Oleh: Hela Amalia

Mediaoposisi.com-  Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi seorang pejabat di negeri yang menerapkan sistem demokrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.mulai dari pejabat daerah, anggota perwakilan rakyat apalagi untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini, yang Maka istilah  mahar politik bukan sekedar isapan jempol belaka.

Dimana pemikiran orang dipenuhi dengan slogan-slogan “tidak ada makan siang gratis” maka tidak heran jika kita disuguhi dengan berita-berita tentang “pencidukkan pejabat di negeri ini, karena sejak awal ketika akan mencalonkan telah memakan modal yang begitu besar.

Maka menjadi sebuah “kewajaran” ketika sudah menduduki jabatan maka akan meraup kekayaan yang sebesar-besarnya untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye dan mencalonkan diri menjadi calon pejabat daerah. Dengan sistem ini sesuatu hal yang ajaib ketika ada pejabat yang selamat dari lingkaran korupsi.

Seperti kasus baru-baru ini yang menimpa Menteri social yang menjadi tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU di Riau (Aceh, tribun news.com, 26/08/18) yang tidak kalah menghebohkan juga terjadi pada anggota DPRD Malang, dimana 41 dari 45 orang anggotanya terjerat kasus korupsi.

Dimana diduga 22 orang anggota DPRD kota Malang menerima uang sebesar 12,5 juta, dimana 50 juta berasal dari Walikota  Malang non-aktif Raoch Antan yang juga telah menjadi tersangka, uang itu diduga diberikan anton terkait pengesahan RAPBD kota Malang tahun 2015.

Sungguh luar biasa dimana hal tersebut justru membuktikan bahwa korupsi pun dilakukan secara berjamaah seperti apa yang dikatakan Basaria “kasus ini,menujukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajaran serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal(detik news.)

Jerat Korupsi Dalam Lingkaran Sistem
Korupsi dan suap birokrat yang sering menjerat wakil rakyat di sistem demokrasi ini sesuatu yang tumbuh subur karena demokrasi membuka peluang bagi koruptor untuk menjadi wakil rakyat juga penguasa dikarenakan tidak adanya standar baik dan buruk juga terpuji dan tercela yang ada hanya uang yang berbicara dan berkuasa, siapa yang punya uang dialah yang menguasai segalanya.

Sehingga waja jika para anggota wakil rakyat juga para penguasa berlomba-lomba mengalokasikan anggaran negara untuk masuk kekantong pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri. Yang namanya suap juga gratifikasi untuk memuluskan suatu tujuan bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Yang terpenting semuanya bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Seperti itulah ketika standar baik-buruk juga terpuji dan tercela diserahkan pada hawa nafsu manusia.

Sungguh sistem demokrasi merupakan  sistem yang membawa malapetaka bagi semuanya, karena memang sistem ini bersumber dari kedangkalan berfikir manusia bahkan pengembangannya dipenuhi oleh keserakahan manusia, jadi sungguh naif jika ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan islam.

Karena pada kenyataannya dengan diterapkan sistem ini aturan Allah swt yang maha agung dicampakan. Maka jika kita menginginkan kebaikan dalam hidup ini kita harus mengikuti ajaran atau aturan yang baik serta akan membawa kebaikan. Aturan atau sistem yang baik hanya bersumber dari zat yang maha baik, yang tidak lain adalah Allah swt, sehingga jika kita menginginkan sistem yang baik maka harus mengambil sistem yang berasal dari Allah yaitu sistem islam.

Potret Penguasa dalam Sistem Islam
Sebagai mana yang dicontohkan khalifah Umar bin Khattab untuk menyelesaikan kasus korupsi dengan membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan sesudah menjabat, jika ada selisih positif,  maka dilarang untuk mengambil kelebihan gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan menunjuk pengawas khusus yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kekayaan para pejabat.

Berdasarkan laporannya, umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah(gubernur Bahrain,) Amru bin As(Gubernur Mesir), Mali’ bin Amr Al- Khazai(gubernur Makkah dan lain-lain. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik antara jabatan dan kepentingan muamalatnya
 
Secara garis besar bagaimana aturan Islam mencegah aparatur negara melakukan korupsi;

pertama: negara memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersier mereka.

Kedua dalam dengan katanya syarat perfeksionalitas, dengan begitu, mereka memiliki self control yang kuat.

Ketiga, untuk mengetaahui apakaah mereka melakukan korupsi atau tidak khilafah juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat, jika ada kelebihan harta yang tidak dapat dijelaskan darimana asalnya maka dianggap bahwa pejabat tersebut melakukan korupsi. keempat, khilafah juga menerapkan hukuman yang berat, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hinggahukuman mati, inilah cara yang dilakukan oleh Islam untuk mencegah korupsi.

Maka sungguh pergantian orang bukanlah hal berarti dalam sistem saat ini, sebab yang melanggengkan praktik korupsi, suap menyuap dan semacamnya adalah sistem kapitalisme yang menjadikan modal adalah tolak ukur keberhasilan seseorang termasuk dalam hal kekuasaan. Kekuasaan dianggap sebagai salah satu jalan untuk menyalurkan syahwat nafsu dunia. Tak peduli halal haram. Naudzubillahi min dzalik.[MO/sr]

Posting Komentar