Oleh : Arinal Haq

Mediaoposisi.com-Kasus korupsi di Indonesia semakin hari semakin menjadi-jadi. Setelah merebak kasus korupsi 'berjama'ah' yang dilakukan oleh para DPR di Kota Malang, kali ini terjadi pada kepala desa di berbagai wilayah Indonesia.

Dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah menarik hati para kepala desa untuk mengambil bagian dari dana tersebut. Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun sejak pertama kali pada tahun 2015.

Desa yang sudah menerima dana tersebut berjumlah 74.910 dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 Rp 49,98 triliun dan 2017 Rp 60 triliun. (sekilasindo.com, 4/11)

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan pada hari Rabu (21/11).

"Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar."

Angka yang tidak sedikit ini bagaikan fenomena gunung es. Data-data yang terungkap adalah yang dilaporkan dan dipantau oleh Pemerintah, selebihnya bisa jadi lebih banyak lagi. Beberapa dari mereka ada yang langsung jadi tersangka dan ada juga yang membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama untuk mengusut kasusnya.

Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi ternyata tidak mampu memberikan efek jera bagi para koruptor. Bahkan di berbagai Lapas menyediakan fasilitas mewah bagi narapidana koruptor.

Ditahan dalam jeruji besi dan membayar denda ternyata juga tidak dapat mengurangi angka kasus korupsi di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah namun tak mampu menghilangkan budaya korupsi yang sudah merajalela dikalangan para pejabat.

Inilah yang terjadi manakala sistem pemerintahan mengadopsi dari sistem kapitalisme yang berasaskan pada manfaat. Selagi ada manfaat yang dapat dicapai, mereka akan menghalalkan segala cara untuk dapat meraihnya.

Dalam sistem ini juga, segala aturan kehidupan manusia berhak diaturnya sendiri. Alhasil, efek jera dan musnahnya dari kasus korupsi di Indonesia tak kunjung diraih.

Berbeda dalam Islam, kasus korupsi seperti ini adalah menjadi perhatian tersendiri. Aturan Islam yang sempurna telah mengatur sedemikian rupa agar kasus korupsi dapat diatasi secara tuntas hingga ke akar-akarnya.

Korupsi dalam Islam disebut dengan perbuatan khianat, orangnya disebut khaa`in, termasuk di dalamnya adalah penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada seseorang. Tindakan khaa`in ini tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) dalam Islam,

sebab definisi mencuri (sariqah) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sedang khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain, tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu.

(Lihat Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31). Karena itu, sanksi untuk khaa`in (pelaku khianat) bukanlah hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an, melainkan sanksi ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

Sanksinya disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan,

seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati.

Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).
Islam tidak hanya mampu menindak kasus korupsi, melainkan mampu mencegah terjadinya korupsi itu sendiri.

Paling tidak ada tujuh langkah untuk mencegah korupsi menurut Islam, yaitu: Pertama, rekrutmen SDM aparat negara wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiyah).

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.

Keempat, Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Kelima, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Keenam, adanya teladan dari pimpinan.

Maka Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Ketujuh, pengawasan penuh oleh negara dan masyarakat.

Dengan adanya penerapan dari aturan ini, maka kasus korupsi akan dapat teratasi dengan tuntas. Akan tetapi, aturan Islam tidak mampu diterapkan parsial atau sebagian-sebagian melainkan secara menyeluruh agar Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dapat terwujud di negri ini.[MO/ge]

Posting Komentar