Oleh : Alif Fani Pertiwi 
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com- Kian hari, Pemerintah semakin menunjukkan keberpihakannya kepada asing, terlihat dari  izin yang diberikan pemerintah kepada asing untuk menguasai 54 bidang usaha dengan mengeluarkannya dari Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI sendiri merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang usaha masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Dengan izin ini, maka aliran modal atau saham di 54 sektor usaha tersebut bisa 100 persen dimiliki asing. Izin tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang baru saja dikeluarkan Pemerintah pada Jumat (16/11) lalu. ( tempo.co 17/11/18 )

Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, 54 sektor usaha tersebut antara lain;

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain
3. Industri kain rajut khususnya renda
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9. Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam  kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: Platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik
35. Galeri seni
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet
45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

Edy Putra Irawady selaku Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa 54 sektor ini dikeluarkan dari DNI karena dianggap memiliki potensi investasi yang baik bila kepemilikan modal asing bisa 100 persen. ( CNN Indonesia 16/11/2018 )

Memberi asing kebebasan untuk menguasai berbagai sektor usaha dengan dalih meningkatkan Investasi asing, tentu merupakan kebijakan ekonomi yang sangat liberal dan sangat berbahaya bagi rakyat. Dana besar yang dimiliki asing bisa menendang masyarakat selaku pengusaha lokal, naasnya lagi kebijakan ini akan membuat penguasaan asing terhadap ekonomi negeri semakin tak terkendali dan akan semakin memuluskan jalannya penjajahan asing di negeri ini.

Mestinya pemerintah menjalankan tugasnya sebagai rain (melayani) dan junnah (melindungi) bagi rakyat, begitu Islam memerintahkan. Bidang-bidang usaha strategis mestinya dilindungi dari asing, ruang usaha harusnya dibuka dengan selebar-lebarnya untuk ummat, bukan sebaliknya, mengkhianati rakyat dengan menyodorkannya kepada asing.

Maka sudah saatnya kita berkiblat pada Islam, karena didalamnya-lah terdapat aturan menyeluruh mengenai segala sisi kehidupan, mulai dari mengatur diri sendiri hingga mengatur sebuah negeri.[MO/sr]

Posting Komentar