Oleh:Neni
"Ibu Rumah Tangga"

Mediaoposisi.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI kemudian menggandeng lima instansi diantaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendidik dan menumbuhkan karakter sadar pajak sejak dini di lingkungan pendidikan.

Kerja sama ini disampaikan Menteri Keuangan RI, Dr. Sri Mulyani melalui teleconference dalam seminar bertajuk Pajak Bertutur: Pahlawan Zaman Now, Jumat (9/11) kemarin di FIA UB.

Ibarat pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tangga pula’, demikianlah gambaran nasib para mahasiswa saat ini.  Mahasiswa baru-baru ini dibebankan untuk bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui program 40 menit mengajar.

Dan tak cukup hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak mahasiswa untuk lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat. Caranya, dengan giat belajar serta patuh membayar pajak, atau setidaknya membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat diandalkan untuk pembangunan. Tak heran karenanya sumber pendapatan yang terbesar adalah dari sektor pajak. Dalam perekonomian Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang juga dijalankan di negeri ini, sumber utama penerimaan negara adalah dari pajak dan hutang.

Di luar kedua sumber utama penerimaan negara tersebut, negara juga memperoleh pendapatannya dari retribusi (pungutan/ semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah, pencetakan uang kertas, hasil undian negara (seperti SDSB), dan hadiah (hibah).

Demikianlah akhirnya mengapa pemerintah begitu sigap mencanangkan gerakan sadar wajib pajak hingga pengampunan pajak di seluruh kalangan termasuk mahasiswa. Disamping itu, penerimaan pajak di Indonesia yang mencapai Rp 1.500 triliun hingga 1.600 triliun, yang apabila tax ratio bisa dinaikkan 16 persen saja, maka potensi dana yang bisa dikumpulkan mencapai 750 triliun. Tentu ini dana yang sangat menggiurkan bagi pemerintah.

Kebijakan insentif pajak untuk investasi bukanlah barang baru bagi Indonesia. Tercatat Indonesia pertama kali mengeluarkan kebijakan ini pada tahun 1976 lewat UU No 1 tentang Penanaman Modal Asing. Setelah sempat vakum menyusul dicabutnya UU No 11 tahun 1970 dan juga kebijakan pada tahun 1996. Di era tahun 2000-an kebijakan ini digaungkan kembali melalui UU No 25 tahun 2007. Kebijakan ini terus mengalami perubahan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 35 tahun 2018 keluar. Meski seringkali mengalami perubahan, kebijakan insentif pajak hasilnya seringkali tidak sesuai dengan harapan.

Buktinya, dana APBN yang sudah dianggarkan kerap jadi sasaran jika tidak tepat penggunaannya. Pajak akhirnya  boleh jadi bagian yang dipersoalkan jika tidak bisa memenuhi target yang sudah ditentukan. Masih ingat di benak rakyat Indonesia bahwa dana APBN yang notabene dari pajak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok seperti kasus E-KTP, kasus pengadaan Alquran pada Kementerian Agama dan lain sebagainya.

Pada akhirnya wajar jika banyak pihak mempertanyakan penggunaan anggaran pajak yang terus-menerus digenjot oleh peguasa, karena apa yang mereka rasakan, mereka dapatkan dari fasilitas yang seharusnya bisa mereka gunakan rasanya jauh panggang dari api. Kesehatan, fasilitas pendidikan, murah dan mudahnya akses birokrasi dan lain sebagainya tak kunjung masyarakat rasakan.

Demikian menjadi wajar dalam  sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini, dimana penguasa tak mengurusi rakyatnya, karena mereka tak menempatkan diri sebagai pelayan rakyat.

Mereka mendudukkan posisi sebagai pengusaha, hubungan dengan rakyat diletakkan sebagai hubungan kerja, maka penguasa akan selalu mencari keuntungan dari setiap akad yang dilakukan bersama rakyat negrinya. Sungguh miris, bukankah kita memiliki pemimpin karena ingin diurusi? Tapi kini sebaliknya, rakyat yang memberikan pelayanan pada penguasa, termasuk menggaji mereka dengan uang pajak yang dipungut paksa kepada seluruh rakyatnya tanpa kecuali.

Padahal di dalam Islam, jikapun keuangan negara mengalami krisis karena pos-pos penerimaan negara yang ada kosong, Bagian Pemilikan Umum, dan Bagian Shadaqah tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban Baitul Mal, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin.

Akibat krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin, otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah maupun pajak atas orang non Muslim, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya (aghnia) saja.

Sedangkan melakukan pinjaman luar negeri dan pinjaman domestik seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju dan berkembang sekarang ini, menurut syara tidak diperbolehkan, karena utang tersebut hanya akan menyebabkan kaum Muslimin berada dalam kekuasaan asing dan para investor, serta terjerat pinjaman yang termasuk riba.

Karena itu mencampakkan aturan kapitalisme yang telah nyata memperburuk kondisi negeri ini adalah hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan. Tak hanya mencampakkan sistem kapitalisme saja, namun harus diterapkan sistem Islam secara menyeluruh termasuk pelaksanaan aturan ekonominya sebagai pengganti sistem yang rusak tersebut. Dan hanya dengan menerapkan syariah dengan tegaknya khilafah saja hal ini bisa segera diwujudkan.[MO/an]






.

Posting Komentar