Oleh: Eriga Agustiningsasi, S.KM

Mediaoposisi.com-Tahun ini Indonesia didaulat menjadi tuan rumah pertemuan Internasional IMF (International Monetary Fund ) yang dilaksanakan di Bali selama 8 hari. Terdapat sekitar 2.000 pertemuan yang dilakukan secara paralel sepanjang acara dengan 20.000 orang partisipan dari 189 negara seluruh dunia yang bergabung dalam acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Pertemuan ini yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 855,5 miliar.

Beberapa poin pokok dibahas pada pertemuan IMF di Bali ini. Salah satunya adalah penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara untuk secara bersama-sama memulihkan ekonomi global dan mengatasi ketidakpastian global.

Isu ini digulirkan dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi global dapat didukung oleh negara-negara lain selain Amerika Serikat (AS). Dalam hal ini negara berkembang juga didorong untuk berperan. Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, Jumat (12/10/2018), menekankan pentingnya negara-negara bergerak bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah multilateral.

Berharap Dari IMF, Mungkinkah?

Amerika Serikat terus melebarkan kekuasaannya atas negara berkembang khususnya dengan ideologi kapitalisme terutama melalui penguasaan ekonominya dalam lembaga bentukan AS. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan globalnya seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF),  Bank Dunia (World Bank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO) yang  dilahirkan dari sistem Bretton Woods yang dibentuk sebagai penggerak ekonomi dan keuangan global paska Perang Dunia dan Depresi besar (Great Depression) tahun 1930an hingga sekarang.

Ketergabungan Indonesia dengan lembaga lembaga tersebut bukanlah hal baru. Indonesia sejak dibawah kekuasaan Jenderal Soeharto pada tahun 1967 sudah berhadapan dengan kebijakan pengaturan Bank Dunia dan IMF yang saat itu sedang melaksanakan kebijakan eksport kapital ke berbagai negeri. Pada tahun 1969 Indonesia secara resmi menjadi anggota Bank Dunia, IMF, serta Asian Development Bank (ADB). Alih alih perkuat pertumbuhan ekonomi global, Indonesia justru menjadi penguat ekonomi Kapitalisme ala AS.

Tahun 1969 Indonesia secara resmi menjadi anggota Bank Dunia, IMF, serta Asian Development Bank (ADB). Dengan sokongan kapital pertama dalam bentuk utang $325 juta US, imperialisme AS mengontrol Indonesia secara ekonomi dan hanya dibatasi sebagai negeri penghasil bahan mentah untuk ekspor, sementara kebutuhan dalam negeri diatur oleh impor. Akibatnya, perusahaan monopoli pertambangan raksasa berdatangan dan mengikat kontrak jangka panjang dengan Suharto, diantaranya: Freeport Mc Moran, Chevron, Caltex, Unocal, Exxon mobile, Stanvac. Beberapa imperialis lain ambil bagian dengan proyek infrastruktur dan berbagai industri rakitan otomotif di Indonesia sejak tahun 1970-an awal. Bahkan di tahun ini, hasil dari petemuan IMF di Bali 2018, tercatat 19 investor swasta asing beinvestasi di Indonesia

Selain melalui IMF dan Bank Dunia, AS juga membentuk persekutuan kapital untuk Indonesia dengan imperialis lainnya, yaitu Inter-Governmental Group of Indonesia (IGGI) bersama dengan Kerajaan Belanda pada tahun 1967. IMF sendiri pada tahun 1967 telah memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar $51 juta, dan pada tahun yang sama IGGI memberikan utang sebesar $200 juta. Pada tahun 1968 mereka kembali memberikan utang baru sebesar $325, sebagian besar digunakan untuk “stabilitas”.

Berikutnya, Imperialis AS juga membuat Consultative Group of Indonesia (CGI) dan Paris Club dengan tujuan yang sama untuk mendukung skema ekonominya di Indonesia. Bahkan di tahun ini, hasil dari petemuan IMF di Bali 2018, Indonesia berhutang sebesar 15 Triliun berbunga (riba’) untuk gempa di Palu. Hutang menjadi instrumen untuk memaksa negara membuat regulasi yang merugikan dan mencelakakan rakyat. Hutang menjadi instrumen untuk memobilisasi kekuatan militer.

Peran IMF dan World yang mendorong Indonesia menggunakan sistem E-Money (electronic money), E-Banking, E-Commerce agar dapat dikontrol langsung mobilitas uang dan kapital untuk dapat memaksimalkan pemaksaan terhadap rakyat.

IMF Semakin menancapkan Hegemoninya di Negera berkembang, termasuk Indonesia
Tiga dominasi Barat tersebut jelas menjadi bukti bahwa di bawah IMF dan Bank Dunia Indonesia tidak akan pernah menjadi negeri yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik. Artinya, hegemoni Baratlah yang akan terus dipertahankan di negeri kaum muslimin termasuk Indonesia.
Masih mau terjebak pada tipuan Kapitalisme ala Barat?[MO/an]

Posting Komentar