Mediaoposisi.com-Pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDI Perjuangan memiliki Badan Intelijen Negara (BIN) sehingga nampak kuat dan partai lain ingin menjadi mitra koalisi.

Rocky mengatakan hal tersebut dalam diskusi yang dihelat PolMark Indonesia bertajuk Dari Pilkada 2015-2018 dan Peta Baru Pilpres 2019 di Hotel Veranda, Jakarta, Kamis (18/10).

"Karena ada BIN," ucap Rocky.

Bung Rocky  tidak sepakat jika PDIP dikatakan kuat lantaran memiliki ideologi Sukarnois.

Rocky justru  menganggap figur ketua umum Megawati Soekarnoputri juga bukan faktor utama PDIP menjadi nampak kuat dan didambakan partai lain untuk dijadikan mitra koalisi.

"Apa kekuatan PDIP? Sukarnois? Enggak. Figur Megawati? Enggak," kata Rocky.


Pelantikan BG


Disinyalir juga ada isu barter atau deal  politik diangkatnya BG jadi KaBIN.sebagaimana yang di lontarkan oleh Yusril Izha Mahendra yang mengatakan, ada deal politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon kepala BIN.(merdeka.com)

"Para politisi dan analis meyakini bahwa kalau Pak Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai kepala BIN, maka PDIP akan mendukung Basuki T Purnama (Ahok) pada pilkada mendatang. Itulah yang sudah diprediksi dalam bargain politik ini," kata Yusril di Jakarta, Minggu (4/9).

Ia berpendapat, meski di internal PDI Perjuangan menentang hal tersebut, namun arah semakin terlihat karena di internal partai berlambang kepala banteng itu terus memberi sinyal mendukung calon petahana.

"Kita menganggap kecenderungan terbesar tetap akan mendukung Pak Ahok," ucap Yusril.(merdeka.com)

"Tetapi, kalau pandangan itu tak terbukti, dan PDI-Perjuangan mendukung yang lain, ini akan menjadi keuntungan," ujar beliau.

Mengingat  ada unsur elastilitas Hukum yang memihak kepada penguasa di dalam  RUU Intelijen.Pasal 32 RUU Intelijen (draft akhir) contohnya, “BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman … Lalu di pasal 33 ayat (1) dinyatakan penyadapan itu “dilakukan berdasarkan Undang-undang ini“. Ayat(2) “Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi” itu: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara … Ayat (3), Penyadapan itu “dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.[MO/an]


Posting Komentar