Oleh: Merli Ummu Khila

Mediaoposisi.com-Pembangunan infrastruktur di gadang -  gadang salah satu prestasi pemerintahan saat ini. Pembangunan tol, pelabuhan, bandara, pariwisata dan lain lain.Pemerintah mengklaim pembangunan infrastruktur akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Proyek infastruktur juga mendorong penciptaan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan.

Tapi jika kita lihat pembangunan tol misalnya justru lebih banyak dikerjakan oleh alat berat bukan manusia, dan setelah tol beroperasi justru diberlakukan E-Tol yang di operasikan mesin otomatis bukan operator.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan mengatakan kehadiran proyek infrastruktur bakal meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor baik secara langsung maupun tidak langsung. "Proyek ini juga mendorong penambahan pendapatan rumah tangga sebesar Rp4,85 triliun," ujarnya dalam siaran pers, Senin (15/10/2018).

Akan tetapi pada kenyataannya ekonomi Indonesia bukannya membaik tapi malah menjadi lesu. Bagaimana tidak, biaya infrastruktur di dapatkan dari pinjaman luar negeri, pembangunan tol misalnya dengan mengorbankan ribuan hektar tanah rakyat untuk di gusur, yang tentu saja lahan pencarian rakyat. Dan ternyata Pemegang konsesi atau pengusahaan jalan tol tidak didominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Lalu pemerintah mendapat kan keuntungan dari mana?

Pembangunan infrastruktur tidak di barengi dengan membangun perekonomian rakyat kecil, jika pemerintah merasa sudah berhasil dalam infrastruktur, mengapa perekonomian masih lesu ?. Karena pemerintah tetap membuka kran import di semua kebutuhan. Jadi meskipun pemerintah memperlancar transportasi untuk petani memasarkan hasil bumi nya, tapi tentu akan kalah bersaing dengan barang import yang jauh lebih murah.

Bagaimana pemerintah bisa memajukan ekspor kalau petani kalah bersaing di negeri nya sendiri. Di sini pemerintah telah gagal membangun negeri meskipun secara fisik banyak pembangunan infrastruktur terlihat tetapi tidak menjadikan suatu harapan baru bagi rakyat.

Selama pemerintah menjalankan sistem kapitalis yaitu  sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar . Maka kepentingan rakyat akan di kesamping kan.

Sudah saat nya kita kembali kepada sistem islam dimana semua permasalahan manusia dari ibadah hingga perekonomian di atur merujuk pada aturan NYA yaitu AL Qur’an dan As Sunnah dan ini pernah diterapkan dan pernah ratusan tahun berjaya.

Karena didalam islam pemimpin bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya alam dan memfasilitasi semua kebutuhan rakyat dari kebutuhan dasar hingga pendidikan dan kesehatan. Dan ini bukan hal yang mustahil karena sumber daya alam kita lebih dari cukup jika negara mengelola sendiri bukan di berikan pada asing seperti yang sekarang terjadi. '[MO/sr]



Posting Komentar