Oleh :Suhaeni, S.P., M.Si
"Dosen Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang"


Mediaoposisi.com-Lahan sawah di Indonesia kian hari kian menyusut. Hingga kini lahan pertanian tersisa 7,10 juta hektar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan baku sawah nasional 2018 hanya sebesar 7,10 juta hektar.

Jumlah yang kian menyusut ketimbang lima tahun lalu yang tercatat 7,75 juta hektar.  Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, menyatakan dalam 10-15 tahun terakhir seluas 900.000 hektar lahan sawah mengilang.

Sebagai bahan perbandingan, Pada tahun 1990, luas lahan baku sawah nasional mencapai 8,48 juta hektar. Sepuluh tahun berlalu, luasnya berkurang hingga angka 8,15 juta hektar. Kemudian pada 2009, luas lahan baku sawah nasional tercatat 8,1 juta hektar.

Karawang adalah salah salah satu Kabupaten yang mendapat julukan sebagai lumbung padi nasional. Selain itu juga menjadi pusat industri nasional yang diburu oleh ribuan investor baik nasional maupun internasional. Tercatat saat ini ada sekitar 1.600 pabrik berdiri di Karawang.

Banyaknya Industri dan efek domino yang disebabkan berdirinya usaha sektor jasa, seperti perumahan, kontrakan, hotel dan tempat hiburan lainnya menimbulkan semakin menyusutnya lahan pertanian dan dampak sosial di tengah masyarakat, terutama para petani.

Sehingga tak heran jika masyarakat khawatir dengan fenomena ini. Bisa jadi predikat lumbung padi yang disematkan pada kota Karawang akan hilang karena semakin menggilanya alih fungsi lahan. Ujungnya terjadi rawan pangan.

Apalagi dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, lahan pertanian di sekitar kota bisa dialihfungsikan sebagai kawasan pertumbuhan baru. Tujuannya untuk mewadahi kawasan perkotaan dan area bisnis.

Sehingga area sawah di tepi jalan utama dipastikan bakal habis. Memang, alihfungsi lahan pertanian di sisi jalan tetap dibatasi. Hanya sawah dengan radius 200 meter dari sisi jalan saja yang bisa dialihfungsikan. Namun faktanya alih fungsi lahan tetap terjadi pada lahan pertanian yang jauh dari jalan utama.

Entah karena kurangnya sosialisasi pemerintah atau karena kurang seriusnya pemerintah menindaklanjuti pelanggaran ini. Jika pemerintah serius, maka janganlah memberikan izin pembangunan.

Menurut Asep, Praktisi hukum asal Karawang, kendati RTRW hanya membolehkan alihfungsi lahan pada areal sawah dengan radius 200 meter dari tepi jalan, kenyataannya alihfungsi tetap terjadi pada sawah yang terletak jauh dari pinggir jalan utama.

Kabar teranyar, Kota Karawang tepatnya Kecamatan Telukjambe Barat akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Rencananya akan mencaplok lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), seperti dilansir dari Kompas.com (9/10/2018). Jika hal ini dibiarkan, maka ketahanan pangan kian terancam. Butuh solusi tuntas dalam mengatasinya.

Solusi Islam Mengatasi Rawan Pangan

Sebenarnya pemerintah sudah menggagas beberapa solusi dalam menghadapi permaslahan lahan pertanian dan bahkan sebagian sudah diimplementasikan.

Namun, solusi tersebut tampaknya hanya solusi teknis belaka. Tanpa memasukkan syariah islam sebagai hukum yang mampu mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh, masalah kepemilikan lahan petani yang sempit.

Data menunjukkan umumnya para petani Indonesia khususnya di Kabupaten karawang  tergolong petani gurem dengan luas garapan rata-rata 0,5 Hektar bahkan kurang dari itu.

Solusinya? Ada yang menggagas, agroindustri pedesaan harus dibangun untuk merasionalisasi (mengurangi) jumlah petani yang memiliki lahan sempit. Ini artinya, petani hanya dianjurkan alih profesi,

sementara masalah mendasarnya sendiri tidak terselesaikan, yaitu kepemilikan lahan yang sempit. Solusi ini juga jelas tidak menggunakan syariah Islam yang sebenarnya telah mengatur bagaimana seseorang dapat memiliki lahan.

Contoh lain, masalah lahan tidur. Solusinya kadang hanya dijelaskan secara global saja, misalnya dengan memanfaatkan lahan tidur untuk memberdayakan masyarakat. Namun, bagaimana caranya, dan apakah syariah Islam punya solusi untuk masalah itu, tidak dijelaskan.

Padahal syariah Islam punya solusi untuk mengatasi lahan-lahan tidur yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Tulisan ini bertujuan menerangkan hukum-hukum syariah Islam terkait lahan pertanian dan kebijakan pertanian dalam Islam.

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian (al-intaj az-zira’i) dan meningkatkan kualitas produksi pertanian, Islam juga telah menggariskan kebijakan pertanian (as-siyasah az-zira’iyyah) Islam juga telah menggariskan kebijakan pertanian (as-siyasah az-zira’iyyah) (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 185-190).

Kebijakan pertanian ini secara garis besar ditempuh dengan dua metode. Pertama, intensifikasi (at-ta’miq), misalnya dengan menggunakan pembasmi hama, teknologi pertanian modern, atau bibit unggul. Intensifikasi ini sepenuhnya akan dibantu oleh negara.

Negara akan memberikan (bukan meminjamkan) hartanya kepada para petani yang tidak mampu agar petani mampu membeli segala sarana dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Ini sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang memberikan sarana produksi pertanian kepada para petani Irak untuk mengelola tanah pertanian mereka. (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 119).

Kedua, ekstensifikasi (at-tawsi’). Ini ditempuh antara lain dengan menerapkan Ihya’ al-Mawat, Tahjir dan Iqtha’ (memberikan tanah milik negara). Negara juga akan mengambil alih secara paksa lahan-lahan pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun.

Syaikh Abdurrahman al-Maliki juga menegaskan, selain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi di atas, kebijakan pertanian juga harus bebas dari segala intervensi dan dominasi asing, khususnya dominasi negara-negara Barat imperialis (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 187).

Jika hukum-hukum lahan pertanian dan kebijakan pertanian di atas diterapkan, masalah-masalah lahan di Indonesia khususnya di Karawang kiranya akan dapat diselesaikan dengan tuntas. Masalah lahan yang sempit, misalnya, dapat diselesaikan dengan menerapkan hukum Ihya’ al-Mawat.

Seluruh rakyat baik Muslim maupun non-Muslim akan mendapat kesempatan memiliki tanah dengan mekanisme Ihya’ al-Mawat; atau dapat pula dengan menerapkan hukum Iqtha’, yaitu negara memberikan tanah miliknya kepada rakyat.

Dari mana negara memperoleh lahan ini? Negara memiliki tanah dari lahan-lahan tidur yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut.

Negara akan mengambil-alih lahan-lahan tidur yang terlantar itu secara paksa, lalu lahan-lahan itu diberikan secara gratis kepada petani yang mampu mengelolanya. Negara pun akan membantu petani jika mereka tidak mampu mengelolanya.

Penting untuk mengatasi cengkeraman asing dalam dunia pertanian di Indonesia. Selama 20 tahun terakhir (sejak 1990-an), pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market).

Dengan kata lain, kebijakan itu tidak pro-petani atau pro-rakyat, melainkan pro-kapitalis (imperialis).

Kebijakan yang didiktekan IMF dan World Bank  itu pada faktanya sangat destruktif; antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, dll.).

dan pengurangan peran Pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya mengubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah).

Cengkeraman asing ini harus disikapi dengan tegas berdasarkan kebijakan pertanian dalam Islam di atas. Kebijakan pertanian yang pro-kapitalis itu wajib dihentikan secara total, untuk selanjutnya diganti dengan kebijakan pertanian islami berdasarkan syariah Islam semata.[MOan]




Posting Komentar