Oleh :Eka Faakhirah Daaniys
"Mahasiswi STEI Hamfara"

Mediaoposisi.com-Akhir-akhir ini kita telah diperlihatkan dengan berbagai macam  bencana yang terjadi di negeri ini. Tidak lama bencana gempa yang terjadi di Lombok, yang mungkin pun belum selesai dalam tahap pencarian dan evakuasi serta bantuan-bantuan untuk mereka,  kini bencana gempa sekaligus tsunami itu terjadi di Palu-Donggala. Kita kilas balik tentang gempa Lombok, dimana bencana yang terjadi di Lombok, penguasa enggan untuk menjadikan bencana Nasional, dan hanya mampu membantu seadanya.

Kini bagaimana nasib gempa Palu-Donggala, apakah pemerintah juga tidak akan menjadikan bencana ini sebagai bencana Nasional? (mempertanyakan keberadaan dan tanggung jawab penguasa).

Kini duka masih menyelimuti wilayah Palu dan sekitarnya. Daerah mutiara khatulistiwa itu lumpuh total usai diguncang gempa 7,4 SR disusul sapuan tsunami. “Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, korban meninggal akibat gempa dan tsunami Palu-Donggala, Sulawesi Tengah menjadi 1.763 orang”. Dan status  Palu-Donggala masih tak jelas nasibnya. Bangunan yang rata dengan tanah, listrik padam, air bersih, makanan dan BBM langka hingga warga yang tak tahu sampai berapa lama akan bertahan hidup. Hingga terjadilah penjarahan dimana-mana, dan berlakunya hukum rimba disana, dimana dia yang kuat dia yang menang.

Presiden Joko Widodo pun akhirnya membuka pintu bagi masuknya bantuan internasional. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah kewalahan melakukan penangannan darurat terhadap korban gempa dan tsunami yang terus bertambah. Belum lagi rusaknya infrastruktur yang mengakibatkan layanan kebutuhan dasar, seperti pangan, tidak dapat dipenuhi.

Dan bantuan Internasional untuk korban bencanapun terus berdatangan, lima hari setelah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Setidaknya 29 negara sudah menawarkan bantuan kemanusiaan, namun pemerintah Indonesia menolak bantuan medis dari negara sahabat. Dan hanya 17 negaralah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia yang sudah ditetapkan. Negara-negara itu antara lain AS, Perancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Cina.

Keterlibatan asing dalam membantu bencana Palu-Donggala pasti mempunyai maksud lain, dimana hal ini  semakin memperkokoh dominasi mereka kepada negeri ini, karena tidak ada “free lunch” bagi Barat untuk negeri jajahannnya.

Dan mirisnya, bantuan logistic berupa makanan, pakaian, obat-obatan dan beberapa kebutuhan lainnya, warga untuk mendapatkannya tidaklah mudah, ada beberapa prosedur yang harus dilalui warga atau korban bencana, mulai dari kelengkapan administrasi tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten kota. Menyedihkan, kesulitan hidup pascagempa semakin diperparah dengan administrasi rumit untuk menerima bantuan. Padahal bantuan itu adalah hak mereka untuk bisa bertahan hidup.

Di sisi lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menghentikan status tanggap darurat Palu-Donggala, Sulawesi Tengah pada 11 Oktober 2018. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. "Evakuasi korban akan selesai pada 11 Oktober. Kalau tidak ditemukan akan dinyatakan sebagai korban hilang," ujar Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Minggu (7/10/2018). Meski status tanggap darurat akan dihentikan, pencarian terhadap korban di Palu dan Donggala akan tetap dilakukan, hanya saja dengan personel yang minimal.

Termasuk juga alat-alat berat akan dikurangi. "Pencarian tetap dilakukan dengan terbatas. Tidak seperti sekarang dengan personel banyak," kata dia. Menurut Sutopo, pada 11 Oktober nanti tepat 14 hari pascagempa dan tsunami Palu-Donggala. "Karena proses evakuasi 14 hari korban sudah meninggal. Kalau ditemukan korban sudah tidak utuh, maka dinyatakan hilang," terang dia.

Hal ini membuktikan, bahwa pemerintah hanya sibuk pencintraan dimana-mana tanpa aksi nyata untuk membantu bencana Palu-Donggala, dan mereka lebih sibuk dengan persiapan agenda IMF-World Bank di Bali yang begitu mewah. Dan tidak menjadikan bencana ini sebagai bencana Nasional. Inilah bukti bahwa para pemimpin saat ini hanyalah pelayan para capital, bukan penjamin terpenuhinya hajat hidup rakyat.

Sedangkan dalam Islam, pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Bukan sibuk dengan urusan pribadinya, sehingga tidak memperdulikan rakyat yang tengah tertimpah bencana. Maka Umat butuh kepemimpinan islam yang ditegakkan untuk menjadi pengurus dan penjaga umat.[MO/an]














Posting Komentar