Oleh: Jumarni 
(Bidan dan Aktivis Dakwah)

Mediaoposisi.com- Saat air biru menjelma menjadi hitam menakutkan menghampiri daratan, menyapu setiap yang terlewati, menghadang semua yang menghalang. Semua bangunan rata dengan tanah, nyaris tak bersisa. Hanya kesedihan dan air mata menyaksikan mayat-mayat yang belum berangkat, terbaring berselimut puing-puing.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban meninggal karena dampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/18) mencapai setidaknya 1400 orang dan sekitar 2500 orang terluka berat sampai hari keenam bencana. Angka korban diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih berlangsung.

Pasca bencana, apa pun bentuk dan penyebabnya, akan berpengaruh pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun tidak menular. Ancaman penyakit ini datang mengintai sebagai dampak dari buruknya sanitasi, kesulitan air bersih, dan membusuknya mayat yang belum ditemukan ataupun belum dikubur.

Jika tidak diantisipasi, maka akan berdampak pada korban bencana yang masih hidup, bahkan terhadap para tim relawan dan petugas yang beroperasi di TKP.

Sebagaimana yang dilansir oleh sains kompas.com menyatakan bahwa Jumlah fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di berbagai lokasi terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala sangat terbatas. Jika persoalan sanitasi tak segera ditangani, para pengungsi dikhawatirkan terjangkit berbagai wabah penyakit. Belum seluruh pengungsian di Palu menyediakan toilet portabel, setidaknya hingga Rabu (03/10/2018).

Para pengungsi selama ini masih menggunakan toilet di perkantoran. Beberapa pengungsian seperti di halaman Markas Korem 132/Tadulako dan kantor Telkom Palu memiliki sejumlah toilet, meski jumlahnya tak sebanding dengan pengungsi. Persoalan bukan cuma ketersediaan toilet, tapi juga pasokan air. Elang, warga Palu, menyebut banyak toilet masih berdiri di pemukimannya.

Namun toilet tersebut kotor karena pompa air tak teraliri daya listrik. Mereka menyebut fasilitas MCK adalah salah satu kebutuhan mendesak, selain bahan makanan dan tempat tinggal sementara.

Menurut pakar kesehatan lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, Katharina Oginawati, fasilitas sanitasi kerap tak menjadi prioritas dalam penanganan korban bencana alam. Padahal, kata dia, jika sanitasi terabaikan, pengungsi berpotensi terserang wabah penyakit, dari diare hingga demam berdarah.

"Ini kondisi darurat, harusnya toilet darurat segera dibangun. Kita sering lamban, tidak jeli melihat ini. Orang buang air tidak bisa ditahan, jadi bisa sembarangan di tanah atau selokan.” “ Kalau toilet tidak segera tersedia, sanitasi ini bisa jadi masalah baru," kata Katharina saat dihubungi via telepon.

Katharina menuturkan, pengelolaan sanitasi seharusnya satu bagian dalam pendirian pengungsian. Ia berkata, toilet darurat harus dilengkapi sistem pembuangan limbah yang tepat. Pembuangan limbah mandi (grey water) dan kakus (black water), kata dia, harus terpisah dan tak menciptakan genangan. Katharina menyebut pengelola pengungsian harus memiliki bak khusus, baik septic tank atau biofil.

"Kalau tidak ada pengolahan, akan menggenang. Akibatnya, muncul bau yang mengundang hewan seperti insekta atau tikus." "Lalat bisa terbang ke dapur dan kebanyakan, kalau sudah begitu, bisa muncul wabah," ucapnya.

Sedangkan dari Salopos.com menyatakan bahwa sampai saat ini, proses evakuasi dan pendistribusian bantuan kemanusiaan masih terus dilakukan. Salah satu sukarelawan yang berprofesi sebagai dokter bernama Hisbullah Amin membagikan kisahnya menolong korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

Beliau menceritakan banyaknya mayat korban gempa dan tsunami Palu bergelimpangan di pinggir jalan yang menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Bau dan cairan dari mayat tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan penularan penyakit kepada korban yang masih hidup.

Penanganan Kesehatan Dan Bencana Dalam Islam
Bencana alam adalah bagian dari qadla’ Allah SWT yang harus diterima dengan penuh keridhaan dan kesabaran. Seorang Mukmin dituntut meyakini bahwasanya tidak ada satupun musibah yang menimpa umat manusia kecuali atas izin Allah. Tak hanya itu saja, seorang Mukmin diperintahkan untuk memetik hikmah di balik musibah agar intropeksi diri dan kembali taat kepada Allah SWT.

Adapun dalam konteks penanganan terhadap bencana, Islam menggariskan kebijakan-kebijakan komprehensif yang terhimpun dalam manajemen bencana model Khilafah Islamiyah. Manajemen bencana ini tegak di atas akidah Islam. Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam, dan ditujukan untuk kemashlahatan rakyat. Manajemen ini meliputi penanganan pra bencana, ketika, dan sesudah bencana.

Penangangan pra bencana adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mengantisipasi penduduk dari bencana. Aktivitas ini mencakup pembangunan infrastruktur untuk mencegah bencana, seperti pembangunan kanal, bendungan, pemecah ombak, tanggul, reboisasi, pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis amdal, memelihara kebersihan lingkungan, dan lain-lain.

Aktivitas lain yang juga sangat penting adalah membangun mindset dan kepedulian masyarakat, agar mereka memiliki persepsi yang benar terhadap bencana, memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, peka terhadap bencana, dan mampu melakukan langkah yang benar ketika dan sesudah bencana.

Untuk mewujudkan hal ini, kepala negara harus memberikan edukasi, khususnya warga negara yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Seperti warga di lereng gunung berapi, pinggir sungai dan laut serta daerah rawan lainnya.

Selain itu, pembentukan tim-tim SAR yang memiliki kemampuan dalam menangani bencana. Tim ini selain dibekali kemampuan, juga didukung oleh peralatan yang canggih–seperti alat telekomunikasi, alat berat, serta alat-alat evakuasi korban bencana, dan lain-lain–, sehingga mereka selalu siap sedia (ready for use) diterjunkan di daerah-daerah bencana.

Adapun manajemen ketika terjadi bencana adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian material akibat bencana. Aktivitas penting yang dilakukan adalah evakuasi korban secepatnya, membuka akses jalan dan menjalin komunikasi dengan para korban, serta memblokade atau mengalihkan material bencana (seperti banjir, lahar, dan lain-lain) ke tempat yang tidak berpenduduk, atau menyalurkannya ke saluran-saluran yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Aktivitas lain yang tidak kalah penting adalah penyiapan lokasi pengungsian, pembentukan dapur umum dan posko kesehatan.

Ilustrasi sederhana penanganan bencana adalah apa yang dilakukan oleh Amirul Mukiminin Umar bin Khattab ra. ketika menangani paceklik yang menimpa jazirah Arab. Pada saat itu, orang-orang mendatangi Kota Madinah untuk meminta bantuan. Amirul Mukminin segera membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang sahabat, seperti Yazid bin Ukhtinnamur, Abdurrahman bin al-Qari, Miswar bin Makhramah, dan Abdullah bin Uthbah bin Mas’ud ra.

Setiap hari, keempat sahabat yang mulia ini melaporkan seluruh aktivitas mereka kepada Amirul Mukminin, sekaligus merancang apa yang akan dilakukan besok harinya. Amirul Mukminin menempatkan mereka di perbatasan Kota Madinah. Mereka diperintahkan untuk menghitung orang-orang yang masuk ke Kota Madinah. Jumlah pengungsi yang mereka catat jumlahnya terus meningkat.

Pada suatu hari, jumlah orang yang makan di rumah Amirul Mukminin berjumlah 10 ribu orang, sedangkan orang yang tidak hadir di rumahnya, diperkirakan berjumlah 50 ribu orang.
Para pengungsi itu tinggal di Kota Madinah selama musim paceklik. Dan selama itu pula mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Setelah musim paceklik berakhir, Amirul Mukminin memerintahkan agar para pengungsi itu diantarkan kembali di kampung halamannya masing-masing. Setiap pengungsi dan keluarganya dibekali dengan bahan makanan dan akomodasi lainnya, sehingga mereka kembali ke kampung halamannya dengan tenang dan penuh kegembiraan.

Aspek yang ketiga adalah manajemen pasca bencana, yakni seluruh kegiatan yang bertujuan untuk

(1) me-recovery korban bencana agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama berada dalam pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak depresi, stres, ataupun dampak psikologis kurang baik lainnya.

Adapun aktivitas yang dilakukan adalah kebutuhan-kebutuhan vital mereka, seperti makanan, pakaian, tempat istirahat yang memadai, dan obat-obatan serta pelayanan medis lainnya. Recovery mental bisa dilakukan dengan cara memberikan taushiyah atau ceramah untuk mengokohkan aqidah dan nafsiyah para korban.

(2) Me-recovery pemukiman mereka pasca bencana, kantor pemerintahan maupun tempat vital lainnya, seperti tempat peribadahan, rumah sakit, pasar, dan lain-lainnya. Jika dipandang tempat yang terkena bencana itu, masih layak untuk di-recovery, maka, akan dilakukan perbaikan secepatnya agar masyarakat bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya secara normal.

Bahkan jika diperlukan, negara akan merelokasi penduduk ke tempat lain yang lebih aman dan kondusif. Oleh karena itu negara akan menerjunkan tim ahli untuk meneliti dan mengkaji langkah terbaik bagi korban bencana. Mereka akan melaporkan opsi terbaik kepada negara untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional.

Inilah langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menangani bencana yang melanda di wilayah pemerintahan Islam. Manajemen semacam ini disusun dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya seorang pemimpin melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Pasalnya, pemimpin adalah seorang pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jika ia melayani rakyatnya dengan pelayanan yang terbaik, niscaya itu akan menjadi ajang baginya untuk mengais pundi-pundi pahala. Sebaliknya, jika ia lalai dalam melayani urusan rakyat, niscaya, kekuasaannya hanya akan jadi boomerang baginya dan justru akan jadi sebab penyesalan dirinya kelak di hari akhir.[MO/sr]

Posting Komentar