Oleh: Mila Ummu Nadhira
(penulis pegiat dakwah dan pemerhati masalah umat)

Mediaoposisi.com- Tepat dua minggu, setelah gempa 7,4 SR disusul sapuan tsunami menerjang kota Palu-Donggala, dengan kekuatan tsunami di laut diperkirakan sekitar 400 km/jam. Wajar saja, ketika menghantam daratan daya rusaknya luar biasa. Menghancurkan infrastruktur.  (bbcnews.com). 

Mirisnya, kondisi para korban masih terkatung-katung tiada kejelasan. Sedih dan prihatin mendengar ribuan korban dinyatakan meninggal dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi mencari tempat perlindungan yang aman. Tersiar kabar,  hukum rimba yang menjadi acuan dalam menerima bantuan. Sebab semua serba sulit maka siapa yang kuat dia yang menang. (merdeka.com,  3 Oktober 2018).

Kabar banyaknya kasus penjarahan mengemuka dan sempat menjadi polemik.  Kemudian muncul kabar lain  bahwa pengungsi dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) saat mengantri untuk pembagian air mineral. Hartini, salah satu korban menyampaikan harapannya kepada pemerinta agar mereka tak dipandang sebagai pengemis. Sebab mereka hanya ingin bertahan hidup (tribunews.com 7 Oktober 2018).

Mengherankan cara pikirnya, memang sempat ya orang diterjang tsunami menyelamatkan dokumen seperti KTP dan sebagainya?

Tak hanya itu,  status tanggap darurat di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah pun akan berakhir  11 Oktober 2018, tepat 14 hari setelah bencana.  Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB,  Sutopo Purwo Nugroho. (liputan6.com, 07 Okt 2018). Padahal menurut  BNPB hingga Minggu (7/10/2018) diperkirakan masih ada 5.000 orang yang tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo, informasi tersebut disampaikan kepala desa. Tapi masih belum terverifikasi. (Kompas.com).

Pertanyaannya, mengapa kalau semua belum tuntas justru pemerintah terlalu cepat mengakhiri status tanggap darurat? Satu hal yang bisa ditunjuk sebagai biang masalahnya yaitu alasan anggaran yang terbatas.  Kok bisa ?

Ironi APBN Terbatas
Menteri Keuangan  Sri Mulyani mengatakan alokasi dana cadangan bencana dalam APBN selama tahun 200-2016 rata-rata mencapai 3,1 triliyun per tahun.  Padahal kerugian ekonomi akibat bencana nilainya mencapai Rp 22,85 triliyun. Masih ada gap sekitar 78 persen dari kebutuhan untuk memulihkan kondisi wilayah seusai  gempa.  Tidak bisa mengandalkan terus APBN.  Selain karena anggaran terbatas, mekanisme pengajuan tambahan dana membutuhkan waktu. Kurang Fleksibel.

Beban pendanaan seharusnya bisa dibagi antara pemerintah, swasta dan komunitas,“ katanya di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10), di acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group baru-baru ini.
Wapres Jusuf Kalla pun mengatakan negara kesulitan  apabila semua anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibiayai APBN. 

Becana terbesar tsunami Aceh, kita berterima kasih, Tanpa keterlibatan UN dan World Bank maka bencana tak bisa diselesaikan.” imbuhnya . Sedangkan  khusus kasus gempa dan tsunami Palu saja total kerugian mencapai Rp 1,06 – 2,4 triliyun. “Perlu anggaran yang besar .  Untuk mengurangi itu, perlu solusi terhadap aset negara maupun masyarakat.” (eramuslim.com, 13/10/20180)

Di sini, hitung-hitungan pemerintah atas aset atau harta yang dimiliki negara untuk mengurusi rakyatnya.  Tapi seberapa besarkah alokasi itu dibanding seluruh total APBN negara ini?  Menurut Anggota komis VIII DPR, Jhon Kenedy Azis,   tren alokasi anggaran kesiapsiagaan bencana, baik dana rutin maupun dana siap pakai baru sebesar 0,2 – 0,3 persen dari total APBN. (republika.co.id).

Kurang dari 1 persen ! Padahal untuk penanganan bencana, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana  (BNPB),  Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kebutuhan idealnya Rp 15 triliyun. Hampir setara 3 kali nilai proyek e-KTP yang bermasalah tahun anggaran 2011 lalu. Dan pemerintah terus mengurangi alokasinya setiap tahun. 

Ini menjadi ironi, di satu sisi bencana semakin meningkat, dana ternyata berkurang,”tuturnya.  Semua itu (15 T) akan dipergunakan utuk prabencana alias mitigasi bencana dan tanggap darurat pasca bencana. (jawapos.com, 22/12/2017). 

Sulit dipahami logika pikir pemerintah. Dengan kondisi Indonesia yang rawan bencana, sudah sewajarnya anggaran untuk pra dan pasca bencana itu besar.  Minimal seideal diharapkan BNPB-lah, 15 triliyun.  Tapi apa mau dikata, itulah kenyataan yang terjadi.

Beginilah ketika sistem Kapitalis diterapkan di negeri ini, bencana alam yang menimpa rakyat bukan dilihat sebagai tanggung jawab negara yang harus dituntaskan.   Tapi hanya dilihat dari sisi peristiwa yang merugikan dan menguras kas negara.  Mereka seolah tak punya empati dan upaya serius untuk membantu para korban. 

Tak hanya itu muncul pula keterlibatan asing membantu bencana.  Seperti yang dilansir baru-baru ini, Bank Dunia yang berkomitmen memberikan bantuan  (baca : pinjaman) kepada pemerintah RI untuk proses rehabilitasi  dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah  senilai  US$ 1 milyar atau setara 15 triliyun (kurs  Rp 15.000). 

Plus dana hibah   senilai US$ 5 juta, sebagai bantuan teknis  di bidang perencanaan.   Ini sudah termasuk bantuan tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang menjadi korban bencana dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. (detik.com, 14/10/2018).

Hal ini akan berdampak pada semakin kokohnya dominasi mereka kepada negeri ini karena “No Free Lunch” bagi Barat Imprealis. Sebab sejatinya hubungan dalam sistem Kapitalis adalah demi dan untuk keuntungan semata.  Walau  diselimuti kata-kata manis ‘bantuan kemanusiaan’ sekalipun.

Anggaran Bencana dalam APBN Khilafah 
Bagi yang muslim penting mengetahui apakah Islam sebagai sebuah ideologi, memiliki mekanisme menyelesaikan problem seperti ini.  Agar APBN sanggup menopang pembiayaan bencana, berapa pun besarnya.

Syariah Islam sudah mengatur bagaimana negara Khilafah mendapatkan sumber pemasukan untuk penanganan bencana, yakni:

Pos fa’iy (harta rampasan perang)
Ketika negara khilafah melakukan futuhat atau   penaklukan guna penyebaran Islam. Devisa negara yang berasal dari pos fa’iy sebagian dialokasikan untuk penanganan bencana alam.

Pos kharaj (pungutan atas tanah kharajiyyah),
Setiap negeri yang masuk Islam melalui jalan peperangan/ futuhat seperti Irak atau Mesir, juga negeri-negeri lain, telah ditetapkan oleh hukum syara sebagai tanah kharaj.  Tanah ini akan dipungut biayanya yang disebut uang kharaj, dimana besarannya diserahkan kepada pendapat/ijtihad khalifah.
Devisa negara dari tanah kharaj ini terbilang besar, seperti yang diperoleh dari tanah   Irak di masa Kekhilafahan Umar bin Khaththab. Dari pos kharaj ini sebagian akan dialokasikan untuk pos penanganan bencana. 

Pos milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum).
Di dalam negara Khilafah berbagai  kepemilikan umum seperti barang tambang migas, mineral, batu bara akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini sebagian akan dialokasikan untuk menangani bencana alam.

Pos dlaribah (pungutan atas kaum muslimin).
Ini bukan pajak. Bila dalam sistem kapitalisme pajak dijadikan urat nadi pereekonomian, termasuk dalam penanganan bencana, Islam menolak jauh- jauh konsep ini. Haram bagi negara memungut pajak dari rakyat. Akan tetapi manakala kas negara dalam keadaan minim sedangkan kebutuhan ri’ayah (mengurus) rakyat harus tetap berjalan, maka ada pungutan yang dinamakan dlaribah.
Perbedaannya dengan pajak adalah obyeknya.

Dlaribah hanya diambil dari warga muslim yang mampu/ kaya, tidak dipungut dari yang menengah apalagi yang tidak mampu. Warga nonmuslim bahkan sama sekali tidak diambil dlaribah-nya.
Dalilnya adalah keputusan Rasulullah Saw. yang beberapa kali meminta kaum muslimin untuk mengalokasikan hartanya untuk keperluan umum. 

Seperti  saat Beliau  memotivasi kaum muslimin untuk membeli sumur Raumah dari pemiliknya, seorang Yahudi. Hal itu perlu dilakukan karena saat itu Madinah kekurangan air bersih.  Akhirnya Utsman bin Affan ra. mewaqafkan tanahnya untuk membeli sumur itu. Rasulullah Saw. pun memuji ketulusan  Utsman bin Affan ra. Sampai saat ini sumur Utsman tersebut tak pernah berhenti mengalirkan air  meski telah berusia 1.400 tahun. (liputan6.com, 14/3/2018).

Maasya Allah. Demikianlah pembiayaan penanganan bencana menurut syariat Islam.  Sehingga kas negara mampu optimal menopang berbagai hajat hidup masyarakat, tidak hanya persoalan bencana.  Bahkan seluruh kebutuhan rakyat Khilafah, muslim maupun non muslim.

Dalam sistem Kapitalis solusi apapun termasuk dana penanggulangan bencana, pasti mengandalan pembiayaan dari sektor pajak atau hutang luar negeri berbasis riba.  Khusus untuk utang luar negeri, ini penyebab  negara kehilangan kepekaannya terhadap rakyat, sehingga negara cenderung tunduk kepada pemberi hutang.

Solusi ala Sekuler Kapitalis tadi justru akan mengundang bencana baru. Bila umat ingin APBN yang mampu mendukung mitigasi pra bencana dan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana, maka tak ada solusi lain kecuali campakkan sistem yang membuat kemampuan negara terbatas seperti sekarang ini.  Buang jauh-jauh sistem Sistem Sekuler Kapitalis peninggalan para penjajah.  Segera #GantiSistem dengan Islam Kaffah yang paripurna menuntaskan masalah, termasuk bencana.[MO/sr]


Posting Komentar