Desi Maulia, S.K.M
(Pengamat Sosial tinggal di Surabaya)

Mediaoposisi.com-TOD (Transit Oriented Development) kereta cepat Jakarta-Bandung menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembangunan TOD ini dikhawatirkan akan mengambil lahan pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Karawang saat Pra Pelingkupan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

TOD Kereta Cepat Jakarta Bandung menyampaikan keberadaan TOD akan memicu pengembangan pembangunan hingga menimbulkan alih fungsi lahan di sekitarnya.

TOD Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Karawang ini rencananya akan dibangun di Desa Wanakerta dan Desa Wanasari sealuas 250 hektar. Dari 250 hektar ini 230 hektarnya diantaranya merupakan areal pertanian dan sempadan Sungai Ciketing dan Sungai Cibaregbeg di kedua desa tersebut.

 Sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang sendiri telah menetapkan 87.000 hektar lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan hingga 2030. (www.kompas.com).

TOD ini adalah salah satu proyek dari PT Kereta Cepat Indonesia China seabagai penopang penting investasi kereta cepat Jakarta-Bandung.

TOD adalah kawasan terpadu yang dibangun untuk menyokong stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Direktur Utama PT Wijaya Karya yang bergerak dibidang kontruksi Bintang Perbowo bisnis kereta api pada dasarnya kurang menguntungkan karena masa pengembalian investasinya yang panjang yakni sekitar 42 tahun.

Namun dengan adanya TOD ini akan mampu menekan masa pengembalian hingga 25-30 tahun (www.bisnis.com).Hingga saat ini pembebasan lahan untuk trase kereta cepat telah selesai dilakukan.

Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sedang untuk TOD masih dalam proses penyelesaian (www.liputan6.com).

Pembangunan TOD ini di satu sisi adalah bisnis uang yang menggiurkan bagi para pemilik modal. Namun di sisi yang lain bisa memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Yaitu ketika dalam proses pembangunannya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Dalam hal ini ketahanan pangan sebuah negara dipertaruhkan. Sementara itu di sisi lain kita melihat negara banyak melakukan impor pangan akhir-akhir ini. Ambil contoh beras yang diimport hingga 2000 ton.

Alasan pelaksanaan impor ini adalah demi menjaga keamanan pangan di tengah masyarakat. Hal ini tentunya kontradiktif dengan diberikannya ijin bagi pembangunan TOD yang disinyalir akan membuat lahan pertanian beralih fungsinya.

Kebijakan yang kontradiktif ini disebabkan adanya paradigma sistem Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Sistem yang menganut kebebasan kepemilikan bagi setiap orang. Setiap orang berhak memperkaya dirinya dengan jalan apapun.

Meskipun pada faktanya yang mendapatkan kebebasan kepemilikan ini hanya segelintir orang pemilik modal saja. Kebebasa ini dijunjung tinggi hingga tidak peduli apakah memberikan efek pada yang lain atau tidak.

Pembangunan TOD adalah dalam rangka mempercepat kembalinya dana investasi bagi pemilik modal. Pembangunan tersebut diberikan kebebasan meski nantinya akan memberikan peluang adanya alih fungsi lahan pertanian. Dalam hal ini pertahanan pangan negara kita benar-benar dipertaruhkan.

Islam menempatkan kecukupan pangan sebagai tanggung jawab Kepala Negara.
Rasulullah Shalallahu'Alaihi Wassalam bersabda,

“Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” ( HR. al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu).

Maka keberadaan ketahanan pangan Daulah Islam benar-benar dijaga sehingga rakyat tidak sampai kelaparan dan pangan dijaga ketersediaannya.

Ketersediaan pangan sendiri erat kaitannya dengan produksi pangan. Untuk menjaga tersedia pangan negara maka produksi pangan harus ada pada level yang mencukupi kebutuhan masyarakat orang per orang.

Disinilah proses distribusi diperlukan agar masing-masing orang yang tinggal di Daulah Islam bisa mencukupi kebutuhan pangannya. Dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan ini maka negara harus menjaga agar lahan yang digunakan untuk produksi pangan mencukupi dan tidak beralih fungsi.

Selain itu juga dengan cara menghidupkan tanah mati yang selama ini tidak difungsikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mensyariatkan aturan dalam hal ini. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,

"Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya"  (HR. Tirmidzi, Abu Dawud).

Tanah mati yang dihidupkan ini salah satu caranya dengan menanaminya atau menjadikannya sebagai lahan pertanian. Dengan ini akan menambah areal pertanian. Sehingga ketersediaan pangan bisa mencukupi dan mampu menjaga ketahanan pangan negara.[MO/ge]

Posting Komentar