Oleh: Dahlia, SE 
(PJ Media Konda)

Mediaoposisi.com- Seiring dengan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, persoalan lain pun tidak ketinggalan ikut menambah suasana duka dan kesibukan yang seakan tidak ada habisnya. Salah satunya adalah persoalan impor pangan yang nampak tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Bahkan, persoalan impor pangan ini merupakan persoalan yang sebenarnya sudah sering terjadi.

Hampir setiap tahun kita disibukkan dengan pro-kontra impor bahan pangan mulai dari beras, daging sapi, hingga bawang merah. Ada banyak persoalan yang menyebabkan pro-kontra impor bahan pangan ini selalu terjadi. Salah satunya data yang digunakan untuk membuat kebijakan yang bersumber dari instansi seringkali tidak sinkron satu sama lain. Apalagi pada tataran perumusan dan kebijakannya di lapangan.

Rencana datangnya 2 juta ton beras memicu perang kata di antara pejabat negara yang terakhir dipanaskan oleh beda sikap antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Budi Waseso. Dirut Bulog ini menyayangkan kebijakan Menteri Perdagangan yang melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tersebut. Budi Waseso bahkan menyatakan bahwa gudangnya tengah penuh dengan stok beras yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga Juni 2019. Tak tanggung-tanggung Bulog juga telah menyewa gudang di beberapa daerah dengan biaya 45 miliar demi menampung surplus beras nasional. tempo.co, Jakarta, (18/9/2018).

Pasalnya Enggartiasto malah sinis menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa penuhnya stok beras di gudang Bulog bukanlah urusannya. Tak ayal Budi Waseso pun bingung, sebab kegiatan yang Bulog lakukan juga tugas dari pemerintah. Menurut Buwas seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat dan bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.

Sementara itu, menurut Menteri Pertanian Arman Sulaiman pada dasarnya saat ini pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup. Sebab, ada 47 ribu  ton pasokan beras di pasar induk beras cipinang (PIBC). Angka ini dua kali lipat dari batas aman sebesar 25.000 ton. Oleh karena itu, tidak ada alasan masyarakat mengkhawatirkan pasokan beras di dalam negeri, detik.com, (18/9/2018)

Lebih lanjut, Amran memastikan saat ini beras yang diimpor oleh perum Bulog masih berada di gudang. Beras tersebut disiapkan sebagai cadangan sehingga belum keluar ke pasaran.

Ekonom Indonesia Rizal Ramli turut ambil suara mengkritik kebijakan Kementerian Perdagangan. Rizal Ramli menduga bahwa impor beras dari Kementerian Perdagangan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri adalah permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintahan tempo.co, Jakarta, 20/9/2018).

Kritik Rizal Ramli sebenarnya sangat beralasan karena di era neokapitalisme saat ini tentu tidak mungkin ada kebijakan-kebijakan kreatif bermotif  laba, kecuali memang ada afiliasi pemodal di belakangnya. Hal ini di telusuri oleh komentar yakni dugaan adanya mafia pangan. Apalagi beras adalah bahan pangan pokok. Setiap orang pasti membutuhkan dan membelinya. Jadi, permainan harga dan kartelisasi beras jelas berpotensi menghasilkan laba berganda.

Inilah realitas kapitalisme sekuler yang meniscayakan ekonomi riba. Pemodal kuatlah yang menguasai pasar dan memainkan harga pasar. Sistem ekonomi kapitalis juga telah menjadi penyebab mengapa ada 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan, padahal Indonesia surplus beras. Ironis buruknya pengelolaan dan distribusi telah menjadi rapor merah penguasa.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan pengaturan sistem ekonomi Islam. Di mana, prinsip politik ekonomi Islam adalah terjaminnya pemenuhan hajat hidup masyarakat seluruhnya. Bukan hanya dalam angka yang sifatnya normatif, tetapi kepastian hingga per individu terpenuhi kebutuhannya.

Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi per individu. Seorang pemimpin akan dimintai pertangung jawaban di hadapan Allah atas perihal kepemimpinannya kelak, termaksud apabila ada satu saja diantara rakyatnya yang kelaparan. bahwa Rasulullah SAW bersabda “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya...(HR. Bukhari dan Muslim).

Syariah Islam juga menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah-tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas produktifkan, bisa dihidupkan oleh siapa saja, baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkan atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkan itu. Rasulullah SAW bersabda :

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR Tirmidzi dan Abu Daud).

Selanjutnya, siapapun yang memiliki tanah baik dari menghidupkan tanah mati atau dari warisan, membeli, hibah, dan sebagainya, jika ditelantarkan selama 3 tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan atas tanah itu hilang. Tanah yang ditelantarkan pemiliknya 3 tahun berturut-turut tersebut diambil oleh negara dan didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya, dan  tentu dengan memperhatikan kesimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil. Abu Yusuf meriwayatkan dalam kitab al-Kharaj dan Umar bin al-Khatab berkata:

“Tidak ada hak bagi orang yang memagari tanab mati setelah 3 tahun”.

Syariah Islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik. Dalam Islam negara wajib menghilangkan dan memberantas distorsi pasar seperti penimbunan, kanzu mall, riba, monopoli, dan penipuan. Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi tersebut untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk mengambil keuntungan secara tidak benar.

Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, kita dapat belajar dari Rasul SAW yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai khatib untuk mencatat hasil produksi khaibar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply dan domain bukan dengan kebijakan.

Anas ra,  menceritakan “Harga meroket pada masa Rasulullah SAW, lalu mereka (para sahabat) berkata ya Rasulullah “patok lah harga untuk kami”, maka beliau bersabda “Sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezeki. Aku sungguh ingin menjumpai Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutKu karena kesulitan dalam hal darah dan harta” (HR at Tarmizi, ibnu Majah, Abu-Daud, ad-darimi, Ahmad).

Islam memberikan pengaturan pengelolaan pasar sehingga penetapan harga dijaga, disesuaikan dengan supply dan domain. Tidak terjadi pematokan harga, menjaga pasar dari segala bentuk penipuan, penimbunan, dan jual beli yang terlarang,  dan sebagainya. Dengan demikian penjagaan negara terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan terpenuhi seluruhnya dan adil.

Inilah kehidupan yang akan menghantarkan kita kepada kesejahteraan dan keadilan yang merata. Kebijakan yang dilandaskan pada hukum Allah saja, bukan untuk kesenangan segelintir orang dan menggadaikan kehidupan masyarakat luas.[MO/sr]

Posting Komentar