Oleh: Neng Nur
(Katapang Bandung)

Mediaoposisi.com-Ridwan Kamil baru saja dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada rabu (5/9). Seminggu menjabat sebagai Gubernur, sudah banyak program yang dilakukannya. Program tersebut berfokus pada pembangunan daerah, Ridwan Kamil baru saja memgumumkan akan merenovasi Kalimalang menjadi mirip sungai di Korea. Tak cuma itu, kini ia memiliki proyek baru yakni mengubah tata kota Bandung menjadi mirip Eropa.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu rencananya akan melakukan akselerasi 4 jalur baru rel kereta api untuk Jawa Barat : 1.Jakarta-Bandung-Pangandaran, 2.Bandung-Ciwidey, 3.Bekasi-Bandung-Garut, 4.Bandung-Rancaekek-Jatinangor-TanjungSari Sumedang. Jawa Barat harus seperti Eropa dimana urat nadi ekonomi dan transportasinya mayoritas berbasis kereta api. Tahun depan jalur Bandung-Garut jika tidak ada kendala bisa selesai. Tulis akun instagram @ridwankamil (13/9) brilio.net.

Rencana tersebut disambut hangat bupati Bandung Dadang M Naser yang menyambut baik langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia yang berencana mengaktifkan kembali jalur kereta api Bandung-Ciwidey. Dadang menilai kereta api merupakan modal transportasi massal yang bisa mengentaskan persoalan kemacetan.

Ciwidey itu kawasan wisata, jalur kereta api akan mendukung pariwisata disana."tutur Dadang", di soreang kabupaten Bandung, jumat (14/9). Hanya saja, untuk membuka kembali jalur tersebut, Dadang menekankan pemerintah harus melakukan sejumlah pembenahan, terutama berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di jalur rel kereta api. Hak masyarakat harus dipenuhi juga, supaya tidak timbul gejolak. Akurat.co.

Rencana menghidupkan kembali jalur kereta tersebut, sebenarnya bukan rencana baru sebab pernah pula dicetuskan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Ahmad Heryawan namun entah terkendala apa, sehingga tidak terrealisir. Kita sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat perlu kiranya untuk mengukur langkah pemerintah ini. Tentu sebagai sebuah obsesi, program ini sah-sah saja. Maka untuk mengukur program tersebut kita harus menggunakan parameter yang paling akurat dan ideal yaitu tiada lain adalah yang berasal dari pencipta manusia, Alloh SWT.

Kita meyakini dan tentunya termasuk para kepala daerah yang notabene seorang muslim. Pasti tak akan menyangkal bahwa Al Qur'an sebagai kitab suci rujukan dan petunjuk. Jelas pula Islam itu adalah agama yang sempurna, paripurna, dan menyeluruh (kaaffah). Islam menjelaskan bahwa pemimpin rakyat adalah pengurus (peri'ayah) segala kebutuhan rakyatnya. Dalam islam pemimpin memiliki kewajiban asasi untuk memenuhi hak-hak asasi rakyatnya, yaitu terpenuhinya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Keenam hal ini harus menjadi prioritas para pengemban amanah rakyat atau para kepala daerah termasuk gubernur dan bupati.

Gubernur Jabar yang diamanahi kepemimpinan atas rakyat Jawa Barat yang menurut statistik memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, wajib memenuhi enam hal tersebut merata per individu. Maka menjadikan pertumbuhan ekonomi Jabar sebagai patokan kebijakan pemerintah sangatlah menyesatkan, itulah akibat penerapan ekonomi kapitalistik, yang sangat berbeda dengan konsep politik ekonomi islam dimana pemenuhan kesejahteraan adalah bagi setiap individu (kulli fardhin). Konsep islam adalah pemerataan ekonomi.

Mari kita melihat dan mengukur Jawa Barat dengan kacamata kritis dan obyektif. Sudahkah terpenuhi hak asasi atau hak mendasar dari rakyat Jawa Barat? Apakah mengaktifkan jalur kereta yang butuh dana tak sedikit tersebut, menjadi prioritas penting rencana pembangunan? Betul, masyarakat butuh transportasi yang mudah dan murah.

Tapi bukalah mata untuk melihat realitas dengan terangbenderang. Masih banyak anak-anak di Jawa Barat yang kesulitan akses menuju sekolah, seperti di Tasikmalaya, Depok, mereka harus bertaruh nyawa setiap hari melewati jembatan tali karena tak ada jembatan yang layak menuju sekolah, kondisi tersebut bukan hanya di Tasikmalaya.

Demikian pula kondisi gizi buruk dan stanting juga masih banyak terjadi merata di beberapa titik di Jawa Barat terutama di Sukabumi, yang menjadi tempat presiden Jokowi menerima "pinjaman" baru world Bank di daerah minus. Belum lagi kalau kita mengukur tingkat tercukupinya rakyat Jawa Barat pada enam hak dasar lainnya, masih sangat jauh apalagi kalau ingin menjadi seperti Eropa yang masyarakatnya sudah lebih makmur. Jangan sampai lebih fokus pembangunan infrastruktur "wah" namun pembangunan manusia nya terabaikan.

Sebenarnya merevitalisasi jalur kereta, siapa yang lebih diuntungkan? Sektor pariwisatakah? Investor
swasta kah? Para kapitalis atau pemodalkah? Rakyat kecil mungkin akan terserap secara ekonomi tapi kecil pula porsinya, sebagai kuli atau usaha kecil yang nantinya harus bersaing dengan swasta besar. Terkait dana pasti akan menyedot sebagian besar APBD yang itu adalah uang keringat rakyat termasuk rakyat kecil.

Pembebasan lahan adalah perkara lain yang tak mudah. Jawa Barat masih bergulat dengan tercukupinya pangan yang bergizi, rumah yang layak, pendidikan yang kualitas dan kuantitasnya merata, bahkan kini jangankan kesehatan yang baik, sekedar layakpun begitu sulit diperoleh rakyat. Alih-alih membuat program prestisius ingin menjadi seperti Eropa sementara rakyat makin sekarat.

Disisi lain adalah problem ekologis, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk otonomi daerah, nampaknya belum dimaknai secara benar, banyak daerah yang karena terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, membiarkan lingkungannya mengalami kerusakan.
Prinsip tata kota yang dikembangkan harus memberikan daya dukung lingkungan. Karena Islam melarang bersikap dzolim.

Masih banyak prioritas pembangunan jangka pendek yang harus segera terrealisir bagi rakyat kecil. Mereka adalah kelompok rakyat yang tetap diperas keringatnya untuk pembangunan melalui pajak, namun mereka adalah kelompok yang paling minim menikmati kue pembangunan. Ingatlah bagi seorang pemimpin, kelak amanahnya hanya jadi penyesalan di yaumil hisab manakala ia lalai atas pengurusan rakyat.[MO/dr]

Posting Komentar