Oleh : Isturia

Mediaoposisi.com- Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 sudah di depan mata. Beberapa bulan lagi tepat Jum'at 19 April 2019,, dua Capres dan Cawapres siap bertarung. Joko widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiago uno. Koalisi parpol sudah dilakukan. Jokowi-Ma'ruf didukung oleh PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.

Sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno didukung oleh PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Kejutan demi kejutan menghiasi bursa pemilihan capres dan cawapres kali ini. Pihak petahana dimenit-menit terakhir mengumumkan mengganti cawapresnya. Semula Prof. Mahfudz MD diganti KH. Ma'ruf Amin.

Dipihak prabowo memilih Sandiaga Uno. Ini tidak sesuai dengan keinginan Ijtima' Ulama GNPF yang merekomendasikan Habib Salim Segaf Aljufri (petinggi PKS) untuk mendampingi Prabowo. Berbagai upaya dipersiapkan untuk meraih kemenangan. Siapakah pasangan terpilih pada 2019?

Peta Kekuatan Dua Kubu

1. Peta kursi di DPR.

Peta kursi partai pendukung Jokowi yaitu PDIP (109 kursi), Partai Golkar (91 kursi), PKB (47 kursi), PPP (39 kursi), Partai Nasdem (35 kursi), Partai Hanura (16 kursi), PSI (0 kursi), Perindo (0 kursi),PKPI (0 kursi). Sedangkan peta kursi pendukung Prabowo yaitu Partai Gerindra (73 kursi), Partai Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi), PKS (40 kursi). Jokowi di dukung oleh 9 parpol dengan 337 kursi. Prabowo didukung 4 parpol dengan 223 kursi. Pada pilpres 2014 sebelum Golkar merapat, Jokowi menang. Sekarang masuknya Golkar ke kubu Jokowi menambah kekuatan di kubu ini.

2. Pendukung

Sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang bakal bertarung kembali dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Mereka yang memberi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. 10 kepala daerah di Sumatera Barat juga menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Tak ketinggalan, menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim 32 kepala daerah di Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mereka bakal masuk ke dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Jawa Timur yang diketuai oleh mantan Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal (Purn) Machfud Arifin. Termasuk Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, serta Jubir Tim 9 Kiai relawan pemenangan Khofifah-Emil, KH Asep Syaifudin Chalim.

Banyaknya kepala daerah yang mendukung Jokowi akan menambah perolehan suara. Berbeda dengan kubu prabowo. Koalisi partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Subianto -Sandiaga Uno memastikan tak akan ada kepala daerah yang terlibat dalam tim pemenangan untuk pemilihan presiden 2019. Tidak bisa dipungkiri pemimpin akan berpengaruh terhadap suara di bawahnya. Pemimpin bisa mempengaruhi orang-orang di bawahnya.

 3. Media

Media mempunyai peran besar dalam mempengaruhi publik. Berkaca pada pilpres 2014, Salah satu penentu kemenangan Jokowi adalah pencitraannya di media. Ingin mengulang kembali kemenangan itu, pihak Jokowi menggandeng tiga pemilik media besar yaitu Erick Thohir (Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf), Hari Tanoe, dan Surya Paloh. Mereka pemilik televisi, radio, surat kabar.

Lewat tangan dingin mereka diharapkan isi media berpihak pada pihak petahana. Owner punya pengaruh besar terhadap kebijakan di ruang redaksi. Sedangkan dipihak Prabowo hanya mengandalkan medsos saja. Medsos adalah bagian terkecil dari media-media yang ada.

Mencukupkan hanya medsos saja tidak bisa mengimbangi opini dari pihak lawan. Tiga pemilik media itu tidak hanya merajai media yang ada di indonesia tapi juga berlimpah materi.
Berdasarkan hitungan di atas kertas, pihak Jokowi-Ma'ruf bisa memenangkan Pilpres 2019, ditambah dengan UU yang membolehkan eks koruptor untuk menjadi calek pada pemilu 2019, dan dugaan kuat  calek yang eks koruptor banyak dari partai pendukung rezim.

Sisi lain yaitu eksodus TKA Cina yang besar-besaran dan ditemukanya KTP palsu diberbagai tempat memungkinkan bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan kecurangan pada pilpres 2019 demi mendongkrak suara.

Menakar elektabilitas Jokowi
Sebagaimana dalam dunia olah raga, incumbent atau petahana cenderung lebih stres, gugup, emosionil, dan mudah panic, tetapi dii sisi lain, petahana umumnya memiliki lebih banyak resources termasuk fasilitas dan jaringan (kekuasaan) formal dan atas non formal.

Tetapi karena sering panik, kelebihan-kelebihan itu kadang justru digunakan secara non-produktif baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan. Misalnya, pernyataan bahwa mayoritas rakyat masih menginginkan Jokowi padahal hasil hasil survei politik, bahkan dari lembaga survei yang ditengarai sering berpihak sekalipun, menyimpulkan bahwa elektabilitas Jokowi masih yang tertinggi tetapi di bawah 50%. Artinya, bukan mayoritas.

Contoh lain adalah tindakan hukum yang sering dirasakan atau dianggap berat sebelah dan tidak berpihak pada rakyat seperti; kenaikan BBM 12 kali, kenaikan  TDL, kisruh impor beras, sikap keras aparat pada demo  Mahasiswa, sikap represif pada umat Islam kondisi ini yang diam-diam sebenarnya justru merugikan petahana sebab semakin mensolidkan sikap pesaing yang akan diwujudkan nanti pada hari H dengan tidak memilih petahana.

Dalam Pilpres 2014, Jokowi relatif hanya menang tipis dari Prabowo Subianto. Meski sudah berkuasa 3,5 tahun, tampaknya Jokowi gagal memelihara jumlah pendukungnya. Sinyalemen ini dapat diketahui dari berbagai survei yang umumnya menampilkan elektabilitas Jokowi di bawah 50%, bahkan hanya sekitar 35%. Artinya, terjadi penurunan jumlah pendukung Jokowi. Penurunan ini juga sejalan dengan observasi umum yang tidak menemukan perubahan sikap kelompok pemilih dari semula non-Jokowi menjadi Projo. Sebaliknya kita sering melihat dari Projo yang kecewa menjadi non-Jokowi bahkan anti Jokowi.

Sudah menjadi rule of thumb bahwa dalam simple majority system, untuk layak dimajukan lagi seorang petahana "disyaratkan" memiliki dukungan atau elektabilitas minimal 60% dengan perhitungan kalau ada penurunan dukungan sampai 10%, masih memperoleh sisa 50% plus alias masih menang. Jika elektabilitas petahana di bawah 60%, parpol pendukung biasanya ragu-ragu untuk mencalonkan kembali, dan bila di bawah 50% logikanya parpol pendukung akan mengajukan calon lain.

The simple theory atau argumentasi dari logika tersebut, selain dari kebiasaan dan empiris di negara negara demokrasi, bahwa seorang petahana itu telah manggung dengan jabatan dan kekuasaannya sehingga sudah jelas kualitasnya, baik-buruknya, atau kinerjanya di mata pemilih. Maknanya, para pemilih sudah mengetahui dengan jelas alasan dukungan atau penolakannya terhadap petahana. Bukan lagi membeli kucing dalam karung. Oleh karena itu seorang petahana yang hanya didukung kurang dari 50% hampir dapat dipastikan akan kalah.[MO/sr]

Posting Komentar