Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Publik masih memperdebatkan kebenaran pengakuan dosa oleh Ratna Sarumpaet, tentang dusta penganiayaan terhadap dirinya. Sebab, pengakuan ini secara hukum masih prematur. Menurut KUHAP, keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di hadapan persidangan, yang diambil dibawah sumpah.

Ratna, bisa saja menyatakan mencabut semua keterangan BAP dan menyatakan dirinya memang benar dianiaya, dan ada tekanan politik yang dahsyat terhadap dirinya, yang membimbing mulutnya untuk bicara 'Skenario Pengakuan Dosa'. Bagi Ratna, menyimpan kebenaran untuk sebuah pertahanan, apalagi ini terkait pertahanan orang yang dia sayangi, sangat mungkin terjadi dan dibenarkan.

Meskipun demikian, proses hukum atas hoax ciptaan Ratna adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dengan modal fakta ini, kubu Jokowi mengeksploitasi isu hoax untuk men-Down Grade moral dan dukungan publik kepada Prabowo. Paling tidak ada dua isu yang akan terus dimainkan :

Pertama, kubu Prabowo terlibat dalam kebohongan atau paling tidak turut serta menyebarkan kebohongan.

Kedua, kubu Prabowo terlalu ringkih untuk menapis kebenaran kabar sehingga jadi 'korban kebohongan' bahkan menjadi korban kebohongan orang yang ada di lingkaran ring satu Prabowo.

Setidaknya, dua isu itu yang akan terus digoreng dengan dupa penggunaan alat kekuasaan dengan dalih 'proses hukum' melalui cara memanggil sejumlah pihak yang tidak memiliki relevansi dan hubungan kasualitas atas delik hoax yang diperbuat Ratna. Tindakan pelaporan 17 tokoh nasional -yang sebenarnya korban- yang kemudian di Framing secara hukum seolah sebagai pelaku kejahatan atau setidak-tidaknya turut serta melakukan perbuatan jahat adakah bagian dari skenario ini.

Namun kubu Jokowi lupa, Framing yang terlalu pekat justru membuat publik berfikir kritis atas serangkaian fakta perundungan terhadap 17 tokoh nasional dan khususnya terhadap Prabowo, yang akan menimbulkan efek :

Pertama, secara hukum Prabowo dkk dianggap dipersalahkan. Tetapi secara publik, nalar masyarakat telah membuat simpulkan tersendiri bahwa kubu Prabowo adalah korban. Korban hoax yang dilakukan Ratna.

Kedua, politisasi kasus hoax ini justru memantik empati publik dan akhirnya mengunggah perasaan pembelaan terhadap perilaku kezaliman yang saat ini dialami Prabowo dkk. Di internal tim Prabowo, tentu dinamika ini akan memantik militansi, dan membuat perhitungan politik bukan antara Jokowi dan Prabowo, tetapi antara semua elemen tim dan rakyat terhadap Jokowi. Karena apa ? Jokowi membiarkan semua kegaduhan, bahkan turut memainkan peran untuk mengambil benefit politik dari isu hoax ini.

Ketiga, tabiat rakyat Indonesia tidak menyukai kezaliman dan membela korban kezaliman akan menguntungkan Prabowo. Mundurnya SBY dari kabinet Megawati dipahami publik karena SBY sudah tidak kuat menahan kezaliman. Kubu mega, ketika itu mungkin membangun narasi SBY mundur atas kehendak sendiri atau bahkan tudingan SBY tidak komitmen menjalankannya amanah, atau bahasa kasarnya SBY tidak becus.

Rakyat ketika itu, justru berpihak pada SBY meskipun Megawati sebagai incumbent menguasai seluruh Infrastuktur negara, SBY dapat mengalahkan Megawati. Megawati saat itu telah mengusung dan memboyong vigour Kiyai dari ormas Islam tertentu, namun faktanya hal itu tidak menolong elektabilitas mega. Mega akhirnya dikalahkan.

Eksploitasi hoax untuk komoditi politik secara berlebihan, justru menimbulkan kejengahan. Publik justru terpantik naluri empatinya bukan kepada Ratna Sarumpaet selaku pelaku hoax, tetapi kepada kubu Prabowo yang menjadi korban hoax.

Rasanya sampai hari ini kubu Jokowi belum sepenuhnya menyadari realitas politik yang berubah arah ini. Kubu Jokowi masih saja asyik berenang di kolam cebong, sambil terus menyanyikan lagu kemenangan semu dengan membuat tudingan hoax pada kubu lawan. Faktanya, kubu Jokowi salah gudangnya hoax yang sudah diketahui publik sebagai rahasia umum. [MO/an]

Posting Komentar