Oleh: Fahmia Nuha Tsabita

Mediaoposisi.com-Kala rakyat Palu tengah berduka akibat gempa bumi dan tsunami yang memporak-porandakan kota Palu, pemerintah Indonesia tetap bersikeras menjadi tuan rumah tahunan pertemuan IMF-World Bank yang akan diadakan di Bali, 8-14 Oktober mendatang. Kondisi pelik akibat bencana yang melanda hingga penjarahan yang menambah angka kerugian ternyata belum sukses menyadarkan pemerintah tentang hakikat musibah dan persaudaraan.

Bukan hanya rakyat yang mempersoalkan IMF di tengah duka Indonesia, bahkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon telah mendesak pemerintah untuk membatalkan acara tersebut. Ia meminta agat pemerintah mengalihkan dana sebesar 1 T untuk mengurus korban Palu dan rehabilitasi Lombok. Cuitan serupa datang dari Zara Zettira, politisi partai Demokrat. Ia meyakini bahwa negara lainnya akan memahami kondidi Indonesia saat ini. (Tribunnews.com, 1/10/2018)

Namun, Luhut Binsar Panjaitan dan Eva Sundari tetap menegaskan bahwa IMF harus digelar. Pasalnya, dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah cukup besar yakni sebesar Rp 855,5 M. Diperkirakan jumlah pengunjung acara ke Bali diperkirakan meningkat hingga mencapai 19.800 orang. Mereka berasal dari 189 negara peserta AM-IMF.

Selain bisa menarik investasi ke Indonesia, situasi pasca bencana di Palu dan Donggala juga bisa dibahas dalam pertemuan tahunan IMF, sehingga memunculkan simpati negara-negara lain terhadap Indonesia. (Tirto.id, 2/10/1018)

Ironi memang. Rasa-rasanya, korban Palu diminta untuk terus bersabar dengan sikap abai pemerintah. Sebab, anggaran untuk korban Palu yang lebih kecil dari anggaran IMF menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tak pernah serius menangani bencana yang terjadi.

Video dan gambar viral yang meminta pemerintah untuk segeran turun tangan mengevakuasi korban di depan IGD pun menjadi bukti pemerintah yang seolah lepas tangan dari apa yang menimpa rakyatnya.

Padahal seharusnya negara menjadi garda terdepan dalam melindungi warga negaranya dan itulah semestinya tugas negara. Ketika sebuah negara mengerti betul tentang letak geologisnya, maka sudah seharusnya ada kebijakan khusus sebagai tindakan preventif dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Memaksimalkan anggaran negara untuk pencegahan, edukasi, sosialisaisi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Jika alasannya tidak adanya alat (buoy tsunami) di Indonesia, maka tentu membelinya atau bahkan membuatnya secara mandiri adalah solusi yang tepat.
Namun hal ini tentu tidak pernah dipertimbangkan oleh negara yang menganut kapitalisme sebagai ideologinya.

Sebab, menyejahterakan rakyat bukanlah tujuan yang sesungguhnya, melainkan memperkaya diri dengan menghalakan segala cara, baik itu dengan riba, atau tertawa di atas penderitaan rakyat. Bencana hanya dianggap sebagai angin lalu yang tidak boleh menghalangi tercapainya tujuan.  Hal ini memang patut disesalkan karena sangat bertolakbelakang dengan ajaran yang diemban oleh Rasulullah yakni Islam.

Dalam islam, potensi adanya bencana alam memang ketetapan dari Allah yang tidak mampu dihindari. Namun kita sebagai manusia tentu harus berikhtiar untuk menghidari keburukan yang ditimbulkan. Dan hal semacam ini telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Cepat, tanggap, serta memahami bahwa fungsi pemerintah bukan sekedar sebagai wasit dan regulator, tetapi sebagai pelayan.

Sebagaimana dulu Umar bin Khattab selaku Amirul Mukmini yang langsung menindak cepat laporan tatkala Hijaz menderita masa paceklik pada tahun 18 H yang berlangsung selama 9 bulan. Beliau bersama masyarakat Madinah mendistribusikan makanan dan uang dari Baitul Maal untuk mereka hingga kas di Baitul Maal tak tersisa sedikitpun.

Sampai-sampai beliau memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan yang dapat membuat gemuk hingga musim paceklik ini berlalu padahal beliau adalah seorang khalifah.

Sungguh indah apabila ada pemimpin yang rela menanggung duka bersama rakyatnya. Duka rakyat menjadi dukanya sehingga harus diobati bersama, bukan malah membuka investasi besar-besaran yang membuat cengkraman penjajahan semakin kuat. Karena Allah Swt telah menjelaskan bahwa sesama muslim adalah bersaudara.

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.” (Al Hujurat : 10)

Lagi-lagi rahim kaptalisme tidak akan melahirkan pemimpin yang berprinsip seperti ini, menjadi pelayan umat. Sebab kapitalisme itu sendiri mengganggap bahwa kebahagiaan didasarkan kepada asas manfaat dan materi menjadi tujuan hidupnya. Prinsip ini hanya ada dalam sistem pemerintahan yang diajarkan oleh Rasulullah yakni sistem islam.

Oleh karena itu, berganti prinsip ideologi adalah suatu hal yang sangat penting, karena rasa tanggung jawab kepada akyat dan ketundukan kepada penguasa sejagad tidak akan lahir dari ideologi yang tidak dilandasakan pada aqidah islam.[Mo/an]


Posting Komentar