Oleh:Lailin Nadhifah 
(Lgkar Studi Perempuan Dan Peradaban)

Mediaoposisi.com- Penyikapan elit politik kubu paslon capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, terkait adanya orasi  Khilafah di tengah massa yang “mengawal” proses kesaksian Amien Rais pada kasus kebohongan RS di Mapolda sangat terburu buru dan terkesan mengalihkan dari persoalan yang seharusnya di disikapi.

Hal ini nampak dari pernyataan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin,  Abdul Kadir Karding, mengaku tak heran dengan orasi penerapan sistemkhilafah di tengah massa pengawal pemeriksaan politikus PAN Amien Rais, di depan Polda Metro Jaya, Rabu (10/10).
Ia menduga bahwa massa itu adalah kelompok Islam radikal yang bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Indonesia.

"Kami menduga sejak awal, pasti yang mengawal adalah kelompok pendukung terutama kelompok islam radikal dan garis keras," kata Karding saat dihubungiCNNIndonesia.com pada Rabu (10/10).
Khilafah selalu dikaitkan dengan HTI, sedangkan tangan mereka sendirilah yang memegang palu godam menghancurkan eksistensi HTI sebagai organisasi dakwah dengan mencabut BHPnya.

Satu sisi kubu mereka selalu menegaskan untuk tidak menyeret semua persoalan politik. Politik yang dimaksud tentunya pemilu Presiden dan wakil presiden 2019. Naifnya, justru mereka menjilat air ludah yang sudah mereka ludahkan.

Tampaklah sikap mencla mencle tersebut dari pernyataan  lanjutan Karding bahwa dia mengatakan kebanyakan kelompok Islam garis keras dan radikal mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Ia menyatakan pendapatnya itu berdasarkan hasil survei yang dirilis LSI yang menyatakan bahwa Prabowo-Sandi unggul di kelompok Islam berorientasi Persaudaraan Alumni 212 dan FPI.
Khilafah dianggap ide yang diusung Islam garis keras. Sejatinya, Khilafah adalah ajaran Islam. Bagian yang tak terpisahkan dari syari’at yang sempurna yang mengatur persoalan manusia dari bangun tidur sampai bangun negara.

Menurut Imam ibn Hazm “ Para Ulama telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu dan adanya Imam merupakan satu keniscayaan (Imam al-Hafizh Abu Muhammad Ali bin Hazm al Andalusi Azh Zhahiri, Maratib al Ijma’, 1/124).

Tidak berlebihan jika massa yang mengawal Amien Rais menggaungkan opini kebutuhan akan Khilafah, untuk menyelesaikan konflik elit politik yang haus syahwat kekuasaannya, yang mengabaikan kesejahterahan rakyatnya, bahkan tega menunggangi rakyat untuk memuluskan nafsu keserakahannya terhadap tahta dan harta.

massa pengawal pemeriksaan terhadap politikus PAN Amien Rais di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10) menggaungkan perlunya Indonesia menerapkan sistem khilafah  Orator Ricky Fattama melontarkan pernyataan tentang perlunya menerapkan sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Imam al Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Marwa An Nawawi menyatakan, “adanya Imam(Khalifah) yang menegakkan agama Allah, menolong sunnah."

Tidak adanya khilafah menurut Iman Ahmad bin Hanbal, “ Akan ada fitnah yang sangat besar jika tidak ada imam (Khalifah) yang mengurusi urusan masyarakat (An Nabhani, Ibid, II/19).
Apa susahnya menerima khilafah? Secara historis banyak litelatur yang mengungkap kesuksesan Khilafah memimpin hingga 2/3 dunia selama 1300th.

Kekosongan dunia dari khilafah, bermakna dunia menyongsong sengsara. Hal ini jelas sebagaimana hadits Abu Hurairah ra  “ ..Namun, jija tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, seluruh kaum muslimin berdosa hingga orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan kewajiban khilafah ini.
Oleh karena itu buang prasangka terhadap khilafah, apalagi antipati. Jangan melupakan sejarah."[MO/sr]

Posting Komentar