Oleh: Ummu Khansa

Mediaoposisi.com-Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tidak, persoalan ketahanan pangan ini turut menentukan kestabilan ekonomi sosial dan politik suatu negara.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman tanaman yang dimilikinya. Potensi sumber pangan terdiri dari 77 jenis sumber karbohidrat, 20 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1260 jenis tanaman obat. (setkab.com)

Namun kekayaan hayati ini terancam dengan adanya aktivitas alih fungsi (konversi) lahan pertanian.
Alih fungsi lahan pertanian ini bukanlah omong kosong belaka, data BPS menunjukkan adanya penyusutan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun.

Luas lahan sawah nasional 2018 sebesar 70 juta hektar. Jumlah itu menyusut ketimbang luas pada 5 tahun yang lalu, tercatat 7,75 juta hektar. Catatan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tahun 1990 luas lahan 8,48 jt hektar, tahun 2000 luas lahan 8,15 jt hektar, tahun 2009 luas lahan 8,1 juta hektar (cnbcindonesia.com)

Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan

Perubahan fungsi awal lahan menjadi fungsi lainnya terjadi karena beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan dan lemahnya regulasi pengendalian.

Alih fungsi lahan pertanian ini jelas menimbulkan dampak, antara lain: berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan dan harga pangan semakin mahal.

Berangkat dari fakta ini sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan tepat berkaitan dengan aktivitas alih fungsi lahan pertanian. Jangan sampai justru menimbulkan pengaruh  negatif pada persoalan ketahanan pangan negara. Impor produk pertanian bukanlah solusi terbaik karena pemerintah masih bisa mengupayakan pembenahan disektor pertanian dalam negeri.

Pengaturan Lahan Pertanian dalam Islam

Pengaturan pertanian dalam sistem Islam ditujukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian.

Salah satu kebijakan sektor produksi pertanian primer yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan yaitu melalui program ekstensifikasi pertanian atau perluasan lahan pertanian. Negara akan mendorong masyarakat untuk menghidupkan lahan mati.

Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً  فَهِيَ لَهُ

"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya" 
(Hadits Riwayat al-Bukhari)

Negara juga memberikan tanah secara _iqtha'_ atau cuma-cuma kepada orang yang mampu dan mau bertani tapi tidak memiliki lahan atau memiliki lahan pertanian yang sempit.

Negara juga mencegah upaya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti perumahan dan industri. Lahan pertanian tetap dipertahankan. Adapun daerah kurang subur dapat diperuntukkan sebagai lahan perumahan dan permukiman.

Beginilah Islam mengatur kehidupan manusia. Semua bisa diwujudkan manakala Islam diterapkan secara Kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyyah. Mari kita perjuangkan sistem kehidupan mulia yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.[MO/an]

Posting Komentar