Oleh : Umi Munib

Mediaoposisi.com-Pada tanggal 13 - 14 September  2018 di Yogyakarta telah belangsung   Sidang Umum ICW( International Council of Women) ke-35 bertema “Transforming Society Through Women Empowerment” (Mentransformasi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Perempuan) serta Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia  acara ini merupakan  momentum untuk ‘mengawinkan’ pemberdayaan perempuan dan ekonomi digital.

PT Telkom bersama BUMN  lain telah membentuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang tersebar di 514 kabupaten dengan program pembinaan startup Indigo Creative Nation di 18 kota.Tahun ini Indonesia di percaya menjadi Tuan rumah sidang ICW Seiring dengan  program mempekerjakan perempuan kian massif di era 4.0 jelang 2030 yang diyakini peradaban barat sebagai titik balik “total”, seperti revolusi industri dan revolusi elektronik.

Revolusi Industri 4.0 (Industry Revolution 4.0) merupakan perkembangan teknologi terjadi secara eksponensial, sehingga terwujud performa mutakhir industri seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI), robotisasi, otomatisasi dan digitalisasi. Ambisinya, dengan teknologi RI 4.0 harus mampu menjadikan ASEAN sebagai pasar digital tunggal sehingga mampu membangun pan-regional service dalam bidang keuangan, kesehatan, dan e-commerce.

Ekspetasi yang tinggi dalam sistem kapitalis dalam memberdayakan perempuan muda tidak hanya untuk menjadi pencari nafkah, tetapi juga pencipta pekerjaan demi agenda SDGs 2030 pada tujuan memberantas kemiskinan (1st Goal is end poverty).

Pertanyaannya apakah benar sistem kapitalis sekuler berfihak terhadap nasib perempuan? terlebih terhadap  kemiskinan di dunia Islam? Dan akankah peningkatan partisipasi perempuan dalam roda ekonomi ala revolusi 4.0 akan mampu mengentaskan kemiskinan?

Ibarat racun berbalut madu  program pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah berjalan puluhan tahun, --mulai dari CEDAW, BPFA, Gerakan Women as Economic Driver, hingga Planet Fifty-Fifty-- sebetulnya tidaklah berempati terhadap kondisi perempuan dan anak-anak. Mereka menjadikan perempuan sebagai sosok yang bisa di ekploitasi  untuk mendongkrak pendapatan nasional. Perempuan dituntut berkontribusi dalam pergerakan ekonomi sama ‘wajibnya’ dengan laki-laki.

Problem  kemiskinan yang terjadi di dunia saat ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalis yang membebaskan pihak yang kuat—penguasa dan pengusaha—untuk menghisap habis SDA dengan mengerahkan semua orang yang berada dalam cengkramannya untuk mempersembahkan setiap sen keuntungan tanpa peduli apakah hal itu akan merusak alam dan sisi-sisi kemanusiaan. Sedangkan Islam memiliki politik ekonomi yang menjamin terealisirnya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh, berikut memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Karena itu politik ekonomi Islam bukan hanya sekedar bermain angka statistik, atau meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup setiap orang. Islam mengharamkan eksploitasi, khususnya bagi perempuan.

Perempuan diciptakan Allah SWT sebagai ibu, serangkaian hukum syariat disiapkan Allah SWT demi mengatur peran, posisi dan hak-hak mereka dalam kehidupan sesuai dengan sifat kodrati tersebut. Siapapun yang peduli terhadap keberlangsungan suatu bangsa, jelas akan menjaga kaum perempuan,, tidak menindas, membebani, apalagi mengeksploitasinya sekalipun dengan alasan pemberdayaan perempuan.   Hanya Syariah Islam yang kaffah melalui  sistem Khilafah yang bisa menjamin perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan semua orang, sekaligus menjaga martabat dan kemuliaan mereka.[MO/an]




Posting Komentar