Oleh : Dewi Tisnawati, S. Sos. I 
(Pemerhati Anak dan Sosial)

Mediaoposisi.com-Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir meminta para rektor mengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang.

Jakarta, Kompas.com - Pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya agar hal itu terwujud yaitu dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak bahkan sudah menandatanggani perjanjian kerja sama Eselon I di lingkungan Kemendikbud terkait pembelajaran materi kesadaran pajak di SD, SMP, SMA, dan jenjang PT.

"Mungkin nanti selanjutnya, pegawai pajak akan ngajar seminggu sekali di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi saat membuka acara Pajak Bertutur di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Khusus di perguruan tinggi, materi kesadaran pajak akan masuk ke Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yaitu Bahasa, Sejarah, Pancasila, dan Agama. "Tidak menjadi mata pelajaran atau mata kuliah sendiri, tapi kami sisipkan di salah satu bab," Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Di lain sisi, Kementerian Keuangan RI Sri Mulyani menggandeng 5 instansi diantaranya Kementerian Agama, Kementerian dalam Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendidik dan menumbuhkan karakter sadar pajak sejak dini di lingkungan pendidikan.

Kerja sama ini disampaikan Menteri Keuangan RI, Dr. Sri Mulyani melalui teleconfence dalam seminar bertajuk Pajak Bertutur: Pahlawan Zaman Now, Jumat (9/11 di FIA UB.

Menurut Sri Mulyani, tugas konstitusi untuk mengumpulkan penerimaan pajak tidaklah mudah, dibutuhkan kesadaran serta pemahaman yang harusnya ditanamkan sejak usia dini.

Untuk itu dilakukan MoU bersama 5 lembaga tinggi negara yang memiliki andil besar terhadap pelajar di Indonesia. “Jumlah siswa di Indonesia sekitar 50 juta, sehingga perlu ditanamkan pemahaman mengenai pajak yang lahir bersama-sama dengan lahirnya republik ini,” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 1.500 triliun hingga 1.600 triliun. Apabila tax ratio bisa dinaikkan 16 persen, maka potensi dana yang bisa dikumpulkan mencapai 750 triliun. Berdasarkan data statistic, sebanyak 10 orang yang bekerja di Indonesia hanya 1 orang yang membayar pajak.

“Dari 20 orang wajib pajak, hanya 1 orang yang membayar pajak, dan dari 10 orang yang melaporkan SPT hanya 5 orang,” terangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Berdasarkan beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar menggalakkan penerapan wajib pajak kepada masyarakatnya.

Negara menyasar seluruh elemen tanpa terkecuali baik kaya maupun miskin mulai dari kalangan pejabat, masyarakat biasa, mahasiswa bahkan pelajar dengan menerapkan berbagai jenis pajak. Dalam hal ini pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Padahal seharusnya negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Demikian juga negara tidak boleh mewajibkan pajak dalam bentuk keputusan pengadilan, atau untuk pungutan biaya dimuka (dalam urusan administrasi) negara.

Negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli tanah dan pengurusan surat-suratnya, gedung-gedung, timbangan (atas barang-barang dagangan), dan sebagainya yang tidak masuk dalam bentuk-bentuk pajak.

Namun inilah realitas hidup dalam sistem kapitalis sekuler dimana semua permasalahan di selesaikan secara praktis, termaksud dalam mengentaskan permasalahan ekonomi.

Padahal dengan mewajibkan pajak tanpa ada unsur syar’i berarti telah berlaku dzalim terhadap rakyat, dan ini merupakan perbuatan yang dilarang.

Bahkan termasuk ke dalam tindakan memungut cukai (al-maksu), seperti sabda Rasulullah SAW: “Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai”. (HR. Ahmad, ad-Darami dan Abu Ubaid).

Pajak (dharibah) dalam Islam pada dasarnya adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal mengalami kekosongan harta.

Baitul Mal sendiri memiliki pos-pos pemasukan yang berasal dari fai, kharaj, ‘usyur, dan harta milik umum yang dialihkan menjadi milik negara.

Semua itu cukup untuk membiayai apa yang diwajibkan atas baitul mal pembiayaannya, baik dalam kondisi ada uang/harta maupun tidak, yang berhubungan dengan pemeliharaan urusan umat dan mewujudkan kemaslahatannya.

Pada kondisi itu, negara tidak memerlukan pungutan pajak atas kaum Muslim. Jika tidak ada uang/harta di baitul mal, maka kewajibannya (beralih) kepada kaum Muslim untuk membiayainya.

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum Muslim.

Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslim untuk membayar pajak hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, sebatas kekurangannya saja hingga terpenuhi.

Kewajiban membayar pajak tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang ma’ruf. Kewajiban pajak digunakan untuk membiayai hal-hal berikut:

Pertama, pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad, seperti pembentukan pasukan yang kuat, latihan militer dalam skala luas, pengadaan peralatan militer canggih yang mampu menggentarkan musuh,

yang mampu memukul musuh-musuh kita, yang dapat membebaskan negeri-negeri kita dari serangan dan pendudukan orang-orang kafir, yang memungkinkan penyebarluasan dakwah Islam ke seluruh dunia.

Kedua, pembiayaan industri militer dan industri serta pabrik-pabrik penunjangnya, yang memungkinkan negara memiliki industri senjata. Pembiayaan para fuqara, orang-orang miskin, ibnu sabil.

Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dll, yang melaksanakan pelayanan masyarakat untuk kemaslahatan kaum Muslim dan mereka berhak memperoleh upah/gaji dari baitul mal atas pekerjaannya itu.

Ketiga,  pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat.

Misalnya untuk (pembiayaan) jalan-jalan umum, sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, masjid-masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain.

Keempat, pembiayaan untuk keadaan darurat  seperti tanah longsor, gempa bumi dan angin topan, atau mengusir musuh.

Pembiayaan untuk urusan-urusan ini tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada uang/harta maupun tidak ada di Baitul Mal.

Pajak diambil dari kaum muslim yang memiliki kelebihan harta setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya secara sempurna, sesuai dengan standar hidup tempat mereka tinggal.

Siapa saja di antara kaum muslim yang memiliki kelebihan harta, setelah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya, maka atas mereka diambil pajak.

Dan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil dari yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang berasal dari orang-orang kaya. (HR. Bukhari melalui jalur Abu Hurairah)

Orang kaya adalah orang yang keadaan (hartanya) lebih dari manusia lain, dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhannya.

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Dan pintu terakhir yang wajib pembiayaannya setelah diri mereka sendiri (dan seterusnya) adalah pajak.

Pajak serupa dengan nafkah. Juga serupa dengan shadaqah. Allah Swt berfirman: Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan”’. (TQS. al-Baqarah [2]: 219).

Oleh karena itu, jelas bahwa rezim saat ini gagal dalam mengatasi masalah ekonomi salah satunya menjadikan pajak sebagai sumber dana bagi negara yang diberlakukan kepada rakyatnya tidak terkecuali mahasiswa.

Dan ini merupakan suatu tindakan dzalim sementara dalam Islam tidak demikian sehingga penting bagi kita untuk mengembalikan kehidupan Islam sebagai solusi sistematis permasalahan ekonomi dan sistem perpajakan akan menghantarkan pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.[MO/ge]

Posting Komentar