Oleh :  Supartini  Gusniawati

Mediaoposisi.com-Beberapa pekan yang lalu, pemerintah melalui pertamina mengumumkan harga kenaikan premium dari Rp 6.650 menjadi Rp 7.000 setelah sebelumnya pertamina telah menaikkan harga pertamax dari Rp. 9.700 menjadi Rp. 10.600.

akan tetapi satu jam setelah pengumuman pemerintah tidak jadi menaikkan harga premium, “atas perintah presiden kenaikan harga ditunda” tukas menteri ESDM Ignasius Jonathan melalui wawancara via telepon .

Beberapa poin yang menjadi catatan  mengenai kejadian tersebut, diantaranya :

Kenaikan harga premium pada saat ini menjadi keharusan, hal itu demi memperbaiki defisit transaksi berjalan (CAD), akan tetapi dibatalkan.

Menurut menteri BUMN Rini Soemarno ada kesalahan dalam pengambilan keputusan menaikkan harga premium. Sedangkan menurut Dirut Pertamina mengaku dibutuhkan penyesuaian system untuk kenaikan harga BBM itu.

Sedangkan menurut Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menjelaskan harga BBM jenis pertamax dengan premium semakin jomplang. Jika pemerintah tetap menunda kenaikan harga premium bisa membuat impor minyak semakin membengkak

Namun sayangnya, kejadian ini di sikapi pemerintah seolah-olah masalah sepele,  menurut Luhut, kenaikan premium ditunda karena Presiden Jokowi tak ingin memberatkan masyarakat, menurutnya

“hitung-hitungan waktu itu bahwa akan memberatkan ke masyarakat kecil, jadi beliau bilang memang ditunda dulu, dihitung lagi, begitu saja.

Karena jumlahnya juga nggak besar. Premium juga penggunaannya nggak banyak, tapi presiden itu pro kepada rakyat kecil” (sabtu, 13/10/2018, Art Bali Nusa Dua).

Namun, justru sikap demikian sejatinya bertolak belakang dengan kenyataan, sikap pro rakyat yang syarat dengan sikap pencitraan saja sudah sangat tercium aromanya, Padahal jutaan rakyat bergantung pada kebutuhan BBM ini. J

ika demi pencitraan saja, Dimana sikap seriusnya penguasa mengurus rakyat?

Sudah jelaslah, bukan hanya dalam aspek produksi BBM, terlebih lagi dalam aspek distribusi  rezim sekuler ini menghalalkan berbagai cara demi meraih pencitraan semata.

Mempermainkan umat tanpa beban, tanpa pikir, dan tanpa rasa belaskasihan. Apalagi menjelang pileg dan pilpres 2019, umat hanya mendapatkan program-program ibarat pepesan kosong tak ada isi yang bisa dinikmati selain rasa sakit dibohongi.

 Untuk itulah, kita memerlukan kepemimpinan yang mewujudkan kesejahteraan umat baik duniawi maupun ukhrowi.

Tentu kepemimpinan ini tidak lahir dari kejeniusan manusia melainkan dari wahyu yang di turunkan oleh Rabb sang Pencipta Alam semesta  dan isinya beserta manusia salah satunya. Itulah islam kaffah.

Berikut beberapa pemahaman di dalam islam mengenai pengaturan Bahan Bakar Minyak :

BBM termasuk kepemilikan umum yang harus dikelola oleh pemerintah sebagai penguasa dan keuntungan nya di peruntukkan kemaslahatan umat baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dll.

jika pun diharuskan ada biaya, maka yang demikian itu akan sedemikian rupa untuk dikoordinir agar tetap tidak memberatkan rakyat, karena BBM adalah milik umat. Sebagaimana sabda nabi :

“manusia berserikat dalam 3 hal : air, api dan padang”

Keseriusan penguasa di dalam islam dalam mengurusi kepentingan umat bukan lahir dari dorongan agar memperoleh ‘citra’ yang baik di mata rakyatnya, melainkan keseriusan ini lahir dari keimanan dan aqidah yang kuat.
Sudah saatnya umat sadar dan menyadari bahwa hanya dengan islam yang kaffah kesejahteraan umat akan dapat diraih secara hakiki. [MO/gr]

Posting Komentar