Oleh :  Mila Ummu Nadhira


Mediaoposisi.com-Pernyataan KH. Ma’ruf Amin yang menyebut orang-orang yang kerap mengkritik Presiden Joko Widodo adalah orang budek dan buta.

"Hanya orang ‘budek’ dan ‘buta’ saja yang mengkritik perkembangan pembangunan yang dikerjakan Jokowi, telah men-cederai perjuangan kaum disabilitas melawan stigma"(CNN 12/11/2018).


Pernyataan Ma'ruf Amin adalah bumerang bagi Ma'ruf  Amin sendiri.Forum Tunanetra Menggugat berharap MA minta maaf kepada kaum disabilitas.

"Saya melaporkan dugaan keras tindakan pelanggaran pidana pemilu. Di mana telah menimbulkan banyak kritikan dan protes keras yaitu tentang ucapannya soal budek atau tuli, buta atau tidak melihat,"ujar Bonny Syahrizal, selaku pelapor, ditemui di kantor Bawaslu RI, Rabu (14/11/2018).

Menurut Bonny pernyataan Ma'ruf Amin itu melanggar Pasal 280 ayat (1) butir c, butir d, dan butir e juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Banyak yang menanggapi, salah satunya Kyai Tengku Zulkarnain yang  menilai justru masyarakat yang menginginkan pergantian presiden di 2019 mendatang adalah orang-orang yang cerdas, independen, merdeka, yang memiliki mata, telinga serta akal yang sehat, cuitnya di akun twitter @ustadtengkuzul (12/11/2018).

Ma'ruf Simalakama

KH.Ma'ruf di rundung pilu Jadi serba salah maju kena mundur kena.Sekedar omongan memang, tapi bisa bikin masuk bui.

Bukannya dapat simpati massa  malah bikin sakit hati si tunanetra.maklum jika perpolitikan di dunia demokrasi mengharuskan si politikus saling sikut kanan dan kiri..Apalagi yang ngomong ulama jadi buah simalakama jadinya.

Intrik dan Kritik dalam Politik Kekinian

Memang tak mudah ya membedakan antara kritik  membangun, dengan  menjelekkan pemerintah ?  Menilai kebijakan pemerintah, sebagai mekanisme kontrol harusnya mendapat tempat bagi masyarakat yang sangat ingin terjadi perubahan dan perbaikan


Bedanya, tentu dengan adanya data, analisa  dan solusi bagi negri ini.  Kalau menjelekkan  berarti menyebutkan kejelekan atau keburukan, ngomong asal, yang penting obyek yang dibicarakan ‘tersudut’ dan terhina.

Cuma memang faktanya, kritik kadang diikuti kata-kata yang tak “pantas”.  Tidak cukup mengkritik kebijakan atau langkah yang tak tepat, biasanya plus menyudutkan person pula.

Saling serang lah yang terasa.  Muncullah istilah politik sontoloyo, budeg, buta bahkan genderuwo. Kalau di kubu sebelahnya, istilah dungu, cebong dll, yang mengemuka.


Tapi itulah fakta Demokrasi dengan kebebasan berpendapatnya. Dengan menafikan agama (Islam) dalam berpolitik menyebabkan para elit politik kebablasan.  Apapun dilakukan. Bahkan intrik bisa terjadi dengan memproduksi istilah dan isu-isu settingan atau justru hoax (fake news).

Tujuannya cuma satu menyudutkan rival. Sekaligus meningkatkan elektabilitas calon yang diusungnya. Syukur-syukur jika  masih ada rakyat yang bisa digiring untuk vote.  Selesai.


Mengapa mereka tak mencoba “bertarung” di level pemikiran ? Saling unjuk ide dan pemikiran, mencari solusi atas kondisi negri yang sudah semakin carut marut,  sakit stadium akhir.  Model komunikasi yang sangat disayangkan, bahkan mengkhawatirkan.  Karena yang terjadi sama sekali tak meng-edukasi masyarakat.

Lihat saja  bagaimana tetiba rakyat disuguhi pertarungan dua film di bioskop (dirilis bersamaan) yang ada kaitannya dengan dua kubu, plus ulasan yang saling memojokkan.

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI, Hurriyah mengatakan, “ Dari sisi politik, sudah jelas film ini punya intensi untuk memperkuat keyakinan pemilih mapan di kedua kubu dan mungkin meraih dukungan dari segmen pemilih lain.” (bbc.com, 13/11/2018).


Sekali lagi, semua tentu tak lepas dari sistem politik Demokrasi.  Di mana politikus dan elite politik lebih banyak disibukkan untuk perebutan kursi kekuasaan yang secara priodik dikontestasikan. Untuk meraih ‘kepentingan’, kalkulasi kursi dan kans kemenangan.  Tak jarang  fenomena “kutu loncat” dan sulitnya menjaga idealisme terjadi pada elit politik.  Kasus paling hits salah satunya ya Pak Yai MA.  Jejak digital soal fatwa MUI “ jangan pilih pemimpin yang ingkar janji “ menyebar luas, kok bisa sekarang “bela” yang ingkar janji ya ?

Yang tak kalah viral, soal Pak YIM yang bersedia jadi pengacara bagi petahana. Walaupun katanya harus dipisahkan masalah profesional dengan pilihan politik. 

Tapi tetiba publik dikejutkan dengan pernyataan , “ Jadi kalau Pak Prabowo dianggap sangat Islam, saya sendiri kurang percaya juga dengan hal itu. Apa iya ? Sebab, nggak ada track record-nya.”  (detik.com, 8/11/2018). Tentu kubu sebelah panas, muncullah saling serang pernyataan.

Yang jadi korban sebenarnya adalah rakyat, sebagai pemilik asli kekuasaan. Mereka hanya dimanfaatkan untuk memberikan suaranya, tanpa diedukasi dan diberi asupan pemikiran “bergizi” agar meningkat taraf pikirnya. Justru yang dirasa hanya  kegaduhan, tanpa mampu menjadi subyek dan memberi makna bagi perubahan yang diinginkan.

Tak heran kalau kalau ada yang bilang tahun 2014 tadi kecele gegara pilih pemimpin yang ‘siap’ masuk got dan wajah “wong ndeso” nya..  Atau ada meme -dari kubu sebelahnya- dengan pic wajah Pak Harto dengan tulisan : “Piye kabare? Enak jamanku to?” Itulah pencitraan.  Trus, 2019 mau kecele lagi? Siapa yang salah?

Edukasi Politik dalam Islam

Politik sesungguhnya adalah pemikiran yang tinggi.  Islam sebagai sebuah ideologi, memiliki perspektif yang unik tentang politik.  Politik dalam Islam berarti pengaturan urusan umat dengan hukum Islam.   Sangat berbeda dengan politik Demokrasi , yang menafikan agama (Sekuler).

Sehingga wajar kalau kini persepsi umum terhadap politik itu kotor, penuh intrik. Bahkan sempat viral semboyan “ Islam Yes, Islam Politik No”. 

Atau “Islam Yes, Partai Islam No”. Tapi intinya sama, mereka tak sepakat Islam dikotori oleh politik. Padahal, politik tergantug perspektif –nya. Ketika bersandar  Islam, maka tentu politik akan dijauhkan dari kerusakan.

Dalam Islam, politikus (orang yang berpolitik) adalah orang yang mengatur segala urusan dengan Islam.  Kalau kita bicara masyarakat, tentu masyarakat yang standar dan norma yang dianut berasal dari Islam. 

Sehingga mereka menjadi masyarakat yang sangat peduli dengan kondisi dan berbagai hal yang bertentangan (maksiat) untuk segera diluruskan sesuai Islam.

Nah kalau kita bicara level negara, maka negara yang memahami politik Islam akan mengatur urusan rakyatnya (di dalam maupun luar negri) dengan Islam.  Islam bukan cuma stempel, tapi menjadi asas bagi lahirnya UU atau aturan bagi masyarakat.

Bukan karena azas manfaat, juga bukan karena anggota legislatif mayoritas setuju.  Tapi karena menegakkan Islam adalah kewajiban (obligation) bukan pilihan ‘rasa’ (option).

Pendefinisian politik sebagai riayatusy syu’un anil ‘ummah (pengaturan urusan umat)  diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktifitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin. 

Di antaranya, Rasul bersabda : “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasehat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).

“ Barangsiapa yang tidak peduli urusan kaum muslimin, maka dia bukan golonganku” (al Hadits).
Umat Islam saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang peduli, untuk mengangkat derajat mereka yang sedang terpuruk. Allah SWT berfirman:

 “Kamu adalah umat yang terbaik  (khairu ummah) yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (TQS. Ali Imron: 110).

Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. “ (TQS. Ali Imron : 104)

Dengan mekanisme yang sangat efektif akan mampu memunculkan sosok-sosok politikus Islam di tengah masyarakat.  Tidak mesti dia anggota partai politik atau penguasa (pejabat negara).  Ketika setiap muslim dituntut untuk memahami Islam, dituntut untuk menjadi penjaga dien yang terpercaya.

Menjaga umat, masyarakat dan negara sesuai dengan tuntutan Syara’.  Plus dituntut untuk berinteraksi dengan masyarakat di lokal dan internasional, dengan tujuan menyampaikan dakwah Islam.

Untuk itu maka tak bisa dihindari untuk mengetahui percaturan dan manuver politik, juga perkembangan fakta masyarakat, agar dakwah menjadi tepat dan “plug in” pada jamannya. 

Semua dilakukan dalam suasana penuh keimanan, sadar aktifitas politiknya bakal dihisab kelak di hadapan Allah.  Maka inilah lingkungan kondusif bagi para politikus yang bertakwa.

Pembinaan para politikus wajib mengikuti langkah Rasulullah , yaitu dimulai dengan mendidik mereka secara intensif dengan pemahaman Islam Kaffah.  Rasul membina para sahabatnya di Darul Arqom dengan konten Islam politik.

Rasul juga membina masyarakat secara umum, dengan edukasi  masif tentang konsep tersebut hingga menjadi opini umum (ro’yul ‘aam ). 

Dengan menjadikan  Islam sebagai ideologinya Juga akan membentuk lingkungan politik yang sangat kondusif untuk membangun kecerdasan masyarakat. 

Rakyat yang cerdas politik akan mampu dan mendukung negara dalam meraih tujuan-tujuan besar ke depan.  Seperti mencapai kebangkitan, atau bahkan  jadi super power di dunia.

Sebagaimana terbukti pada Khilafah yang bertahan belasan abad. Karena kerjasama sinergis keluarga-parpol-media massa-negara dalam mengolah informasi dan mendidiknya dalam sistem edukasi yang konsisten dan terarah.

Sayang, sejak umat Islam kehilangan institusi Khlafah yang menerapkan Islam secara kaffah (1924 M), umat kehilangan lingkungan tersebut.

Hari ini, karena penerapan sistem di luar Islam, muncullah person-person pragmatis yang terpengaruh pemikiran politik Barat.  Hadirnya mereka di kancah politik, semata-mata untuk dan demi kekuasaan. 

Mereka disesatkan oleh opini bahwa politik tidak sejalan dengan agama. Politik berarti pragmatis dan menerima realita apa adanya dan mustahil merubahnya.  Atau kalau pun berlabel Islam, Dien ini tak lebih sekedar simbol yang tak berpengaruh kepada cara pikir  dan aktifitas para politkus tersebut.


Para Imprealis (penjajah) – baik Barat dan Timur – sangat menyadari politik yang mencerdaskan ala Islam adalah ancaman  bagi “posisi” dan ideologi mereka, maka dengan sengaja mereka menyebar luaskan pemikiran dan gaya politik mereka yang “kotor”. 

Yang selalu berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada (pragmatis).  Dan berpikir kembali menerapkan Islam sebagai sesuatu yang utopis. (A. Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, 2001).

Lihat saja, di negri mayoritas muslim ini masih ada orang yang anti Islam. Anti Bendera tauhid. Anti penyatuan umat dalam ukhuwah Islam. Bahkan menakuti rakyat bahwa kalau Syariah diterapkan, Indonesia akan seperti Suriah.

Hedeuh. Logika model apa ini?  Padahal keterpurukan negri-negri muslim di seluruh dunia,  justru akibat mereka mencampakkan Syariah kaffah. Mereka telah terjajah. Mereka lebih rela mengemis utang kepada IMF  dan World Bank.

sembari cuek atas hartanya (SDA)  yang dijarah setiap waktu. Mereka rela mentaati tata cara mengatur negara (pendidikan-ekonomi-dsb) sesuai para Imprealis itu.  Dan cuek terhadap kondisi rakyat yang jauh dari sejahtera.  Trus ujug-ujug, ketika ada solusi dari Syariah Islam, langsung di-cut.


Padahal negara penjajah itu sudah “kesulitan” menjaga eksistensinya. AS sebagai gembong negara Demokrasi belum 1 abad sudah sakit parah.

Diterpa kesenjangan ekonomi, krimininalitas, perceraian, kerusakan moral, depresi, bunuh diri bahkan rendahnya tingkat pernikahan dan kelahiran.  Itu tak berbeda dengan negara imprealis yang lain. Why ?

Karena sistem yang lahir dari aqidah sekuler itu sudah cacat sejak lahir! Lalu mengapa kita mau menconteknya? Bahkan menjadi pengembannya dalam berpolitik.  Padahal KTP masih Islam, bahkan menyandang gelar ulama dan ustadz. Na’udzubillah.

Jadi bagaimana agar kondisi yang tak sehat berubah? Sederhana caranya.   Masyarakat harus didesign menjadi politikus , yang diangkat pemikirannya dengan edukasi politik dengan pemikiran-pemikiran yang benar. 

Perubahan dari kondisi rusak saat ini, tak cukup hanya diselesaikan dengan saling serang antar kubu. Apalagi hanya menjadikan Islam sebagai alat untuk menyerang atau menarik simpati. Yang harus terjadi adalah bagaimana politikus muslim memahami realitas rusak dengan detil.

Tidak parsial, harus menyeluruh. Lalu apa solusi bagi realitas yang rusak tersebut. Membiasakan berpikir mendalam dan mengungkapkan ide tentang perubahan, lalu bagaimana untuk mencapainya, akan membuat level berpikir-nya meningkat.

Sekaligus membakar semangat untuk mewujudkan Islam dalam kenyataan. Memperjuangkannya apapun taruhannya.

Lihat, potensi umat dalam ABI dan ABT 211 yang lalu. Mereka mampu menyingkirkan “perbedaan” yang selama ini terus disetting agar terbelah. Atau fakta agenda Hijrah Fest 2018 di Jakarta, yang betul-betul menggetarkan setiap kalbu, yang telah lelah berpisah. 

Apalah lagi ketika mereka telah sepakat untuk mewujudkan “mahkota” segala kewajiban yaitu Sistem Islam, Khilafah. Tentu hasilnya lebih dahsyat lagi.

Maka teruslah fokus pada proses edukasi dan sosialisasi konsep politik Islam yang sebenarnya. Edukasi seperti ini tak kan menyerang person, melakukan intrik, saling ejek dan merendahkan rival.  Tapi ada data, analisa mendalam dan solusi bernas bagaimana seharusnya dituntaskan. Hanya opini yang benar yang diangkat dan tersaji ke ruang publik.


Maka rakyat akan bertransformasi menjadi agen perubahan yang sebenarnya.  Mereka secara mandiri akan mampu memilah dan memilih pemimpin terbaik bagi mereka. 

Rakyat yang tidak mudah tertipu pencitraan, survey abal-abal, apalagi cuman ‘nasi bungkus’ dan serangan fajar.  Kondisi masyarakat  pun akan sangat kondusif menuju perubahan yang paripurna, masyarakat ideal dengan Islam Kaafah.[MO/an]


Posting Komentar