Mediaoposisi.com- Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10). Dalam rapat tersebut Komisi II mengusulkan anggaran dana saksi dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Mungkinkah ini benar-benar akan dilakukan pemerintah. Ataukah hanya sebuah janji-janji manis saat pemilu mau tiba?..., Inginnya pemerintah memakai segala cara yang terkadang penuh dengan tipu daya.

"Untuk memenuhi saksi Pemilu pada setiap TPS di Pemilu 2019, Komisi II DPR mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditetapkan dalam UU APBN tahun 2019," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali di lokasi, Selasa (16/10).

Amali menilai tidak semua partai memiliki anggaran yang cukup untuk menyewa saksi di Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari penyelenggaran pilkada beberapa waktu lalu.

"Tidak semua parpol mampu menghadirkan semua saksi, kita mau ada persamaan, ada kesetaraan, ada keadilan, maka kita minta negara membiayai itu, sehingga semua parpol mewakilkan saksinya, mau partai besar, atau kecil, semua ada saksinya," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini berdalih usulan tersebut untuk mengurangi tindakan menghalalkan segala cara dalam memenuhi biaya saksi. Namun dia memyerahkan sepenuhnya keputusan akhir terkait usulan itu ke pemerintah.

"Kita serahkan ke Pemerintah, kita enggak tau berapa, kita mengusulkan saja, kalau tidak disetujui berarti partai yang mampu dan tidak mampu, payung hukumnya ada UU APBN," ucapnya.

Amali juga yakin alokasi dana tersebut juga tidak akan membebani negara. Dia juga menegaskan dana tersebut nantinya tidak akan dikelola langsung pada partai politik.

Inilah sebiah fenomena yang terjadi saat pemilu, bisa jadi berubah ubah, yang tadinya domba besoknya bisa menjadi srigala yang berbulu domba. Mungkinkah anda masih mau kalau kondisi keadaanya seperti ini?...[MO/sr]


Posting Komentar