Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com- Onde Mande, baiklah saya bisa memaklumi jika diskusi mengenai 'Buku Merah' tidak bisa diunggah ILC oleh Bang Karni. Wajar, karena Narsum utama dari Polri dan KPK tidak bersedia hadir.

Hal yang sama juga dialami kompas TV, bahkan Bung Dahnil Ahzar Simanjuntak sudah hadir, tapi urung berdialog tentang 'Buku Merah' karena sebab yang sama : Narsum dari Polri dan KPK enggan hadir.

Sebenarnya, diskusi bisa saja dilanjutkan tanpa kehadiran Polri dan KPK. Tapi jika diteruskan dan tanpa kehadiran KPK dan Polri, bobot diskusi menjadi tidak ilmiah, ada kesan diskusi menjadi 'Rasan-Rasan politik' atau bahasa emak-emaknya 'Gosip Politik'.

Tanpa kehadiran Polri dan KPK, beberapa substansi materi penting tidak dapat diklarifikasi langsung oleh sumbernya, akhirnya diskusi malah menimbulkan praduga.

Tetapi pada kondisi yang lain, diskusi mengenai buku merah ini akan alamiah menjadi perbincangan publik. Jika Polri dan KPK enggan memberi penjelasan resmi pada satu forum dialog ilmiah dengan berbasis data dan fakta, maka praduga publik akan meluas tak terkendali.

Tentu jika praduga itu sampai pada kesimpulan 'ada permainan besar dibalik skandal buku merah' hal ini akan sangat merugikan institusi Polri dan KPK.

Yang jelas, jika praduga ini berkembang KPK dan Polri harus membayar mahal atas keengganannya menanggapi secara legal formal isu buku merah yang semakin merah ini.

Dalam dunia semiotika, merah berarti kondisi genting. Semakin memerah, berarti Kegentingan yang ditimbulkan oleh skandal 'buku merah KPK' ini akan semakin genting dan meluas.

Ujung yang tidak diharapkan publik atas tidak transparannya KPK dan Polri mengungkap kasus adalah : 'Runtuhnya wibawa dan kepercayaan publik kepada Polri dan KPK'.

Pilihan terbuka untuk menjelaskan apa adanya, juga bukan pilihan tanpa resiko, baik untuk KPK maupun Polri. Tetapi, kehadiran KPK dan Polri yang secara 'jantan' berdiskusi diruang publik, menjelaskan substansi kasus berdasarkan data dan fakta, akan memperkecil resiko.

Resiko terbukanya aib atau bobrok oknum tertentu, tentu lebih kecil resikonya jika harus mengorbankan wibawa dan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum, apalagi jika bicara visi besar pemberantasan korupsi di negeri ini.

Tanpa kepercayaan publik, institusi penegak hukum baik KPK maupun Polri, rasanya mustahil dapat memenuhi harapan rakyat untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Anggap saja ini biaya belajar yang harus dibayar oleh KPK dan Polri dengan mengkondisikan kasus buku merah adalah kesalahan 'oknum' bukan institusi.

Selama KPK dan Polri tidak mengungkap kasus buku merah ini secara terang benderang dihadapan publik, bahkan jika sampai muncul praduga 'KPK dan Polri melindungi pelaku' maka habislah wibawa dan kepercayaan publik kepada KPK dan Polri. Ini tentu sangat tidak kita inginkan.

Jadi, jika praduga itu berkembang dan muncul diskusi diluar dan tanpa kehadiran KPK dan Polri, secara politik ini akibat lambannya KPK dan Polri memahami akses dan imbas masalah.

Dan secara hukum, diskusi hukum dan politik, mengenai persoalan kebangsaan dan keumatan, sah dan legal diadakan baik dengan atau tanpa menghadirkan Narsum dari KPK dan Polri. [MO/gr].

Posting Komentar