Oleh : Lia Destia

Mediaoposisi.com-Baru-baru ini dikabarkan bahwa Pemerintahan presiden Joko Widodo telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang ke-16 dimana dalam satu paket kebijakan ini terdapat pemberian relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan di dalam kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah melepaskan 54 bidang usaha ke asing yang diartikan bahwa modal asing bisa masuk melalui kepemilikan modalnya hingga 100 persen.

"Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi," kata Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat seperti yang dilansir dari bisnis.tempo.co (Sabtu, 17/11/2018)

Mengenai hal tersebut, Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli turut berkomentar melalui akun Twitter resminya yakni @RamliRizal,pada Sabtu, 17 November 2018.
Rizal Ramli menanyakan apakah kebijakan yang diluncurkan tersebut karena Presiden Jokowi sudah putus asa? Menurutnya, sektor-sektor yang seharusnya untuk rakyat dan UKM tapi malah diberikan kepada asing. Dia juga menanyakan, apakah nanti rakyat Indonesia hanya jadi kuli saja?

Pendapat Rizal Ramli tersebut benar adanya. Apabila puluhan bidang usaha itu dikuasai oleh asing, lalu bagaimana dengan rakyat? Apakah rakyat hanya akan menjadi ‘kuli’ saja di negara sendiri? Sungguh miris dan jauh berbeda apabila fakta ini kita bandingkan dengan pengelolaan ekonomi di masa kekhilafahan dulu.

Khilafah merupakan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khilafah itu sendiri merupakan sistem kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di dunia untuk bersama-sama menerapkan syariah Islam secara keseluruhan serta menyampaikan dakwah ke seluruh dunia.
Kepemimpinan khilafah tentunya sangat berbeda dari kepemimpinan di era sekarang, dimana terkandung paham sekular atau pemisahan agama dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seperti yang kita tau, syariat Islam diturunkan bukan hanya untuk mengatur ibadah saja, tetapi juga mengatur segala bidang, termasuk urusan ekonomi.

Lalu bagaimana perekonomian pada masa khilafah? Hal ini didasarkan pada kepemilikan di dalam Islam yang dibagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah kepemilikan umum yang merupakan izin Allah yang diberikan pada orang banyak untuk memanfaatkan suatu barang sebagaimana merujuk pada sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa muslim telah terikat terhadap 3 hal yakni air, padang serta rumput.

Pengelolaan dan pendistribusian hasil dari ketiganya adalah tugas Khalifah dan harus dikembalikan kepada rakyat guna mencukupi seluruh kebutuhan dasar rakyat.

Konsep kepemilikan inilah yang akan menjadi faktor kesejahteraan rakyat yang ada di dalam naungan khilafah. Tentunya konsep ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang mana semua bisa dimiliki oleh individu tanpa batas. Hal tersebut bisa dilakukan melalui mekanisme privatisasi, sehingga barang atau fasilitas milik umum menjadi milik individu.

Sedangkan untuk pengelolaan serta pemanfaatan hak milik dalam khilafah sebenarnya dibolehkan melalui hukum syara’ melalui aktivitas jual beli, sewa, syirkah, usaha pertanian atau mendirikan suatu industri. Hal ini terjadi karena khalifah akan melarang usaha pengembangan harta dengan cara riba, judi maupun segala macam bentuk penipuan. Lagi-lagi hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme dimana tak ada standard halal dan haram di dalam pengembangan harta. Sistem tersebut malah mengorganisir perbankan ribawi, pusat perjudian. Jadi di dalam khilafah, belanja hanya untuk barang yang halal namun di dalam kapitalisme tak ada peraturan halal haram didalamnya.

Itulah segelintir konsep yang diterapkan pada masa kekhilafahan. Semuanya diatur berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh dan memang sangat jauh berbeda dengan perekonomian di sistem kapitalisme hari ini. Maka dari itu, marilah kita bergegas meninggalkan sistem kapitalisme yang dengan nyata rusak dan tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.[MO/an]


Posting Komentar