Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Hiruk pikuk hoax soal Ratna Sarumpaet belum juga reda. Kubu Jokowi, seperti mendapat energi baru -yang sebelumnya- tersudut menjadi pesakitan politik, menyerang dengan segenap daya dan upaya, menggoreng isu hoax untuk memukul kubu Lawan.,Tak cukup di sosmed, kubu Jokowi bermanuver politik menggunakan sarana hukum.

Munculah, Laporan ajaib yang disampaikan 'pengacara badut', membuat konstruksi korban hoax  sebagai pelaku bersama-sama pembuat hoax, meminta aparat penenggak hukum memprosesnya hingga tuntas. Tdk cukup itu, pengacara badut ini juga membawa isu hoax pada tuntutan pencoretan pencalonan capres tertentu kepada KPU.

Sejalan dengan pengacara badut, politisi badut di kubu Jokowi juga menabuh genderang yang sama. Ada yang usul hari hoax, ratu hoax, raja hoax, stop politik hoax, dan berbagai varian hoax dengan jenis, dan menu yang variatif. Tapi sayang, serangan itu sebentar saja.

Begitu 'energi hoax' digunakan untuk mempersoalkan kebijakan hoax, 66 janji kampanye hoax, pertumbuhan ekonomi hoax, dibarengi dengan fakta terpuruknya rupiah, terpuruknya ekonomi dan sulitnya rakyat mengakses kebutuhan hidup, kubu Jokowi keteteran.

Kepayahan, menangis meraung-raung, karena baru sadar isu hoax adalah senjata makan tuan. Ini persis jurus taichi master, energi lawan digunakan untuk memukul balik.

Terlepas dari itu semua, hoax baik sedikit atau banyak, baik terhadap rakyat atau kepada sesama, baik menimbulkan kerugian atau sekedar canda-candaan, apalagi hoax sebagai sebuah rekayasa politik, dalam Islam tidak pernah dibenarkan. Islam mengharamkan hoax, kecuali pada tiga keadaan : kondisi perang, membangun harmoni rumah tangga, mempersaudarakan dua orang muslim  yang bertikai. Selebihnya, hoax haram mutlak.

Namun, dalam demokrasi hoax adalah keniscayaan. Hoax, justru menjadi pilar  utama demokrasi. Mari kita teliti.

Hoax pertama, demokrasi mengklaim kedaulatan ditangan rakyat, rakyatlah yang memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan aturan melalui wakilnya di legislatif dan Pelaksananya di eksekutif yang dipilih secara langsung.

Namun, faktanya kedaulatan hukum ada pada pemodal. Pemodal, bisa mengintervensi legislatif untuk memesan sejumlah kebijakan dan UU. Karena itu wajar, Jika rakyat yang mayoritas muslim, mengharamkan zina, riba dan miras, tetapi UU produk wakil rakyat justru menghalalkannya. Lantas dimana klaim rakyat berdaulat ? Bukankah rakyat berdaulat itu hoax ?

Saat UU diterapkan, eksekutif bisa mengintervensi sesuai pesanan pemodal. UU Minerba mewajibkan pembuatan smelter, freeport mengintervensi eksekutif, eksekutif tak berdaya memberi sanksi freport dan memaksanya bikin smelter. Lantas dimana klaim rakyat berdaulat ? Bukankah rakyat berdaulat itu hoax ?

Hoax kedua, demokrasi dibuat dari, oleh dan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi setelah pemimpin dipilih, mereka berlepas diri dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemimpin, menghamba kepada pemodal dan para kapitalis, baik asing maupun aseng.

Saat rakyat meminta demokrasi, untuk mengalokasikan anggaran negara yang berasal dari duit pajak rakyat, untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk anggaran pertolongan bagi para korban musibah gempa, nyatanya itu tidak terjadi.

Triliunan duit rakyat, faktanya digunakan untuk menjamu para bankir, para rentenir internasional, para pelaku zina dengan ibu kandung. Lantas dimana klaim demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat ? Dari dan oleh bisa jadi, tapi untuknya untuk kepentingan kapitalis asing dan aseng.

Hoax ketiga, katanya demokrasi memberi kebebasan rakyat berbicara, memberi jaminan kebebasan berpendapat. Tapi kenapa rakyat yang memiliki aspirasi berbeda, menginginkan perubahan, ogah dan bosan dengan pemimpin dan sistem lama, dipersekusi ? Dikiriminalisai ? Ulama ya ditangkapi ? Ormasnya di kerjai ?

Karena itu, wajar dalam politik demokrasi hoax dihalalkan. Sikut kanan kiri, fitnah depan belakang, bahkan 'membunuh' lawan atau kawan politik itu lumrah. Demokrasi  tak punya standar nilai, demokrasi hanya mengenal pragmatisme.

Demokrasi tidak mengenal halal haram, wajib sunnah, haram makruh. Dalam demokrasi semua serba mubah (boleh), bahkan membangun ekonomi justru dengan pilar berzina dengan ibu kandung.

Jika sudah demikian, Anda masih percaya demokrasi ? Anda tidak tergerak segera kembali pada syariat Islam ? Pikirkanlah, wahai jiwa yang masih dikaruniai akal.[MO/sr]

Posting Komentar