Oleh : Evi Widianti, S.Pd.
Guru di SMAN 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

Mediaoposisi.com-Hingga detik ini, duka masih menyelimuti Kota Palu dan sekitarnya. Selama lebih dari dua pekan sejak bencana gempa dan tsunami terjadi, ribuan korban selamat masih berjuang untuk bertahan hidup di beberapa titik pengungsian.

Sementara itu, korban tewas masih terus bertambah. Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho di kutip dari liputan6.com menyatakan : bahwa bencana ini telah merenggut korban jiwa hingga 1.763 orang.

Menurutnya, jumlah korban yang tewas akan terus bertambah karena tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Tambahan pula, hingga saat ini, sebanyak 5.000 orang masih tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo.

Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dampak bencana alam ini: mengirimkan obat-obatan, tim medis, bahan logistik berupa pakaian dan makanan, bahkan memberikan akses kepada sukarelawan dari negara lain untuk memberikan bantuan.

Akan tetapi, keengganan pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional dan menghentikan status tanggap darurat Palu-Donggala pada tanggal 11 Oktober 2018 makin menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak perlu membantu korban bencana secara maksimal.

Di samping itu, beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa para korban bencana sering kali dipersulit ketika mereka ingin mendapatkan akses terhadap bantuan dari pemerintah.

Misalnya, menurut situs http://wow.tribunnews.com/2018/10/07/pengungsi-yang-mau-minum-dimintai-ktp-atau-kk-ferdinand-hutahaean-saya-tak-mengerti-kenapa-begini, para korban harus menunjukkan KTP dan KK saat mereka hendak mengambil air mineral.

Keterlibatan pihak asing dalam penanganan dampak bencana alam di Palu-Donggala merupakan hal yang patut disyukuri karena pemerintah pun kewalahan dalam situasi ini.

Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa sudah ada 18 negara–di antaranya Amerika Serikat; Prancis; Turki; Arab Saudi–dan dua organisasi internasional yang memberikan bantuan secara konkret.

Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, sebagian negara akan memberikan bantuan berupa dana tunai.

Uni Eropa menjanjikan 1,5 juta euro atau sekitar Rp26 miliar; Republik Rakyat Tiongkok dan Malaysia menjanjikan Rp2,9 miliar dan Rp1,8 miliar; Inggris menjanjikan Rp39 miliar.

Meskipun demikian, kita harus tetap waspada terhadap prinsip there is no free lunch yang senantiasa dipegang oleh negara-negara kapitalis Barat.

Masyarakat khawatir bantuan yang diberikan oleh pihak asing di tengah bencana seperti saat ini akan memperkuat dominasi mereka atas Indonesia. Dengan demikian kita akan tertekan baik secara politis maupun ekonomi pada masa yang akan datang.

Pada masa duka seperti saat ini, masyarakat sangat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengayomi mereka, bukan hanya pencitraan belaka.

Fakta-fakta yang ada sekarang makin menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam sistem demokrasi-kapitalis yang saat ini dianut Indonesia tidak mampu menjaga dan mengurus umat.

Fokus sistem ini hanyalah menjaga kepentingan korporasi. Masyarakat sesungguhnya merindukan sosok pemimpin sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah saw.

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (pemimpin) itu adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus (HR Bukhari dan Ahmad).

وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Sesungguhnya, kepemimpinan merupakan amanah. Pada hari kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang menunaikan amanah atas jabatan itu secara hak (HR Muslim).

Berkaitan dengan pengurusan masyarakat, Rasulullah saw. pernah bersabda:

كَانَتْ بَنُوْإِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ. قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوْا بِبَيْعَةِ

اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ.  وَأَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

“Dulu Bani Israil selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khalifah.”

Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?”

Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Beri mereka hak mereka karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas urusan saja yang telah diserahkan kepada mereka.”  (HR Muslim).

Dengan demikian, sungguh para pemimpin yang diberikan amanah untuk mengurus kemaslahatan umat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt.

Kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurus mereka dengan baik ataukah tidak. Kita semua berharap kehadiran sosok pemimpin dan kepemimpinan Islam yang mencintai, mengayomi, dan mengurus kebutuhan rakyatnya, terutama di masa-masa sulit pascabencana. [MO/gl]


Posting Komentar