Oleh : Ilma Kurnia P, S.P 
(Pemerhati Generasi, Member Revowriter)

Mediaoposisi.com- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus (Suara.com, 22/11/18).

Menurutnya TB Ace Hasan Syadzily yang merupakan salah satu tim sukses sebuat pastai menyatakan bahwa hak memilih merupakan hak dasar warga negara, termasuk hak perekaman e-KTP yang merupakan salah satu syarat sebagai pemilih. Dia juga menambahkan, putusan MK memiliki spirit untuk memberikan hak yang sama bagi kaum tuna gharita dalam pemilu.

Meskipun, tidak semua penderita keterbelakangan mental dapat menggunakan hak pilihnya. Dirinya pun meminta kepada para penyelenggara pemilu untuk proaktif mendata kaum disabilitas mental yang merupakan sebagai salah satu syarat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu.

Kebijakan yang baru ini digulirkan oleh  pemerintah bahwasanya  pengidap gangguan kejiwaan atau disabilitas mental diperbolehkan mencoblos dalam pemilu hanya satu fakta yang menunjukkan hakekat sistem politik demokras. Dalam sistem ini kekuasaan adalah segalanya dengan menghalalkan segala cara.

Akibat dari sistem inilah yang mengakibatkan orang yang normal secara pemikiran (waras) menjadi rusak dan orang gila diperlakukan layaknya orang waras. Inilah salah satu ciri kerusaknya akibat sistem demokrasi.

Hilangya Nalar Jiwa Sehat
Hilangnya nalar orang sehat yang mungkin sudah terjerumus dalam kubangan sistem yang sakit ini. Bagaimana tidak, bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat justru sulit untuk dipahami dan dimengerti. Apakah mungkin orang yang sudah jelas memiliki ganguan kejiawaan diberikan hak pilih dan diminta untuk mencoblos seorang pemimpin itu sunggu sulit untuk dipahami.

Jangankan untuk memilih mana yang sesuai dan mana yang memang layak untuk jadi pemimpin. Mereka saja menjalani kehidupan serba ngawur makan dari tempat sampah, buang air besar atau kecil sembarangan, mereka bicara tak jelas, bahkan terkadang mereka mengamuk dijalanan akibat depresi yang dialaminya.

Inilah bukti bahwa orang yang mengalami ganguan jiwa sudah tidak dapat berfikir normal bahkan mungkin dimita memilih yang baik atau buruk pun mereka tak mampu. Lantas layak kah mereka diberikan hak pilih untuk memilih sosok pemimpin yang jelas nantinya akan memimpin negeri ini kedepannya. Mau dibawa kemana negeri ini jika pemilih nya adalah masyarakat yang mengalami ganguang kejiawaan.

Sungguh tak bisa dibayangkan, dimana peserta pemilih yang mengalami ganguan jiwa datang ke TPS untuk memilih padahal mereka sendiri mungkin jga tidak paham mengapa mereka ada di balik bilik TPS  dan dihadapkan dengan sebuah pilihan. Walaupun mungkin didampingi dengan pihak yang bertugas, tetapi ini bisa menyalahi aturan asas dalam pemilihan umum yaitu bebas dan rahasia. Jelas mereka bebas untuk memilih tanpa paksaan dan rahasia dari berbagai pihak atas pilihan mereka.

Pertanggung Jawaban Pilihan dalam Islam
Padahal jelas didalam islam seorang manusia akan dimintai pertanggung jawabannya disetiap pilihan yang diberikan ketika hidup didunia. Apakah pilihan itu baik atau buruk kelak di akhirat Allah akan membalasnya dengan berupa pahala atau siksa itu bagi orang yang berakal. Tetapi tidak dengan orang gila atau hilang akalnya, karena Islam menjelaskan bahwa orang gila atau hilang akal tidaklah dibebani hukum syara’ secara otomatis tidak dijatuhi dosa dengan apa yang diperbuatnya didunia selagi dia dalam keadaan hilang akal. Seperti dalam sebuah hadis Rosululah SAW bersabda :

Diangkat (lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai orang tersebut kembali bangun, dan dari anak kecil sampai anak tersebut bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali”(HR Abu Dawud).

Untuk itu di sebuah konstitusi negara hendaknya mempertimbangkan hal ini mana mungkin sebuah amanah yang besar dan amat berat ini di tentukan oleh orang yang hilang akal sehatnya yang jelas-jelas mereka tak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Memang betul akibat dari adanya sitem demokrasi buatan manusia ini mengakibatkan hilangnya nalar sehat (waras) menjadikan gila, akan tetapi setidaknya kita gunakan akal sehat kita untuk berfikir jernih.

Jangan hanya karena menginginkan sesuatu yang tinggi sampai akhirnya menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan baik buruknya kedepanya. Maka dari itu sudah saatnya kita kembali berpegang teguh pada sistem islam, yang jelas-jelas memberikan solusi dan dilengkapi dengan pedoman yang jelas datangnya dari firman Allah yakni Al-Qur’an. Dengan demikian keidupan yang sejahtera dan penuh rahmat akan Allah berikan ketika kita menerapkan aturanhya secara menyeluruh. Wallahu a’lamu bish-showaab.[MO/sr]


Posting Komentar