Oleh : Bagas Kurniawan
(Aliwa' Institute)

Mediaoposisi.com- Permasalahan hukum yang terjadi di negeri ini sudah tidak dapat dipisahkan dari politik uang. Jual beli gorengan suatu undang-undang tak jadi soal yang terpenting semua dapat jatah makan siang. Suka ataupun terpaksa gaya hukum di negeri ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tak lupa bagi yang ingin kekuasaan memang harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Banyak kasus sering terjadi menjelang pemilu. Dengan sokongan dana yang besar, bisa saja pasangan calon (paslon) membungkam lawan politik agar tidak bisa mencalonkan dirinya maju dalam pertarungan kekuasaan. Untuk itu sering di jumpai banyak calon A terjerat kasus ketika musim kampanye datang. Bukan itu saja, undang-undang yang katanya sudah final bisa di revisi dengan maksud dan tujuan tertentu. Bila sudah begini siapa yang disalahkan ?

Dengan maraknya kasus pidana hingga perdata. Membuat negeri tercinta Indonesia menjadi negeri yang bisa dikatakan tidak nyaman lagi. Karena kekuasan telah membuat orang yang berkuasa sesuka hatinya membuat aturan yang membuat diri dan kelompoknya bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat dari hukum tersebut.

Faktor dari ketidak siapan hukum, sehingga hukum tidak saja dipermainkan dan juga diperjualbelikan.

Pertama, masyarkat harus paham seperti apa sumber hukum yang saat ini diterapkan. Lebih jauh, ketika sumber atau landasan itu salah, maka sejak itulah kesalahan kedepan semakin sering terjadi. Tapi ketika sumber hukum yang diterapkan benar, maka arah perubahan yang di inginkan akan memunculkan kebaikan dari penerapannya.

Kedua, pelaksanaan hukum adalah dengan menggunakan hukum secara tepat dalam menghukumi sesuatu. Bila kekurang tepatan menyelesaikan persoalan, perlu kiranya dilihat dari dampak hukum, apakah hanya dengan pemutusan sepihak bisa membawa kepada perubahan individu, kelompok, bahkan negara ? Sehingga tidak ada lagi yang kebal hukum.

Ketiga, hukum apa yang diterapkan sehingga memunculkan ketidak percayaan hukum ? Bahwasannya negeri ini sejak zaman kemerdekaan mengadopsi hukum sekuler (pemisahan agama dengan kehidupan). Disadari atau tidak masyarkat Indonesia sudah menerapkan selama 70 tahun lebih. Pertanyaannya dengan usia yang sudah mencapai 70 tahun, bagi seseorang adalah usia yang sudah tidak muda lagi, alis ketuaan. Apakah dengan umur tersebut Indonesia menjadi Negera yang makmur ? Atau justru sebaliknya ?

Ke empat, persoalan tidak akan pernah selesai kecuali dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. Yaitu, Islam. Dengan hukum Islam sejarah telah membuktikan bahwa ketika pelaku kejahatan melakukan tindakan dapat dipastikan akan berfikir untuk kedua kalinya ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Tidak seperti saat ini. Mantan koruptor, kejahatan seksual diperbolehkan untuk mencalonkan diri maju sebagai anggota legislatif, logiskah ?

Demikian, bila landasan dalam sistem bernegara itu tidak sesuai dengan aturan dari pencipta manusia itu sendiri, maka yang terjadi adalah makin hancurnya suatu bangsa. Maka, seperti yang di ungkapkan oleh Prof. Mahfud MD, "Hukum di Indonesia Amburadul" adalah fakta bahwa negeri ini menuju pada jurang kebobrokan. Lebih parahnya, ketika hukum sudah amburadul, sebagai rakyat tidak sadar. Sungguh menyedihkan ![MO/sr]

Posting Komentar