Oleh: Yeni Mulyani
Ibu Rumah Tangga

Mediaoposisi.com-Kemanapun kita melangkah, ke berbagai kota dan wilayah baik dekat atau jauh, pandangan kita tak lepas dari proyek-proyek pembangunan disepanjang jalan, kondisi ini juga disertai dengan banyaknya masyarakat yang lahan pertanian ataupun tempat tinggalnya kena penggusuran dan mereka menerima sejumlah uang insentif.

Lahan sawah di Indonesia diketahui terus menyusut hingga kini tersisa 7,1juta hektare. Menteri Agraria dan tata ruang Sufyan djalil mengatakan dalam 10-15 tahun terakhir seluas 900000 hektare sawah menghilang.

Fakta terbaru badan pusat statistik (BPS) menunjukkan luas lahan baku sawah nasional 2018 hanya sebesar 7,75 juta hektare.

Kendati demikian Direktur Jenderal penataan Agraria kementrian ART/BPN Muhammad Ikhsan mengklaim perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan satu yang pasti penyusutan luas lahan sawah yang beralih fungsi nonsawah.

Dan ini menjadi salah satu isu yang berkelindan dengan ketersediaan pangan terutama beras.  Kementerian Agraria dan tata ruang (ART) menyusun rancangan peraturan Presiden (perpres) mengenai lahan sawah abadi yang ditargetkan dapat terbit pada ahir tahun ini.

Perpres ini akan mencegah alih fungsi lahan tersebut, bagaimanapun perpres ini diwacanakan sebagai langkah konkrit dalam rangka menjamin sawah berkelanjutan.

Namun demikian kita juga tidak dapat menutup mata akan benturan terhadap gurita ekonomi lain dalam sistem ekonomi kapitalisme yang dianut oleh negeri ini, yakni adanya mafia imfor beras dan lunaknya kebijakan perijinan tataguna lahan, yang disebut-sebut demi menarik investor asing.

Karenanya, di sinilah urgensitas negara untuk mengambil kebijakan ekonomi pertanian secara tepat sasaran. Hendaklah negara aktif ambil peran untuk mengelaborasi segala bentuk pengurusan urusan rakyat dengan mendetil dan langkah terbaik.

Bukan sekedar demi meraih devisa maupun menambah kocek negara. Jangan pula melulu memuja rezim neoliberal yang jelas-jelas hanya memihak para pemilik modal.

Lebih dari itu, yakni harus dengan visi pembangunan ideologis jangka panjang yang tak melulu sebatas dari pencitraan infrastruktur.

Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku penguasa yang mengurusi berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah.

Karenanya dalam Islam, layanan publik adalah kewajiban penguasa yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Kelalaian di dalamnya jelas berimplikasi dosa. Atas hal ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah Saw:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” ( HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu).

Juga firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96).

Mari kembalikan keberkahan dan pengelolaan bumi Allah ini kepada aturan-Nya, selaku Pencipta dan Pemilik sejatinya dengan mewujudkan Syari’ah dan Khilafah.[MO/ge]


Posting Komentar