Oleh: Yanti Nurbayanti

Mediaoposisi.com- Grup Gay Garut
Beberapa waktu ini, warga Garut dikejutkan oleh menyeruaknya kabar sebuah grup LGBT di facebook yang sudah beranggotakan ribuan orang. Hal ini sangat meresahkan masyarakat, dan membuat berbagai aliansi turun ke jalan untuk melakukan demo atas praktik menyimpang tersebut. 
Ditengah kekisruhan ini. Angin segar datang dari Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo). Kemkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah memblokir grup Facebook Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) yang dalam beberapa hari ini telah menghebohkan netizen Indonesia, Kamis (11/10/2018).

Langkah pemblokiran terhadap grup facebook yg beralamat di [https://www.facebook.com/groups/605636449448086A] dilakukan setelah mendapat surat elektronik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta grup FB tersebut diblokir, karena grup itu dinilai dapat membahayakan anak-anak dan remaja di wilayah Garut, Jawa Barat, dan sekitarnya. Grup LGBT di Garut tersebut, menurut KPAI berpotensi mengkampanyekan praktik homoseksual di kalangan anak-anak atau remaja laki-laki.

Sebelumnya, Subdit Pengendalian Konten Internet Negatif Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI telah melakukan penelusuran dan analisis terhadap muatan grup FB tersebut dan menemukan bahwa terdapat beberapa konten yang mengandung muatan pornografi.

Langkah pemblokiran terhadap grup FB juga diambil setelah Subdit Pengendalian Konten Internet Kemkominfo RI berkoordinasi dengan Polres Garut mengenai kasus ini. Polres Garut menyetujui usulan KPAI agar Kemkominfo RI melakukan pemblokiran terhadap grup FB tersebut.
Untuk diketahui, hingga awal Oktober 2018 ini, Kemkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 890 ribu website yang melanggar undang-undang, 80 persen di antaranya adalah website pornografi (Hidayatullah, 12/10)

Memutus Rantai LGBT
Kejadian meresahkan warga yang berawal dari ditemukannya grup di medsos yang bermuatan negatif bukan baru sekali ini. Sebelumnya publik juga pernah diresahkan dengan adanya grup pedofil yang berhasil diungkap oleh seorang ibu rumah tangga.

Langkah untuk segera memblokir konten-konten negatif di media sosial tentu adalah hal yang harus kita dukung. Namun ini bukanlah langkah final untuk mengakhiri perilaku negatif diatas, karena tidak ada yang menjamin perilaku tersebut di dunia nyata menghilang setelah diblokirnya grup-grup mereka.

Selama kebebasan berekspresi diusung dan dijamin dalam demokrasi. Maka selama itu pula kebebasan berperilaku dijadikan tameng untuk melindungi perilaku-perilaku menyimpang. Iklim sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan, membuat sebagian orang merasa tak perlu melibatkan agama dalam bertingkah laku. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dianggap sah-sah saja dilakukan selama tak menggangu hak orang lain.

Padahal jelas, perilaku ini dalam islam selain dinilai menyimpang, juga termasuk kemaksiatan besar yang membuat pelakunya mendapatkan status pelaku kriminal. Tak tanggung-tanggung, sanksi yang dijatuhkan Islam dalam hal ini maksimal hingga hukuman mati. Hal ini diatur dalam Islam, agar perilaku-perilaku menyimpang tidak kian menyebar. 

Memutus rantai LGBT ini harus disertai dengan memutus pemahaman sekulerisme dalam benak masyarakat dan mengembalikan Islam sebagai aturan yang sempurna untuk mengatur kehidupan kita.

Bijak Mengelola Dunia Maya
Makin maraknya grup atau postingan-postingan tak layak tentu membuat kita resah. Media sosial yang dinikmati jutaan penduduk negeri ini, bagaikan memiliki dua sisi mata pisau. Banyak manfaat positif sebenarnya yang kita rasakan dari medsos, namun tak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkan. Maka dari itu, perlu ada langkah bijak dalam mengelola dunia maya.

Mari kita lihat definisi media massa dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa dari waktu ke waktu dengan berbagai latar kepentingan sebenarnya telah terbukti menjadi pilar utama sebuah perjuangan. Entah itu perjuangan kearah kebaikan, atau sebaliknya. Lihat saja misalnya bagaimana lisan para pengusung liberalisme (ide kebebasan) dikreasikan untuk indah didengar, padahal membuat ummat tersesat dari jalan keimanan. Media massa pula yang mampu membuat sebuah kebenaran hakiki dijauhi, bahkan ditakuti. Islam distigma negatif oleh musuh islam sebagai ajaran yang menebar teror, intoleran, sadis, dan terbelakang.
Maka, penting kiranya kita memahami, bagaimana pengaturan media didalam bingkai Islam.
       
Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan unuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yg tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya.” [Q.S. Al-Anfal: 60].

Ayat tersebut sesungguhnya telah menginspirasi kita untuk menciptakan dan menggunakan wasilah apapun untuk bisa mengalahkan musuh Allah SWT, tak terkecuali media di dalamnya.

Media Dalam Dunia Islam
Media dalam Islam punya peranan penting dalam dakwah. Mari kita lihat, bagaimana pengaturan media di dunia Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah.

Media dalam khilafah (kantor berita Khilafah Islamiyyah) berada dibawah lembaga penerangan. Media-media yang berdiri di era khilafah baik itu milik individu maupun organisasi dibebaskan berkembang (tanpa perlu izin pendirian, hanya menginformasikan pendirian) selama tetap mengikut ketentuan yang berlaku, yaitu:

dipersilakan untuk menayangkan informasi-informasi seperti informasi keseharian, program-program atau acara-acara politik, pemikiran dan sains, serta informasi tentang peristiwa-peristiwa dunia.
Jika ingin menayangkan berita-berita kemiliteran seperti berita tentang perundingan, perjanjian, dan diskusi yang dilakukan oleh Khalifah atau orang yang diminta mewakili Khalifah dengan representasi negara-negara kafir, maka harus mendapatkan persetujuan dari lembaga penerangan untuk menyiarkannya.

Ketentuan meminta izin ini juga berlaku bagi media resmi pemerintah (khilafah).
Berlangsungnya media-media tersebut akan selalu dikontrol oleh jawatan khusus di bawah lembaga penerangan. Negara pastinya juga akan mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam mengatur informasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariah. Hal itu dalam rangka menjalankan kewajiban negara dalam melayani kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; juga dalam rangka membangun masyarakat islami yang kuat, selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah SWT, serta menyebarluaskan kebaikan dari dan di dalam masyarakat islami tersebut.

Dari penjabaran tersebut jelas bahwa khilafah memiliki kepedulian konkrit terhadap kualitas ummat, baik itu kualitas akal maupun fisik dan ruhiyahnya. Kepedulian yang diwujudkan secara konsisten melalui penjagaan konten media, tanpa memandulkan sisi kreativitasnya.

Jadi realitas media saat ini yang seperti dua mata pisau, takkan kita temukan dalam Khilafah. Karena peran media senantiasa dijaga agar hanya memberikan pengaruh positif terhadap umat, dan semakin mencerdaskan mereka.[MO/sr]





Posting Komentar