Oleh:Dzikra Fauzanah 
(Mahasiswa FISIP Universitas Padjajaran)

Mediaoposisi.com- Pada Jum’at, 28 September 2018, terjadi gempa berkekuatan 7,7 SR di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu dan Donggala. Gempa tersebut diikuti dengan bencana tsunami dan gempa-gempa susulan beberapa hari setelahnya, bahkan hingga dua minggu sejak terjadinya.

Korban luka dan jiwa akibat kejadian ini terus bertambah, hingga Selasa, 9 Oktober 2018 tercatat 2.010 korban jiwa akibat gempa dan tsunami. (www.bbc.com). Bukan hanya itu, kerusakan fisik akibat bencana ini juga sangat besar, PBB bahkan mengatakan perlu 50,5 juta dolar untuk membayar kerugian akibat bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala.(www.voaindonesia.com).

Namun, Pemerintah Indonesia tetap enggan memberikan status “bencana nasional” bagi Palu dan Donggala, pemerintah justru mencabut status tanggap darurat bagi kedua kota tersebut pada Kamis, 11 Oktober 2018. (www.merdeka.com).

Hal ini menjadi pembenaran atas sikap pemerintah yang hanya memberikan dana seadanya bagi penanggulangan bencana di kedua kota tersebut, padahal di sisi lain pemerintah justru mengeluarkan Rp 855,5 miliar untuk menjamu IMF di Bali pada 8 hingga 14 Oktober 2018.

Hal seperti ini bukanlah yang pertama, pada saat Lombok, Nusa Tenggara Barat mengalami gempa besar pada akhir Agustus 2018 lalu, pemerintah juga enggan memberikan status “bencana nasional” namun justru mengeluarkan dana triliunan rupiah demi menyelenggarakan pesta olahraga terbesar di Asia/Asian Games 2018.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat bertentangan dengan fungsi yang seharusnya, yaitu fungsi pelayanan publik. Sebagaimana menurut Rasyid (2000:13) peran pemerintah salah satunya adalah melakukan usaha demi kesejahteraan sosial. Namun pada faktanya, pemerintah justru abai dan berlepas tangan untuk melayani rakyatnya dan justru turun menjadi pelayan bahkan budak bagi para kapitalis.[MO/sr]

Posting Komentar