Oleh : Nasarudin Joha


Mediaoposisi.com-Kedua pernyataan Ratna Sarumpaet (RS), baik pengakuan awal dianiaya, atau release kedua operasi plastik, secara hukum tidak bernilai. Keduanya, barulah sebuah pernyataan yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak bisa dijadikan dalih hukum memproses sejumlah pihak dengan dalih kedustaan RS.

Pernyataan baru bernilai, ketika dilakukan proses hukum terhadap RS, pernyataan kemudian diucapkan dibawah sumpah didalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan dalam keterangan yang terbuka untuk umum, seseorang bisa saja memberikan keterangan sesuai BAP, bisa juga menyimpang BAP.

RS dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bisa memberikan keterangan :

Pertama, memberikan keterangan sesuai pernyataan yang dirilis kedua, bahwa dirinya melakukan operasi plastik. Dan ini, pengakuan kedustaan oleh RS.

Kedua, RS kembali pada pernyataan pertama, yakni adanya penganiayaan. Dan ini, RS kembali kepada pernyataan awal dan mengklarifikasi pernyataan kedua yang dusta.

Kedua pilihan ini akan membebani RS, baik pernyataan awal maupun pernyataan kedua. Hanya saja, pernyataan ini, setelah diambil dibawah sumpah, setelah dikuatkan sebagai sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah sah dijadikan dasar untuk memburu pihak-pihak lainnya yang dianggap melanggar hukum. Kenapa ? Karena pernyataan ini tidak akan berubah lagi.

Sebab, aktivitas perburuan kepada pihak tertentu, padahal pernyataan RS adalah pernyataan menyendiri, tidak ada saksi yang menguatkan, baik untuk menguatkan pernyataan awal, atau menegaskan pernyataan kedua, keduanya dapat dipahami sebagai satu manuver politik. Baik karena 'keterpaksaan' atau merupakan 'sebuah rencana dan keinginan'.

Bukan hanya RS, setiap orang dapat dalam kondisi 'keterpaksaan' atau merupakan 'sebuah rencana dan keinginan'. Baik berkaitan dengan RS atau terpisah dengan RS.

Karenanya, isu RS ini jika ditindak secara hukum dapat memicu ketegangan politik, dan : baik pihak yang diuntungkan maupun pihak yang dirugikan, keduanya akan mengerahkan segenap energi dan sumber daya untuk saling menyerang dan mempertahankan diri.

Persoalan ini menjadi runyam, karena terjadi di masa kampanye politik, masa menjelang suksesi politik, dimana kedua kubu memiliki visi yang sama : ingin menang. Dalam kamus kemenangan politik, cara bukanlah soal yang penting adalah tercapainya tujuan. Dalam konteks itulah, hukum bisa menjadi komoditi politik, hukum bisa menjadi sarana politik, baik untuk memenangkan kontestasi atau mempertahankan kekuasaan.

Yang berat adalah bagi RS, baik konsisten pada pernyataan pertama, atau tetap menguatkan pernyataan kedua. Padahal, boleh jadi keduanya terjadi dibawah 'tekanan' atau keduanya bagian dari 'rencana dan keinginan'.

Yang menjadi soal, adalah besarnya visi kemenangan antara kedua kubu. Jika pemilu dan Pilpres berakhir, bukan berarti menjadi akhir dari babak perseteruan dan pertarungan. Boleh jadi, polaritas politik mengental dan membuat elemen politik 'terpisah' membuat kubu dan bagan masing-masing.

Sampai saat ini, tidak ada pernyataan yang menyejukan dari kedua kubu. Kubu pro maupun yang kontra, semua saling serang dan mengumumkan kemenangan. Jadi, apa yang akan terjadi pada masa depan bangsa ini ? Madesu ?

Ironisnya, hiruk pikuk ini terjadi ditengah duka, ditengah keadaan saudara kita yang bertaruh nyawa untuk menyambung hidup pasca bencana. Semoga, Allah SWT mengampuni kita semua, dan menyelamatkan bangsa ini.[MO/an]

Posting Komentar