Oleh : Yuni Wahyu Untari 
(Member AMK)

Mediaoposisi.com-Dalam waktu dekat pemerintah akan menggulirkan peraturan presiden mengenai lahan sawah abadi. Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, industri dan lainnya menjadi permasalahn serius bagi stabilitas pangan nasional.

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, saat menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Polandia di Jakarta mengatakan bahwa dalam 10-15 tahun terakhir seluas 900ribu hektar sawah menghilang.

“Oleh sebab itu, sedang disiapkan pepres untuk menjamin sawah berkelanjutan, Ya, nanti sawah-sawah yang irigasi dan lain lain itu harus di preserve sebagai sawah abadi supaya kita terjamin tersedianya sawah untuk menjamin kebutuhan pangan”.

Selaras dengan yang disampaikan Bapak Menteri diatas, setiap tahun tiap daerah melaporkan adanya penyusutan lahan pertanian. Seperti yang disampaikan Kepala Disperta dan KP Kota Madiun, Muntoro Danardono, bahwa sejak Januari hingga akhir September 2018, lahan produktif di Kota Madiun berkurang 10 hektare.

Dari total 905 hektare lahan produktif yang ada, saat ini tinggal 895 hektare. Menurut Muntoro, penyusutan lahan tidak bisa dihindari, sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun yang kian membaik.

Permasalahan alih fungsi lahan pertanian pangan akan terus menjadi masalah jika pemerintah hanya mengandalkan regulasi tanpa tindak nyata di lapangan. Karena mayoritas petani kita (sekitar 28 juta petani) hanyalah berstatus petani gurem atau buruh tani.

Yang tidak memiliki lahan atau kepemilikan lahan kurang dari 0,3 ha. Sedangkan di pihak lain ada individu yang memiliki ribuan hingga jutaan hektar yang sebagian lahan-lahan tersebut dibiarkan menganggur tanpa terkelola.

Sehingga diperlukan aturan pemilikan lahan pertanian agar hasil pertanian berupa bahan pangan terjamin jumlahnya. Akan tetapi tanpa kejelasan tindakan nyata, penerapan aturan ini akan menjadi manis di kertas.

Ketidakjelasan tindakan nyata atas aturan pemerintah ini karena tidak ada batasan dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Sehingga siapapun yang bisa memiliki lahan seluas apapun meskipun belum jelas kegunaannya akan menjadi sah-sah saja bahkan dilindungi negara.

Hal ini adalah adopsi dari HAM dalam hak memiliki. Siapapun berhak memilliki lahan sebanyak apapun tanpa ada batasan selama dia mampu membelinya.  Dengan alasan investasi atau untuk kegiatan ekonomi  sosial lain dengan mudah lahan dikuasai. 

Disinilah kesenjangan ekonomi dimulai. Para petani dihimpit dari dua sisi, satu sisi pertanian adalah sumber pendapatannya dan sisi lain tawaran menggiurkan dari pemilik uang yang rela membeli lahannya dengan harga tinggi membuat petani berpikir ulang dalam mempertahankan lahannya.

Pemikiran kapitalis, manfaat, yang tengah berlangsung selama inilah biang keladinya.

SOLUSI ISLAM

Kepemilikan khususnya terkait lahan bisa dilihat dari hukum syara’. Firman Allah SWT (artinya), “Dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS Al-Hadid [57]:7).

Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.” (Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hal 130).

Dari sini Mohammad Siddiq Al Jawi menjelaskan bahwa kepemilkan tanah dalam islam intinya ada dua point, yaitu :

Pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT

Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Disini mengandung arti bahwa dalam pengaturan kepemilikan tanah wajib dengan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah SWT (artinya), “Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QA Al-Kahfi (18):26)

Syariah islam telah mengatur persoalan kepemilikantanah secara rinci, dengan mempertimbangkan dua aspek yang terkait dengan tanah, yaitu :

Zat Tanah

Manfaat tanah yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Dalam hal pemanfaatan tanah,  syariah islam mengisyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya, jika ada tanah terlantar/mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya.

Maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya, disamping itu negara bisa pula memberikan secara cuma-cuma tanah yang siap diolah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki seseorang.

Berdasarkan hal diatas maka dasar kepemilikan tanah adalah kemampuan pemanfaatan tanah. Jika tidak mampu maka kepemilikan bisa hilang.

Disinilah peran penting negara dalam pengaturan kepemilikan tanah. Tidak akan ada tanah yang terlantar, tidak termanfaatkan, dalam sistem islam. Negara dengan tegas akan meminta pemilik lahan untuk mengolahnya atau jika tidak mampu maka akan didambil negara untuk diberikan hak gunanya pada orang yang mampu mengelola.

Hal ini juga menjamin rakyat mendapatkan usahanya dalam memenuhi kebutuhannya. Pendampingan negara dalam pengelolaan lahan pertanian pangan khususnya dari sisi teknologi, pupuk, sarana dan prasarana hasil pertanian akan semakin membangkitkan semangat rakyat untuk berusaha berkarya dalam bidang pertanian pangan.

Banyak keuntungan yang akan didapat negara antara lain :

Lahan pertanian akan termanfaatkan dengan maksimal

Rakyat mandiri ekonomi karena mereka mengelola lahan sendiri bukan sebagai buruh atau petani gurem.

Stabiltas pangan terjaga karena hasil yang melimpah.

Memunculkan inovasi –inovasi teknologi pertanian karena sektor pertanian selalu hidup berkesinambungan.

Swasembada pangan, tidak cemas akan impor.

Kedaulatan negara semakin kuat.

Negara akan berdaya dan kuat jika dalam negerinya tertata dengan baik. Rakyat sejahtera karena terpenuhi kebutuhannya. Perekonomian yang hidup menjamin keberlangsungan kehidupan rakyat dan negara. 

Semua ini akan terjadi hanya ketika islam diterapkan secara kaffah dalam institusi negara, semua aspek kehidupan diatur dalam islam. Karena dalam negara yang menerapkan aturan islam, didalamnya akan tercipta perasaan, pemikiran dan aturan yang sama, yaitu islam.

Dan aturan islam ini untuk semua rakyat baik muslim maupun nonmuslim.  Firman Allah SWT (artinya), “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QA Al-Araaf:96).[MO/ge]

Posting Komentar