Oleh : Zai 
(aktivis mahasiswi)

Mediaoposisi.com-Tingkat sekulerisme Indonesia nampaknya semakin menjadi-jadi. Publik kian diherankan dengan kebijakan-kebijakan yang semakin jauh dari syariah. Asal ada manfaat apapun menjadi halal, begitulah prinsipnya.

Beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan dana nonhalal untuk kemaslahatan umat.  Hal itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI di Ancol, Jakarta, pada Kamis(8/11) yang dipimpin Ketua MUI yang juga menjadi cawapres nomer urut 01 Ma’ruf Amin.

“Dana nonhalal wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat” ujar ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin saat dihubungi.

Dana nonhalal yang dimaksud MUI adalah segala pendapatan Bank Syariah yang bersumber dari kegiatan yang tidak halal.

Ma’ruf menjelaskan bahwa dana nonhalal merupakan segala bentuk pemasukan Bank Syariah yang bersumber dari kegiatan yang tidak halal. Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan nonhalal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman.

Menurutnya, dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan bank syariah dan harus digunakn untuk kegiatan-kegiatan sosial.

Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, “Bentuk-bentuk penyaluran dana nonhalal yang boleh seperti sumbangan untuk penanggulangan korban bencana, penunjang pendidikan seperti  masjid dan musala, fasilitas umum yang memiliki dampak sosial” Tuturnya. 

Mencengangkan sekaligus mengherankan ulama yang seharusnya membimbing umat kejalan syariat justru dengan lantang melegitimasi kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Bukankah ulama seharusnya menjadi orang yang berada digarda terdepan jika ada pelanggaran syariat?

Inilah yang dimaksud sekulerisme yang menjadi-jadi, agama tak lagi berhak mengatur kehidupan manusia bahkan secara langsung disampaikan oleh ulama yang dipercaya sebagai panutan umat.  Telah terbukti bahwa sistem sekuler telah mereduksi loyalitas umat terhadap syariat.

Tentu kebijakan ini wajib dikritik karena telah bertentangan dengan syariat. Tak perlu seorang ulama bahkan orang awampun paham yang namanya haram wajib untuk ditinggalkan tanpa nanti, tanpa tapi apalagi kompromi.

Itulah mengapa kita wajib mencampakkan sistem sekuler dan menerapkan sistem Islam yang mampu menjaga umat agar terus terikat dengan syariat.[MO/ge]


Posting Komentar