Oleh: Anis Khurasatun Nisa' S.Pd

Mediaoposisi.com- Indonesia adalah negara agraris,  "gemah ripah loh jinawi " adalah ungkapan yang disematkan mengingat kekayaan alam yang melimpah dan tanahnya yang subur.  Posisi Indonesia yang strategis dari sisi geografis terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi,  hingga banyak jenis tumbuhan yang bisa ditanam

Di lingkungan pedesaan  padi menjadi kebutuhan pokok yang harus ditanam,  mengingat ini adalah makanan pokok bagi manusia secara umum khususnya bagi rakyat Indonesia. Jika di kelola dengan baik harusnya Indonesia bisa menjadi lumbung padi dunia,  tapi sayang pemerintah tidak fokos dan tanggap dalam persoalan pertanian,  hingga negeri yang kaya ini harus melakukan impor beras dan hasil pertanian lainnya.

Lucunya negeri ini kaya,  rakyat yang mata pencaharian sebagai petani banyak,  tetapi kehidupan petaninya jauh dari kata sejahtera,  logikanya jika padi adalah tanaman yg hasilnya dibutuhkan orang banyak tapi kenapa petaninya tidak bisa hidup layak....?

Negara kaya yang  salah kelola,  ditanah yang subur justru ada kebijakan impor beras,  petani tak punya daya menentukan harga,  karena harga beras ditentukan oleh pengusaha. 

Jika bagi pengusaha dirasa kurang menguntungkan maka impor menjadi pilihan,  ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya kartel pangan,  koorporat/pengusaha lebih melirik beras luar negeri, misal dari Thailand harga beras Rp 6000 dan sekitar Rp 7000 saat sampai Indonesia,  sedang dalam negeri harga beras Rp 10000 per liter,  perbedaan kos ini yang menggiurkan bagi pengusaha hingga mampu mendesak pemerintah untuk membuka kran impor.

Ekonom Rizal Ramli menuding kebijakan impor beras oleh Menteri Perdagangan,  Enggartiasto Lukito ditengah ketersediaan beras adalah permainan kartel produk pangan yang selalu menempel pada pemerintah.  Akibatnya pemerintah tak berkutik menghadapi tekanan impor,  dan kebijakan impor pun ada pada saat musim panen dan stok beras di gudang bulog masih melimpah.

Polemikpun terjadi antara Mendag dan Derut  Bulog Budi Waseso.  Menurut Buwas stok beras cukup hingga juni 2019, jika mendag memaksa impor beras persoalan beras impor akan di taruh di mana..?. Dalam kondisi harusnya pemerintah bisa mengambil kebijakan peningkatan hasil pertanian bukan dengan impor,  kalau khawatir bulan juli 2019 kurang stok.

Sektor pertanian dalam pandangan Islam
Islam adalah agama yang sempurna,  jika diterapkan secara kaffah pada seluruh lini kehidupan maka mensejahterakan rakyat khususnya petani menjadi hal yang mudah.

Ada niat serius untuk mengembangkan sektor pertanian,  negara akan memperhatikan sektor pertanian karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan pangan manusia,  yaitu pemetaan lahan-lahan subur untuk dikelola dengan maksimal disektor pertanian dan bukan untuk sektor industri.

Negara akan terus mengembangkan,  melakukan penelitian memunculkan varietas-varietas baru yg bisa mendongkrak hasil pertanian,  dengan pengembangan bibit unggul dan tahan dengan kondisi cuaca yang terus berubah-ubah.

Negara menjamin kemudahan dan ketersediaan pupuk dan obat pertanian dengan harga terjangkau dan murah hingga petani bisa menurunkan biaya produksi.

Negara menjamin adanya peralatan modern yang memudahkan patani dalam mengolah lahan

Negara menjamin modal bagi petani yang tidak mampu dan yang membutuhkan tambahan modal untuk biaya produksi dengan gratis atau pinjaman tanpa bunga (riba) dari baitul mal.

Negara menjamin kesejahteraan hidup petani dengan kemudahan akses penjualan hasil panen,  ketersediaan pasar dan industri pengolahan makanan hingga petani bisa memperoleh keuntungan.

Demikianlah sistem Islam memandang fungsi negara dalam menyelesaikan masalah pertanian hingga tidak perlu ada kebijakan impor beras yang hakekatnya merugikan kehidupan petani,  yaitu sinerginya sektor pertanian,  perdagangan,  teknologi,  industri dan pasar.[MO/sr]

Posting Komentar