Oleh: Tri S, S.Si
"Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi"

Mediaoposisi.com-Pelaksanaan Pilkades secara serentak sebenarnya sudah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan praktik money politik, karena biaya Pilkades dibebankan pada APBD dan APBDes. (Mayangkaranews, 04/10/2018).

“Kami tidak memungkiri praktik money politik rawan terjadi dalam pelaksanaan Pilkades. Saat ini para Calon Kades pun tidak dibebani biaya sama sekali. Sehingga masyarakat diminta turut mengawasi pelaksanaan Pilkades, termasuk praktik money politik yang mereka temukan bisa dilaporkan kepada Panitia Pengawas di Desa BPD, Camat atau Tim Pilkades Kabupaten. Panitia Pilkades masing-masing Desa telah diminta untuk terus mensosialisasikan tolak money politik,” jelas Suhendro Winarso Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Pada 9 Oktober mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 31 Desa di Kabupaten Blitar yang menyebar di 17 Kecamatan. Diantaranya Sanankulon, Wonodadi, Udanawu, Kademangan, Bakung, Panggungrejo, Nglegok, Gandusari, Doko, Kanigoro, Garum, Talun, Selorejo, Kesamben, Ponggok, Wonotirto dan Selopuro.

Sudah jadi tradisi bila ada seorang yang ingin maju dalam ajang pertarungan pemilihan, dia suka bagi-bagi uang kepada calon pemilihnya. Ada istilah serangan fajar yaitu uang dibagikan pagi hari saat jatuh hari pemilihan. Jumlahnya kadang cukup lumayan juga, ada yang 50 ribu, 100 ribu bahkan ada juga yang sampai 300 ribu.

Dari manakah uang ini berasal? Jawabannya adalah dari para pejabat sendiri, yaitu dari investasi atau pinjaman pihak-pihak tertentu, baik disebut dengan istilah teman, kolega, atau pun resmi disebut pengusaha.
Hitungannya, kalau nanti sang kandidat sudah jadi pejabat, tentu pejabat ini bisa bikin segala macam surat, baik surat izin ini dan itu, atau pun kebijakan-kebijakan yang akan sangat menguntungkan para investornya dahulu. Itu keuntungan minimal yang sejak awal sudah terbayang.

Jadi dengan adanya sistem demokrasi yang bisa dibeli ini, malah kalangan dunia usaha sangat diuntungkan dengan adanya pembiayaan kepada para kandidat.

Demokrasi bukanlah jalan bagi umat Islam. Menyamakan demokrasi dengan Islam sama saja menyampurkan yang haq dengan yang batil. Hal ini bertentangan dengan Islam (QS al-Baqarah [2]:42).

 Demokrasi merupakan sistem kufur, haram diambil, diterapkan dan dipropagandakan.
Sistem demokrasi harus diganti dengan sistem Islam dalam institusi penerap Islam kaffah. Inilah jalan sahih bagi umat Islam untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Karena itu, segera tinggalan demokrasi, tegakkan Islam kaffah. [MO/an]


Posting Komentar