Oleh : Ilma Kurnia P, S.P 
"Pemerhati Generasi, Member Revowriter"

Mediaoposisi.com-Indonesia merupakan Negara yang amat subur, wajar bila Negara ini dijuluki sebagai  Negara Agraris karena sektor pertaniannya yang amat luas. Selain itu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Namun semakin berkembangnya zaman dan semakin cangginya teknologi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan besar pencakar langit.

Dikutip dari CNBC Indonesia (1/11/2018) menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah menjadi nonsawah menjadi salah satu isu yang berkelindan dengan ketersediaan pangan, terutama beras. Fakta terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas lahan baku sawah nasional 2018 hanya sebesar 7,10 juta Ha. Jumlah itu menyusut ketimbang luas pada lima tahun lalu yang tercatat 7,75 juta Ha. Sebagai pembandingny di tahun era 90 an luas lahan baku sawah nasional 8,48 juta Ha.

Kemudian 10 tahun berselang, luasnya turun menjadi 8,15 juta Ha. Di tahun 2009, luas lahan baku sawah nasional tercatat 8,1 juta Ha. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, menyatakan dalam 10-15 tahun terahir seluas 900.000 hektar sawah menghilang.

Kendati demikian semakin menurunnya luas lahan baku sawah ini terjadi akibat banyaknya pembangunan yang gencar dilakukan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh sebab itu pemerintah sedang menyiapkan Pepres untuk menjamin sawah yang berkelanjutan. Karena semakin berkurangnya lahan pertanian akan berdampak pada semakin menurunnya prodktivitas bahan pangan.

Problematika Pangan

Masalah ketahanan pangan di Indonesia memiliki dua sisi kepentingan, yakni bagaimana agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan bagaimana kesejahteraan petani dapat terlindungi.

Dimana hampir setiap tahun, kita disibukkan dengan pro-kontra impor bahan pangan, mulai dari beras, daging sapi, kedelai, hingga bawang merah. Terdapat banyak persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satu hal nya kebijakan yang bersumber dari sebuah instansi yang tak singkron dengan yang lainnya.

Disisi lain ketersediaan lahan pertanian yang semakin menurun yang mengkibatkan berkurangnya produktivitas hasil panen. Ironisnya, disaat dibutuhkan perluasan lahan pertanian untuk budidaya tanaman justru pemerintah gencarkan pengalihfungsian lahan yang jelas akan mempengaruhi kebutuhan pangan masyarakat terlebih Negara.

Islam, Solusi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dalam islam tidak lepas dari sistem politik islam yakni politik ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan baik primer maupun sekunder.

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi setiap individu masyarakat akan menentukan ketahanan pangan sebuah Negara.

Selain itu ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat berpengaruh pada kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu ketahanan pangan dalam islam mencangkup dari mulai jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, ketersediaannya dan keterjangkauan pangan, serta kemandirian pangan Negara.

Didalam islam ketahanan pangan amatlah diperhatikan oleh negara yang telah mengatur lahan yang dijadikan untuk budidaya tanaman. Negara juga tidak memberikan ijin dan melarang petani yang melakukan penimbunan bahan pangan karena di dalam islam juga melarangnya untuk menahan atau menimbun bahan pangan agar nanti harganya naik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya maka hendaknya tanhnya diambil” HR. Bukhari

Abu Umamah al-Bahili berkata :
“Rosulullah SAW melarang penimbunan makanan” HR. Al-Hakim dan al-Baihaqi

Negara dalam pandangan islam memiliki tugas penting untuk melakukan urusan terhadap masyarakatnya. Karena hanya negaralah yang mempu meberikan kebijakan-kebijakan ini.

Sebuah negara merupakan institusi tertinggi yang tentunya kebijakannya akan berpengaruh besar bagi masyarakat. Untuk itu sudah saat nya sebuah negara kembali menerapkan islam sebagai sumber dan dasar dalam pengambilan keputusan.

Karena di dalam islam mengatur ketahanan pangan sesuai dengan nilai-nilai syariah islam yang tentunya memberikan solusi untuk penyelesaian masalahnya. Konsep inilah yang pasti mampu dirasakan kemaslahatannya dan menjadi rahmatan lil alamin bila sebuah negara melaksanakannya secara kaffah. oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengingatkan pemerintah terlebih dalam urusan umat, termasuk dalam hal ini yakni ketahanan pangan masyarakat dengan menerapkan islam yang bersumber dari Allah SWT sang pencipta manusia dan alam semesta.[MO/an]

Posting Komentar