Oleh: Mariyatul Qibtiyah, S.Pd

Mediaoposisi.com- Habis manis sepah dibuang. Peribahasa ini bisa jadi sesuai untuk mengungkapkan apa yang saat ini dialami oleh masyarakat Lombok dan Palu saat ini. Daerah mereka telah turut menyumbang devisa bagi Indonesia melalui sektor pariwisata. Namun, saat bencana datang melanda, bantuan dari pemerintah pusat seperti tak mampu menghilangkan derita mereka. Bantuan itu, seolah hanya janji-janji belaka. Bahkan, sekedar menetapkan bencana di kedua daerah tersebut sebagai bencana nasional saja, pemerintah enggan melakukannya.

Lombok, Palu, dan pantai-pantai lain di Indonesia adalah keindahan alam yang telah dikaruniakan oleh Allah kSWT ke negeri ini. Begitu pula dengan danau, bukit dan gunungnya. Keindahan yang memukau hati setiap manusia. Potensi yang besar itu tidak disia-siakan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah kemudian menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber devisa negara. Sejak  1991, dimulailah Tahun Kunjungan Wisata Indonesia atau Visit Indonesia Year untuk menarik wisatawan mancanegara. Kampanye ini berakhir pada 2008. Berikutnya, pemerintah mempromosikan dengan slogan Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia.

Sejak digulirkannya program itu, wisatawan mancanegara pun berdatangan ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia mengalami kenaikan. Data dari Kementerian Pariwisata menyebutkan rata-rata wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada sebanyak 1,25 juta orang per bulan. Tahun ini, pemerintah menargetkan 17 juta wisatawan asing yang datang ke Indonesia (travel.kompas.com, 2018/07/26). Dari sektor pariwisata, pemerintah telah berhasil mendapatkan pemasukan sebesar $16,8 miliar dollar pada 2017. Pada 2018, pemerintah menargetkan kenaikan sebesar 20 persen menjadi $20 miliar dollar (tempo.co, 20/08/2018).

Pemasukan devisa dari sektor pariwisata ini menduduki peringkat kedua. Pemerintah menargetkan pemasukan dari sektor pariwisata ini menjadi sumber utama devisa pada tahun 2019.
Itulah sebabnya, pemerintah tidak bersedia menetapkan bencana di Lombok dan Palu sebagai bencana nasional. Penetapan sebagai bencana nasional itu aksn berakibat dikeluarkannya travel warning dari negara-negara tetangga. Akibatnya, jumlah wisatawan akan berkurang drastis. Pemasukan bagi negara pun otomatis berkurang. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi pemerintah.

Keputusan ini, tentu sangat disayangkan. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, masyarakat Lombok dan Palu berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sekecil apa pun penderitaan mereka, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan. Apalagi, bencana yang menimpa mereka saat ini luar biasa besarnya. Hingga Oktober 2018, warga yang meninggal akibat gempa di Lombok mencapai 564 orang. Sedangkan korban tsunami di Palu dan Donggala telah mencapai 2010 orang (bbc.com, 09/10/2018).

Jumlah pengungsi Lombok 396.000 jiwa, sedangkan pengungsi Palu-Donggala sebanyak 63.359 jiwa. Belum lagi kerugian berupa materi. Di Lombok saja, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 167.961 unit. Kerugian akibat gempa di Lombok saja ditaksir mencapai Rp 10,15 triliun (kompas.com, 13/09/2018). Namun sayangnya semua penderitaan itu masih kalah oleh keinginan pemerintah dalam meraup keuntungan dari bisnis pariwisata Ini.

Semua itu terjadi karena pemerintah hanya melandaskan keputusannya dari sudut pandang ekonomi. Akibatnya, semua hanya diukur berdasarkan untung-rugi, termasuk dalam melayani rakyatnya. Ibarat penggembala, pemerintah semestinya menjaga gembalaannya. Jika gembalaannya celaka, ia segera mengobatinya dan merawat sebaik-baiknya hingga sembuh. Jika segala kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pahala yang besar akan mengalir kepadanya.

Dan ia bisa terbebas dari beratnya tanggung jawab di akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Seorang pemimpin adalah penggembala dan akan ditanya tentang gembalaannya."

Jika setiap pemimpin memahami tanggung jawabnya, serta memahami beratnya konsekuensi jika tidak amanah, tentu mereka akan sangat serius dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, seluruh rakyat akan terpenuhi hak-hak mereka.

Bisnis pariwisata memang menggiurkan karena menjanjikan keuntungan materi yang besar. Namun, sebagai seorang muslim, semua aktifitas seharusnya dilandaskan pada aturan Allah SWT. Karena itu, tempat-tempat wisata pun dikelola sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Dengan demikian, rahmat Allah akan senantiasa terlimpah, dan dijauhkan dari murka-Nya.[MO/sr]


Posting Komentar