Oleh: Ir. Rini 
(Direktur Bimbingan Belajar) 

Mediaoposisi.com- Staff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Edy Putra Irawady),  mengatakan :

 "54 Sektor Bidang Usaha dikeluarkan dari DNI (Daftar Negatif Investasi),  karena di anggap memiliki potensi investasi yang baik bila kepemilikan modal asing bisa 100%".

Investasi ini merupakan salah satu motor penggerak, tambahnya.
Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat menambah daya gedor industri nasional untuk menghasilkan lebih banyak variasi.
Berdasarkan Data  Kementrian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Sektor Usaha tersebut antara lain ;

1. Industri Percetakan   Kain.
2. Perdagangan Eceran Melalui Pos Dan Internet.
3. Industri Kayu Lapis.
4. Industri Pariwisata Alam.
5. Jasa Survei Panas Bumi.
6. Jasa Pengeboran Migas  Di Laut.
7. Industri Bubur Kertas Dari Kayu.
8. Sistem Komunikasi Data.dll (CNN Indonesia)

Mari Merenung Sejenak...

Berapa ratus BUMN kita !!!
Berapa puluh perusahaan  raksasa milik negara yang seharusnya hasilnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia kaya dengan hutan jati dan hutan pepohonan lainnya  yang hasilnya mampu untuk membiayai pendidikan gratis rakyat Indonesia sampai ke Perguruan Tinggi.

Indonesia juga kaya akan hasil laut yang bisa menopang gizi setiap kepala keluarga seluruh rakyat Indonesia.

Kekayaan Indonesia yang lebih hebat lagi adalah melimpahnya puluhan tambang minyak bumi,  batu bara,  intan berlian,  gas tangguh,  bijih besi, uranium,  emas, perak,  dsb.

Mari kita tengok 1 saja dari puluhan perusahaan raksasa milik Indonesia tercinta.

PT. Freeport Indonesia
Lihatlah,  ribuan ton bijih emas yang di hasilkan oleh perusahaan ini.
Dalam pengamatan Team KPK, seandainya PT Freeport jujur dalam membayar pajaknya,  maka dana pajak itu bisa di bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp 20jt per kepala. Ini baru hitung-hitungan dari pajaknya 1 perusahaan. Besar sekali bukan ?

Apalagi kalau PT Freeport di kelola sendiri oleh Indonesia, belum ditambah hasil dari puluhan perusahaan raksasa pertambangan lainnya.
Pasti akan lebih melimpah lagi kekayaan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat dan kecerdasan generasi anak bangsa.

Ini baru bicara sebuah perusahaan PT. Freeport. Belum puluhan perusahaan raksasa lainnya.
Luar biasa,  betapa besarnya kekayaan Indonesia yang di rampas Asing maupun Aseng atas nama kerjasama,  namun sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Sudahlah perusahaan-perusahaan raksasa diserahkan kepada Asing maupun Aseng, Kini perusahaan-perusahaan kecil pun akan diserahkan kepada penjajah, yang  merampas hak-hak rakyat untuk keberlangsungan hidup.

Terus rakyat kecil ini harus menghidupi keluarganya dengan cara apa ?
Kebijakan demi kebijakan negara dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Demokrasi hanya berpihak kepada Asing dan Aseng yang berkantong tebal. Sementara rakyat kecil di perlakukan sangat tidak adil.

Sulitnya rakyat mencari lapangan pekerjaan, merintis usaha kecil yang tertatih-tatih tanpa suport permodalan dari negara, merupakan derita yang tak kunjung usai.
Kini penderitaan rakyat masih terus ditekan lagi dengan kebijakan 100℅ kepemilikan saham asing di perusahaan kecil UMKM.

Di sisi lain, derita lama masih terasa akibat BBM naik, barang-barang kebutuhan pokok melonjak, listrik naik, di tambah lagi beban pajak dan hutang Luar Negeri sudah mencapai Rp 5.371 trilyun,
yang di bebankan pula kepada rakyat.

"Peluang Aseng dan Asing untuk menguasai 100℅ sahamnya di perusahaan kecil UMKM
ini sangat berbahaya. Bisa diibaratkan seperti menyerahkan sumber kehidupan rakyat kecil kepada Asing dan Aseng", tutur Dahnil Azhar Simanjuntak (Team PrabowoSandi-IDN Times).

Kejahatan apa lagi ini ?
Pembunuhan rakyat pelan-pelan secara sistematis, bila hal ini tidak di cegah.

Sampai kapan kebijakan-kebijakan negara dengan 'Sistem Kapitalis Demokrasi' ini terus menerus menindas rakyatnya sendiri ?


ISLAM Solusi Tuntas Segala Permasalahan. 

Dengan Sistem Khilafah Islamiyah, negara wajib :
1. Menjamin kebutuhan  primer rakyat.
2. Menerapkan regulasi kepemilikan.
3. Menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.
4. Membuka akses pendidikan gratisseluas-luasnya.

Bagaimana Langkah Riilnya?

1. Negara wajib menjamin kebutuhan primer rakyat.

- Negara memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja bagi yang mampu,  sedangkan terhadap wanita, islam tidak mewajibkannya.

- Negara membutuhkan dana yang besar untuk mengurus rakyat dan biaya operasional, sehingga hal penting yang harus di lakukan adalah menyelamatkan aset-aset negara dari monopoli Asing dan Aseng yang ingin menguasainya.

2. Negara wajib menerapkan regulasi kepemilikan.

Ada 3 jenis kepemilikan di dalam islam ;
a. Kepemilikan Individu. Allah swt memberikan hak kepada individu untuk memiliki harta dengan cara yang halal,  baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

b. Kepemilikan Umum. Allah SWT membolehkan masyarakat memanfaatkan aset-aset yang tergolong dalam kepemilikan umumsecara bersama-samaserta tidak boleh dimiliki oleh individu maupun elit pengusaha.

Contoh : Padang rumput, air, pembangkit listrik, tambang emas, tambang batubara, tambang minyak bumi, tambang perak, jalan umum, laut,  danau, sungai dsb.

Kepemilikan umum ini di kelola negara, dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.

c. Kepemilikan Negara. Kepemilikan negara    adalah setiap harta   yang pengelolaannya di wakilkan oleh  khalifah.

Contoh: ghanimah, jizyah, kharaj, harta orang-orang murtad,  harta yang tidak memiliki ahli waris,  gedung negara,  tanah negara,  dharibah, dsb.

Penggunaan dana negara ini untuk mengatur urusan rakyat.

3. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Rasulullah bersabda
"Seorang imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat,  dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya" (GR.Bukhari,  844)

4. Negara wajib menyediakan akses pendidikan secara gratis seluas-luasnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai individu yang berkepribadian islam, kreatif, inovatif dan produktif.

Negara harus bertanggungjawab secara penuh dan mensinergikan dengan sistem syariah lainnya, seperti sistem peradilan, sistem aparat yang bersih dan tata kelola kas negara (Baitul Mal)  berdasarkan islam.

"Hanya dengan penerapan islam secara kaffah, negara mampu memberikan perlindungan terhadap agama,  akal,  harta, jiwa, keturunan, keamanan, serta mewujudkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Baik muslim maupun non muslim akan bisa merasakan kebahagiaan hidup dalam naungan islam"

Sejarah telah mencatat pada masa keemasan di bawah kepemimpinan khalifah Umar bin Al-Khattab (634 - 644 M)
Hanya dalam kurun waktu 10 tahun masa pemerintahannya, kesejahteraan rakyatnya merata ke seluruh penjuru negeri, sehingga sulit menemukan orang miskin yang layak di berikan zakat.
(Abu Ubaid,  Al-Amwal,  hal 596)[MO/sr]

Posting Komentar