Oleh: Siti Nurjannah, S.Hum 
(Aktivis Peduli Umat)

Mediaoposisi.com-Acara forum perekonomian terbesar di dunia, International Monetary Fund (IMF) - World Bank Group Annual Meetings 2018 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 12 – 14 Oktober 2018, diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 21 ribu delegasi yang berasal dari 189 negara. Pertemuan dengan jumlah delegasi yang fantastis itu membuat pemerintah berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan para delegasi, seperti kendaraan, dan lain-lain. Pasalnya, pertemuan ini merupakan acara terbesar sepanjang pertemuan IMF-World Bank sejak tahun 1946. Dan untuk menyukseskan kegiatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana hingga mencapai Rp866 miliar (m.liputan6.com).

IMF- Word Bank disambut hangat nan istimewa oleh pemerintah Indonesia karena pertemuan tersebut akan menjadi ajang promosi destinasi wisata Bali, terutama untuk daerah wisata yang belum terekspos di Pulau Dewata tersebut.

Destinasi yang belum terekspos itu akan mendorong keberlanjutan promosi Bali untuk para turis kembali lagi usai acara IMF-World Bank tersebut. Bukan hanya Bali, Lombok pun menjadi target destinasi wisata pada ajang IMF tersebut, namun sangat disayangkan Lombok belum pulih dari bencana yang beberapa waktu lalu terjadi.

Dampak dari pertemuan IMF - World Bank Oktober ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat signifikan. Bahkan Pemerintah memprediksi perekonomian Bali akan tumbuh antara 5,9 persen hingga 6,3 persen (m.liputan6.com). Acara tahunan itu akan mendorong perekonomian Bali dari tiga sisi yakni, konsumsi, investasi, dan ekspor-impor.

Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, selalu digunakan negara-negara kolonialis untuk mengokohkan cengkraman ekonomi Barat atas negeri-negeri Muslim. Dengan mengikat negeri-negeri Muslim ke lembaga-lembaga keuangan tersebut dengan berbagai perjanjian-perjanjian, Barat dapat dengan mudah mengintervensi dan mempertahankan dominasinya atas negeri-negeri Muslim.

Dengan memakai slogan-slogan yang menipu, mereka memalsukan niat busuk mereka dengan kata-kata indah. Penjajahan ekonomi dinamai dengan ‘konsep perdagangan bebas, pasar bebas, atau ajang promosi destinasi wisata’ di negeri-negeri Muslim. Padahal prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan negara-negara Barat. Dan ini merupakan bentuk penjajahan gaya baru (Neoimperalisme).

Islam memandang, hubungan dengan negara-negara luar dibatasi dalam ruang lingkup negara. Bagi individu-individu atau partai-partai dilarang melakukan hubungan dengan negara manapun. Meskipun demikian, mereka berhak berdiskusi, mengkritik dan menyampaikan pendapat kepada negara dalam hubungannya dengan negara luar.

Sedangkan dalam perspektif Barat, hubungan internasional tidak hanya meliputi interaksi yang berlangsung antarnegara, tetapi juga mencakup segala macam hubungan antarbangsa, kelompok-kelompok bangsa dan individu dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, dan proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berfikir manusia.

Pemerintah dan rakyat harus menyadari bahwa setiap agenda yang dibuat oleh Barat, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan. Tidak ada pemberian atau kerjasama gratis dari mereka (no free lunch), karena di balik itu semua pasti ada kepentingan yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan jumlah dana yang disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 866 Miliar itu seharusnya bisa digunakan untuk melunasi utang negara.

Dari itu, jelas sudah bahwa melalui acara akbar IMF - World Bank itu, Barat ingin menguasai negeri-negeri kaum Muslim, khususnya Indonesia. Kemudian mereka dengan mudahnya mengambil semua sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia.

Padahal, SDA tidak bisa dikuasai oleh individu, kelompok, apalagi Asing dan Aseng. Negaralah yang berkewajiban mengurusi semua sumber daya alam yang ada di negerinya kemudian negara menyerahkan hasilnya kepada rakyat. Ini hanya bisa terwujud dalam negara Islam (Khilafah). [MO/sr]

Posting Komentar