Oleh: Maretika Handrayani, S.P.

Mediaoposisi.com- .Terselenggaranya pertemuan IMF-Word Bank di Bali telah menyorot perhatian publik. Kritik datang dari banyak kalangan. Di tengah penanganan bencana yang minim dari Pemerintah, acara pertemuan IMF –Word Bank yang menyedot dana triliunan rupiah tetap digelar juga.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah IMF-Word Bank Annual Meetings 2018 (AM 2018) ini sejak tahun 2015 lalu. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan terus menerus meyakinkan semua pihak, bahwa pertemuan ini akan memberi banyak keuntungan bagi Indonesia, diantaranya dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda di Bali.
Juga hadirnya utusan dari berbagai negra akan mampu menggerakkan  roda perekonomian Indonesia, khususnya Bali dalam sektor meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE), parawisata, jasa, industri kecil, dan pendukung lainnya.
Tidak membutuhkan waktu lama, kritik pun datang dari banyak kalangan terhadap cara berifikir pemerintah yang dinilai naif, apakah begitu mudah Pemerintah diiming-imingi keuntungan ditengah track record IMF dan WB selama ini sarat dengan kepentingan kapitalis. Terutama bila menelaah isu yang disuarakan Indonesia dalam pertemuan ini, nampak jelas proyek “Indonesia on Sale” kental mewarnai pertemuan ini yang merupakan pengukuhan hegemoni kapitalisme di negeri ini.
Perangkap dibalik Investasi
Sebagaimana dilansir dari laman Kompas.com, Indonesia sebagai tuan rumah menyuarakan sejumlah isu utama dalam pertemuan IMF-WB diantaranya penguatan moneter internasional, penggalangan pembiayaan infrastruktur agar dapat melibatkan pihak swasta, dan pemanfaatan ekonomi dan keuangan digital.
Seiring dengan apa yang disuarakan Indonesia, kurang lebih 19 komitmen investasi yang ditandatangi, dengan nilai komitmen 13,6 miliar dollar AS atau setara Rp 200 triliun. Diantaranya :
GMF AeroAsia dengan Airfrance Industri KLM Engineering Maintanance, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), GMF AeroAsia dengan PT China Communication Construction Indonesia, Menjangan Group bersama ITDC dengan Amorsk Group, PT Wijaya Karya bersama ITDC dengan Menjangan Group, PT Pindad Persero dengan Waterbury Farrel, PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty Lt, PT Indonesia Asahan Alumunium dengan Alumunium Corporation of China Limite, PT KAI dengan Progress Rail, PT Boma Bisma Indra dengan Doosan Infracore Co. Ltd, PT Jasa Marga Tbk bersama PT Bank Mandiri Tbk dengan Otoritas Jasa Keuangan, PT Jasa Marga bersama PT Mandiri Tbk dengan AIA, Allianz Life, IIF, Taspen, Wana Arth, PT Pertamina dengan CPC Corporation Taiwan, PT PLN dengan KFW, PT Hutama Karya dengan Permata Bank, ICBC, dan MUFG bersama PT Sarana Multi Infrastuktur, PT Hutama Karya dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga bersama PT Sarana Multi Infrastruktur , PT Sarana Multiinfrastuktur dengan Maybank Indonesia, PT Angkasa Pura II.
Terbukanya keran investasi besar-besaran ke Indonesia pada pertemuan ini telah sejalan dengan langkah-langkah politik yang diambil oleh Pemerintah untuk menjadikan swasta dan asing turut serta mengambil peran sentral dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sebagaimana survei yang dirilis US News telah mendapuk Indonesia sebagai negara tujuan investasi terbaik kedua di dunia mengalahkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Singapura.
Minus Kemandirian
Seharusnya Indonesia tidak bangga dengan masuknya investasi yang diakomodasi  dalam pertemuan IMF-WB dengan menawarkan sejumlah aset yang didalamnya ada beberapa BUMN, karena justru pemerintah kian menjerumuskan negara ini dalam defisit transaksi, selain kebijakan suku bunga The Feed, Penanaman Modal Asing (PMA) besar maka akan semakin besar pula utang. Logika absurd jika meyelesaikan defisit dengan mengundang investasi asing. Diterimanya modal asing dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka pendek dan jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, bahkan pada beberapa negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya.
Bahkan IMF dan WB sudah sejak keduanya didirikan, telah menjadi alat ampuh negara adidaya untuk mengeksploitasi sumberdaya negara-negara dunia ketiga. Dengan menunjukkan bela sungkawa dan bantuan saat sebuah negara dilanda krisis, namun keduanya melemahkan sebuah negara dengan advis pemulihan ekonomi, namun hakikatnya merampas sumberdaya alam  dan menghancurkan kedaulatan politik dengan hutang luar negerinya dan akomodasi investasi. Hakikatnya, IMF dan WB merupakan alat penjajahan untuk menancapkan hegemoni kapitalisme di negara ketiga.
Hari ini politik yang berjalan banyak diwarnai pemikiran negara barat yang berhaluan demokrasi-liberal, tak heran bila solusi yang dipilih bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat dikatrol dengan investasi asing dan tunduk pada lembaga rentenir internasional. Ibarat menyelesaikan masalah dengan masalah, dengan solusi liberal itu Indonesia menjadi semakin minus kemandirian. Jauh dari kemandirian politik, keamanan, dan ekonomi.
Semua bisa terjadi karena umat Islam tidak memiliki negara yang khas, negara yang berdasarkan syari’at yang memiliki rule of game yang bersumber dari sang Pencipta, Allah SWT. Negara yang bersumber dari Allah memiliki kedaulatan yang bersumber dari syari’at, menentang segala bentuk penjajahan dan hegemoni serta dominasi negeri lain. Juga melakukan politik luar negeri untuk kemashlahatan rakyat, melakukan dakwah dan menebar rahmat bagi seluruh alam. Negara semacam itulah yang didalam khazanah fikih Islam dinamai Khilafah Islamiyyah.[MO/sr]


Posting Komentar