Oleh :Ir.Farida Ummu Alifia 
Tangerang Selatan

Mediaoposisi.com-Industri penerbangan di Indonesia dikenal memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Namun sayangnya, pertumbuhan ini kurang bisa diimbangi dengan kualitas keamanan dan keselamatan bagi para penumpang.

Maraknya kecelaaan lalu lintas baik darat, laut dan udara akhir-akhir ini, mencerminkan buruknya sistem transportasi yang ada, dan lemahnya posisi penguasa  dihadapan  kapitalis sehingga berdampak buruk pada  jaminan  layanan publik. 

Kecelakaan pesawat   Lion Air JT 610 di perairan sebelah utara Karawang, Laut Jawa, Senin (29/10) lalu,  seolah-olah menunjukkan betapa sistem keselamatan transportasi udara  sangat rendah.

Merilis setidaknya ada sembilan maskapai asal Indonesia yang masuk kategori maskapai dengan tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan yang buruk.   Salah satunya maskapai dari  Lion Air.

Dengan menguasai hampir 40% pangsa pasar domestik, maskapai Lion Air yang   dimiliki keluarga Kirana ini terus berambisi memperbesar armadanya, kendati masih dihadapkan persoalan sumber daya manusia dan mis manajemen.

Dalam 18 tahun, armada ini    tumbuh menjadi maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia.

Melihat potensi  pasar, Rusdi menjual tiket murah dengan asumsi   market akan naik, cara inilah yang pertama kali, diperkenalkan oleh  Lion Air, di mana orang bersandal jepit bisa terbang, itu suatu hal yang revolusioner. 

Hingga maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) masuk menjadi salah satu maskapai dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Lion Air berada di posisi kedua setelah Vueling Airlines, maskapai penerbangan asal Spanyol.

Analisis Centre for Aviation (CAPA) menyebutkan pertumbuhan penumpang Lion Air kurun 2011-2012 naik hingga 34,6%.

Namun sejumlah insiden kecelakaan Lion Air, salah-satu yang terparah terjadi di Bandara Adisu-marno, Solo, November 2004, yang menewaskan 24 penumpangnya, dan Kecelakaan pesawat   Lion Air JT 610 diperairan sebelah utara Karawang Laut Jawa.

Senin (29/10) lalu menewaskan sekitar 189 penumpang, membuat maskapai ini tidak terlepas dari sorotan. Menurut Duddy Sudibyo, insiden tergelincirnya pesawat Lion Air di Solo itu membuat pimpinan maskapai itu "banyak belajar dan melakukan perbaikan diri".

"Salah satu perbaikan itu adalah terwujudnya fasilitas perawatan di Batam yang cukup besar. Sekarang, tinggal bagaimana meningkatkan mutu dari perawatannya," papar Duddy.

Menurutnya, perawatan itu bukan hanya menyangkut sumber daya manusianya, tetapi juga ketersediaan dana untuk membeli spare part (suku cadang) dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk merawat pesawat.

Persoalan lain yang pernah melilit Lion Air adalah keterlambatan yang dalam beberapa kasus membuat mereka dikritik tajam oleh konsumen pada awal 2015.

Keterlambatan puluhan penerbangan Lion Air ang berujung pada terlantarnya ratusan penumpang menjadi dasar Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi.

Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada 2014 menunjukkan Lion Air menjadi maskapai penerbangan dengan jumlah keluhan terbanyak.Rata-rata keluhan meliputi buruknya pelayanan ganti rugi tiket, keterlambatan dan keamanan bagasi, kata YLKI.

Abad 20 lalu tercatat hampir 11000 kecelakaan pesawat udara terjadi (Majalah Angkasa, All Right Recerved , Disigned by Kompas Cyber Media, Kecelakaan Pesawat Tercatat Pada Abad 20 Lalu, http://www.wikipedia.org.(11 April 2008).

Berdasarkan data statistik kecelakaan pesawat, kebanyakan pesawat udara mengalami kecelakaan karena faktor manusia.

Faktor kesalahan manusia (human error) umumnya sering terjadi dikarenakan beberapa hal seperti kondisi pilot yang kurang memiliki keahlian dalam menerbangkan pesawat atau pilot yang terus menerus mendapatkan tekanan dari perusahaan penerbangan untuk terbang melebihi batas waktu yang ditentukan.

kesalahan dalam pelayanan navigasi penerbangan, dan lain-lain. Hal tersebut umumnya terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran berbagai pihak mulai dari penumpang pesawat udara, perusahaan maskapai penerbangan.

pengelola bandara dan pihak lain yang terkait untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan teknis terkait keselamatan penerbangan, sebab dalam kegiatan penerbangan setiap pihak harus menerapkan prinsip zero risk untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan penerbangan.

Namun, hal tersebut bukan merupakan faktor utama sebab dapat juga kecelakaan penerbangan terjadi karena kesalahan teknis pesawat. Hal ini diindikasi dengan faktor sistem pesawat yang rusak.( Hisar Pasaribu, Mayoritas Kecelakaan Pesawat Akibat Faktor.
Manusia;Mhttp://empdinteraktif.com/hg/Jakarta/2003/03/05/brk,20030305-16;id.htm.28k,).

Technical error adalah penyebab kecelakaan pesawat udara karena faktor teknis, walaupun persentase dari kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor ini relatif kecil, akan tetapi seringkali berakibat fatal (Gunadi MDA, Kecelakaan Adam Air Akibat Organization Error, http://www.suarakarya.online.com/news.html (6 Juni 2008).

Salah satu faktor lain adalah organization error (kesalahan pengelolaan) yaitu pemeliharaan pesawat yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan, guna mengurangi maintenance cost (biaya perawatan) yang sewaktu waktu juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan (Ibid, Kecelakaan Pesawat Sepintas Seolah-olah akibat Human Error,Tetapi apabila diteliti sebenarnya adalah organization error).
 
Sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan Penerbangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait yang mengatur tentang Keselamatan Penerbangan.

seperti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, dan peraturan lain yang mengatur secara teknis mengenai Keselamatan Penerbangan.

Terdapat beberpa pihak yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya kegiatan penerbangan tersebut dengan baik yaitu:

Maskapai Penerbangan : adalah sebagai penyedia layanan pengangkutan melalui udara memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan penerbangan.

Sebagai salah satu stakeholders dalam kegiatan penerbangan, pengaturan tangung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan diatur secara spesifik.

Pasal 24 Ordonansi Pengangkutan

Pihak Produsen : Pesawat Udara Sarana angkutan yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan udara adalah pesawat udara.

Sebagai benda yang mempergunakan teknologi tinggi/canggih (hi-tech) pesawat udara tentunya dioperasikan secara sempurna dan berkualitas sehingga dapat berfungsi dengan baik dengan tingkat keselamatan yang terjamin.

Tahap pertama dari keselamatan penerbangan adalah desain dan konstruksi pesawat udara yang dapat terbang dengan selamat.   Suatu aspek yang patut diperhatikan pada desain dan konstruksi pesawat udara adalah aspek “crashworthines” suatu pesawat udara,

yaitu sifat-sifat atau karakteristik pesawat udara yang sedemikian rupa sehingga pada saat terjadinya kecelakaan pesawat udara yang seharusnya “survivable” tidak ada penumpang yang cidera atau luka parah.

Masalah desain dan kontruksi pesawat udara yang memenuhi syarat “crashworthiness” jelas menjadi tanggung jawab pihak produsen pesawat udara, yang sejak awal pembuatan desain tempat pembangunan pesawat secara utuh harus memperhatikan hal tersebut.( Pasal 165 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan) 

Pengelola Bandar Udara : Salah satu subjek yang terkait dalam kegiatan penerbangan adalah prasarana penerbangan yaitu Bandar udara (bandara) dengan alat bantu dan fasilitasnya mulai dari alat bantu navigasi penerbangan yang paling mutakhir sampai ruang tunggu yang cukup   nyaman bagi penumpang

Perencanaan pembangunan dan pengoperasian Bandar udara harus memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan yang secara internasional tercantum dalam Annex 14 Convention on International Civil Aviation.

24 Ketentuan ini diadopsi dalam ketentuan nasional berupa Keputusan Menteri Perhubungan RI No.47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara.

Pilot dan Awak Pesawat Udara : Suatu unsur utama dalam kegiatan penerbangan adalah kapten penerbang /pilot pesawat udara, Karena sebagai awak pesawat udara, pilot sangat menentukan jaminan keselamatan dan kualitas layanan penerbangan.

Seorang pilot jika ditinjau dari beberapa aspek adalah orang pilihan yang tidak boleh memiliki cacat rohani dan jasmani. 

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan.

penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Islam Menjamin Keselamatan Transportasi Fasilitas umum merupakan bagian dari kepemilikan umum termasuk di dalamnya adalah transportasi. Kepemilikan umum adalah hak yang diberikan oleh syara’ kepada komunitas/umat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bersama-sama.

Menjadi kewajiban negara mengambil peran dalam pengelolaan moda transportasi massal. Sebab pelayanan transportasi merupakan fasilitas umum yang termasuk kepemilikan umum.  Sehingga keamanan dan keselamatan dalam transportasi massal tidak akan diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian.

Tapi atas dasar kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan publik kepada rakyatnya. Dengan demikian, mutu jasa transportasi yang selama ini diskriminatif, menyengsarakan, dan membahayakan masyarakat akibat orientasi bisnis dapat dihindari.

Hal ini hanya dapat terwujud jika Islam diterapkan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan dalam sistem bobrok kapitalisme yang justru memandang nyawa manusia dengan harga murah.

Sayangnya kepemilikan umum di negeri ini dikelola oleh korporasi milik para kapitalis. Negara hanya sebatas regulator saja, dan tidak mampu mengatur bahkan mengontrol korporasi dalam usahanya, sehingga tidak dapat mensejahterakan rakyat, bahkan  menjadi dilema yang menyengsarakan rakyat.

Sebab pihak kapitalis bukan mengedepankan pelayanan, tetapi mencari keuntungan. Kesalahan paradigma inilah yang mengantarkan keselamatan konsumen menjadi dagangan.

Padahal sejatinya penyediaan moda transportasi massal yang aman, nyaman, murah bahkan gratis adalah kewajiban negara. Sebab keamanan dan jaminan keselamatan dalam bertransportasi menjadi hak semua warga negara.[MO/ge]




Posting Komentar