Oleh: Fika Anjelina S. 
(Anggota AMK Jatim)

Mediaoposisi.com-Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Kita masih ingat penggalan lagu di atas. Lirik lagu itu menunjukkan betapa suburnya bumi pertiwi ini. Sampai-sampai tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman.  Negeri ini memang kaya raya akan sumber daya alam. Mulai dari tanah yang subur, hutan yang rimbun, dan lautan yang luas.

Namun sayang seribu sayang. Negeri yang subur ini dihebohkan dengan kisruh impor beras.  Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan kewajiban Bulog untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton sudah ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementrian. Keputusan rakor sejalan dengan Peraturan Presiden. (Liputan6.com ,19/09/2018)

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 3 kali. Itu pada Januari dan Maret masing-masing sebesar 500.000 ton. Kemudian fase berikutnya di bulan April 1 juta ton. Menpan juga mengatakan rakor memutusan ini aliurnya sesuai dengan Perpres. Jadi bukan mengimpor tambahan lagi. Dan kenapa masih impor, itu karena kemampuan produksi yang kurang. (merdeka.com, 19/09/2018)

Di sisi lain  , Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan produksi beras yang dihasilkan saat ini sangat besar. Oleh sebab itu, hingga akhir tahun diperkirakan belum membutuhkan impor beras. Sebelumnya, Budi juga mengatakan impor beras yang diperintahkan oleh pemerintah tak sebanding dengan jumlah gudang penyimpanan Bulog. "Kalau saya penuhi ya perintah kemarin dari Menko dan Mendag bahwa impor 1 juta, mau ditaro di mana beras itu? Kecuali Mendag menyediakan gudang atau kantor beliau mau dijadikan gudang beras," ujarnya. (Tempo.com, 18/09/2018)

Masyarakat pasti dibingungkan dengan polemik impor beras ini. Karena terjadi perbedaan pendapat antara Menpan dan Bulog. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah negeri ini membutuhkan impor beras?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara menanggapi polemik impor beras yang dipersoalkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas dan akhirnya menyeret nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Amran menegaskan bahwa saat ini cadangan pangan Indonesia aman. Bahkan, kata Amran, investasi dari bidang pertanian meningkat dari Rp 23 triliun menjadi Rp 40 triliun per tahun.

"Sekarang ketahanan pangan aman, masyarakat Indonesia tenang, posisi aman," ucapnya saat membuka Spektahorti 2018 di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 20 September 2018.Selain itu, Kementerian Pertanian mendata ada 2 juta hektare lahan sawah yang belum panen. Sayangnya Amran tak merinci data produksi panen serta cadangan yang dimiliki Kementerian Pertanian. "Kami sekarang fokus ekspor agar petani sejahtera, devisa meningkat, negara kuat," ujarnya. ( Tempo.com, 20/09/018)

Dari hasil analisis tim BIN, Kepolisian dan orang yang paham  menyatakan bahwa produksi beras di Indonesia dalam prediksi cuaca kering, musim tanam yang kecil, bahkan hasil panen kecil bisa menghasilkan antar 11 sampai 12 juta ton. Sementara kebutuhan nasional 2,4 juta ton. Menurut Dirut Bulog menjelaskan bahwa ada kelebihan berdasarkan hitungan riil, sehingga tidak harus impor.

Saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton. Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk beras sejahtera hanya akan terpakai 100 ribu ton.

Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton. Jika ditambah dengan serapan gabah petani dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari (pada musim kering), diperkirakan stok tahun bisa mencapai 3 juta ton. Budi Waseso meyakini dengan posisi stok akhir Desember ditambah dengan serapan gabah hingga Juni 2019, Indonesia tidak perlu impor beras. (tempo.com,21/09/2018)

Akan tetapi mengapa pemerintah tetap masih tetap mengimpor beras?  Kita perlu mengetahui bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian FTA ( Free Trade Agreement) pada tahun 2007. FTA adalah perjanjian perdagangan regional antara ASEAN dan Uni Eropa.

Perjanjian ini telah membuka akses pasar barang impor masuk ke Indonesia dan menyebabkan dihapusnya tarif bea masuk impor hingga maksimum 0%.   Indonesia mau tidak mau harus tetap menerima barang impor dari luar negeri karena sudah terikat perjanjian.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai 500.000 ton beras yang diimpor pemerintah dari Vietnam dan Thailand bukanlah beras jenis khusus melainkan beras biasa atau berjenis umum. Pasalnya, Kementrian Perdagangan menyebutkan beras tersebut memiliki spesifikasi bulir patah di bawah lima persen.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan bila ternyata beras yang diimpor berjenis biasa maka pemerintah setidaknya memperoleh keuntungan Rp 1 triliun dari total 500.000 ton beras tersebut. (metrotvnews.com, 15/01/2018)

Hal serupa disampaikan pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyakini 500.000 ton beras yang akan masuk dari Thailand dan Vietnam tersebut berjenis umum atau medium. Harga beras tersebut berkisar USD350 sampai USD450 juta per ton.

Sementara beras jenis khusus berkisar antara USD800 samapai USD900 juta per ton. Jika pemerintah mengimpor beras jenis umum maka pemerintah bakal mendapatkan keuntungan Rp1,5 trilliun untuk 500 ribu ton beras impor seharga USD300 juta per ton. (metrotvnews.com, 13/01/2018)

Ternyata dengan impor beras pemerintah mendapatkan keuntungan yang besar. Pertanyannya sekarang keuntungan itu untuk siapa? Apakah untuk rakyat atau pejabat? Keuntungan ini sangat rawan untuk dikorupsi atau dipermainkan beberapa pihak. Karena tidak ada kejelasan alokasi dana tersebut.

Ditambah lagi tidak ada benteng keimanan yang kuat pada masyarakat dan pejabat negara. 
Ini adalah fakta penerapan sistem kapitalisme global. Sistem yang hanya memihak pada para kapital/ pemodal. Negara hanya berfungsi sebagai regulator saja bukan pengayom rakyat. Sehingga wajar pemerintah sampai rela mengorbankan rakyatnya sendiri. Rakyat semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Para pengusaha lokal  harus bersaing dengan barang impor yang lebih murah. Para petani juga semakin rugi dengan adanya beras impor yang harganya lebih murah.
Bagaimana solusi yang efektif? Sebagai sebuah agama yang sempurna dan paripurna, Islam memiliki solusi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi per individu. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak apabila ada satu saja dari rakyat yang kelaparan. 

Karena tugas negara dalam Islam adalah sebagai pelayan dan pengayom rakyat.  Seperti yang diriwayatkan dalam hadist Abu Naim “Pemimpin adalah pelayan mereka”. Negara akan mengatur rakyat berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Bukan berdasarkan kesepakatan manusia.

Syariat Islam akan berusaha meningkatkan produktivitas lahan dengan cara menghidupkan tanah-tanah mati. Tanah-tanah yang tidak tampak bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, maka bisa dihidupkan oleh siapa saja dengan cara memagarinya dan menanaminya.

Rasul bersabda “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanahitu menjadi miliknya” (HR Tirmidzi, Abu Dawud).

Islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik. Negara wajib menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi pasar seperti penimbunan, riba, monopoli, dan penipuan.   Negara juga menyediakan akses informasi untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar dalam mengambil keuntungan secara tidak benar.

Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, kita dapat belajar dari Rasul SAW. Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al Yaman sebagai katib untuk mencatat hasil produksi Khaibar dan hasil produksi pertanian. Dalam kebijakan pengendalian harga, negara melakukannyadengan mengendalikan supply dan demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Demikianlah konsep Islam dalam menyelesaikan masalah pangan. Solusi Islam dapat mendatangkan kemashlahat bagi rakyat dan menjadi rahmatan lil alamin apabila diterapkan secara keseluruhan dalam kehidupan. Baik kehidupan individu, masyarakat dan negara. Karena Islam bersumber dari Maha Sempurna dan Pencipta manusia serta seluruh alam.[MO/sr]








 

Posting Komentar