kalimat terakhir penutup hidupnya.

Walau aparat kepolisian sebagai penegak hukum tak memberi sanksi yang memuaskan dan memberi efek jera hingga memberi pelajaran pada warga yang lain,

tetapi buah dari aksi pembakaran bendera tauhid , persatuan Umat Islam kembali erat, tak mudah terkoyak oleh ulah para penista.


Persatuan inilah salah satu modal bagi umat untuk meningkatkan kewibawaan dan harga diri untuk membangun kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri, dengan memahami politik Islam dan bergabung dengan partai Islam HTI.



Yang hingga sekarang rezim masih menganggap khilafah dan HTI sebagai ancaman.

Statmen Menteri Koordinator Politik dan HAM menguatkan hal itu, dengan meminta pihak - pihak yang tak setuju dengan Pancasila agar hengkang dari Indonesia, (29/10)

Lagi - lagi Umat Islam dibenturkan dengan Pancasila. Padahal nilai - nilai dalam

Pancasila mustahil dapat diterapkan tanpa memahami dan melaksanakan ajaran Islam kaffah, dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Banyak sekali analisa - analisa yang membuktikan hal itu.

Sebaliknya, kebijakan yang diambil oleh rezim dengan menerapkan sistem ekonomi liberalisme, yakni menyerahkan pengelolaan SDA yang seharusnya dikelola negara untuk mewujudkan keadilan sosial, politik pasar bebas, menyambut kapitalisme global, sesuaikah dengan Pancasila ?

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI- P ), Effendi Simbolon mengkritisi kinerja rezim. " Saya melihat dengan pemerintah, dibangun dengan ketidak-jelasan visi, misi, dan tidak bersandar pada konstitusi dan perundang -undangan, jokowi neolib ", (26/4/2015)

Ini peringatan bagi Umat Islam dan warga seluruh Indonesia, bahwa pemimpin hari ini tidak menerapkan sistem kenegaraan yang menjadi kesepatan bersama yang tertuang dalam Pancasila dan undang - undang,

tentunya tak memihak kepada rakyat.Lebih jauh bagi Umat Islam pemimpin yang tidak menerapkan hukum - hukum Allah yang tertuang dalam Syariat Islam,

haram untuk ditaati dan dipilih kembali. Allah menggambarkan keadaan orang - orang yang mentaati para pemimpin dzalim kelak di akhirat, dengan gambaran :


" Pada hari ketika muka mereka dibolak - bolikkan dalam neraka, mereka berkata "

Alangkah baiknya andaikata kami taat kepada Allah dan taat ( pula ) kepada rasul. Ya Tuhan kami,

sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin - pemimpin dan pembesar - pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan ( yang benar ).

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar " ( Tqs. Al Ahzab : 66 ).

HTI dengan berbagai macam kiprahnya, yakni mencerdaskan dan meningkatkan taraf berfikir umat, serta mengajak untuk peduli dan memikirkan jalan keluar bagi ketidak - adilan yang terpampang jelas.

Dengan mengadakan kajian - kajian, halqoh - halqoh, sebar buletin dan tabloid, diharapkan umat Islam mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi sesuai dengan tuntunan agamanya, memperkuat ukhuwah islamiyah,

menguatkan kultur amar ma' ruf nahyi munkar, bersama - sama memelihara ketaatan, dan peka terhadap segala bentuk kemaksiatan.

Sehingga HTI dengan sistem politik khilafahnya bukanlah ancaman, justru ini adalah sebuah harapan di tengah - tengah pengapnya kehidupan sekularisme - kapitalisme.[MO/gr]



Posting Komentar