Oleh: Isna Yuli
(Women Movement Institute)
Mediaoposisi.com-  Dikutip dari Republika.co.id waketum MUI Yunahar Ilyas mengatakan “MUI berharap, tidak ada ‘perang ulama’. Jangan sampai umat terbelah. Karena itu, ini memerlukan kearifan semua pihak, terutama elitenya. Elitenya yang mesti tampil jangan sampai menggunakan kata-kata yang bisa memecah-belah,” kata dia. Diluar dari pendapat waketum MUI, narasi yang digaungkan menjelang pilpres gerakannya hampir serupa dengan apa yang ada pada Pilgub DKI 2017. Dukungan tokoh agama dalam pilpres semakin jelas dihadapan umat. Tokoh agama dan ulama dipastikan terbelah menjadi dua kubu. Indikasi itu bisa terbaca sesaat setelah kubu petahana memilih KH. Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan dari MUI dan warga Gusdurian.
Sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno, meski tidak menggandeng Ulama sesuai rekomendasi ijtima’ Ulama I tapi mendapat dukungan penuh dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan sederet ormas Islam lain. Hal ini secara mutlak memang telah memecah keberpihakan suara Ulama. Kemunduran berpikir dan ketidakpahaman masyarakat dalam perpolitikan membawa mereka pada kondisi yang memprihatinkan. Masyarakat tak mampu lagi mengambil hukum untuk dirinya sendiri sehingga dalam setiap permasalahan mereka menunggu fatwa dari Ulama. Lantas bagaimana dengan saat ini? Dahulu Ulama menyerukan agar jangan memilih pemimpin yang tidak menepati janjinya, tapi saat ini mereka bergandengan tangan dengan pemimpin yang lalai dengan janji-janjinya. Bagai menjilat ludah sendiri dahulu beberapa elit politik nasionalis dengan tegas menolak Ulama masuk ke dunia politik, tapi saat ini mereka sendirilah yang mencari dan menggandeng ulama ke dalam politik praktis.
Tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Sepertinya prinsip itulah yang dipegang erat oleh kaum sekuler. Dengan membawa Ulama dalam gerbong politiknya, diharapkan dukungan akan banyak diterima terutama dari kalangan kaum muslim. Mencermati peran ulama dalam dunia perpolitikan, saat ini keterlibatan ulama memang sangat dibutuhkan apalagi dalam memilih seorang pemimpin Negara. Ulama seharusnya tidak memihak pada kelompok manapun, kecuali memihak pada nilai-nilai kebenaran sesuai Syariah Islam. Ulama juga harus faham dengan politik, akan tetapi tidak harus terjun dalam politik praktis. Masuknya ulama dalam politik praktis tidak menjadi pemecah persoalan bangsa, malah sebaliknya diyakini akan memecah suara dan persatuan umat Islam. Garis pemisah antara ulama saat ini semakin jelas terlihat. Beberapa ulama mendukung salah satu pasangan sedangkan yang lain mendeklarasikan diri mendukung yang lain. Tak berhenti pada dukangan saja, karena dalam perjalanannya dipastikan akan saling menyerang, menfitnah bahkan berlomba mencari kesalahan untuk saling menjatuhkan. Na’udzubillahi min dzaalik. Dalam Islam, ulama memiliki kedudukan yang istimewa, predikat warasatul anbiya melekat pada dirinya. Sehingga segala ucapan, tingkah laku serta kebijakan yang ia keluarkan akan diikuti oleh masyarakat. Ulama membimbing, membina dan menjaga umat agar selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan benar, Ulama menjaga umat dari kedzaliman, sehingga perannya ini mengharuskan sikap kritis terhadap peguasa. Sayang, peran tersebut luntur saat ulama masuk kedalam sistem politik prasktis ala demokrasi. Mau tak mau, ulama harus rela melonggarkan idealismenya dan melebur dengan kepentingan partai pendukungnya. 

Posting Komentar